Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan, Visa, dan Pem…

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Visa Republik INDONESIA yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik INDONESIA atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik INDONESIA yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah INDONESIA dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal. 2. Izin Tinggal adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing oleh Pejabat Imigrasi untuk berada di Wilayah INDONESIA. 3. Orang Asing adalah orang yang bukan Warga Negara INDONESIA.

Pasal 1

Pasal 3

Koreksi

Warga negara dan Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan warga negara dan Orang Asing yang pernah tinggal dan/atau mengunjungi wilayah Republik Rakyat Tiongkok dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sebelum masuk wilayah Negara Republik INDONESIA.

Pasal 4

Koreksi

(1) Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, dan Visa Tinggal Terbatas Saat Kedatangan tidak dapat diberikan kepada Orang Asing yang pernah tinggal dan/atau mengunjungi wilayah Republik Rakyat Tiongkok dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sebelum permohonan diajukan. (2) Orang Asing Pemegang Kartu Perjalanan Pebisnis APEC dan Tenaga Kerja Asing serta Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas dan/atau Izin Tinggal Tetap yang memiliki Izin Masuk Kembali dan pernah tinggal dan/atau mengunjungi wilayah Republik Rakyat Tiongkok dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sebelum masuk Wilayah INDONESIA tidak diberikan izin masuk. (3) Orang Asing pemegang Izin Tinggal Dinas dan/atau Izin Tinggal Diplomatik yang pernah tinggal dan/atau mengunjungi wilayah Republik Rakyat Tiongkok dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sebelum masuk Wilayah INDONESIA tidak diberikan izin masuk.

Pasal 5

Koreksi

(1) Izin Tinggal keadaan terpaksa dapat diberikan kepada warga Negara Republik Rakyat Tiongkok dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. adanya wabah virus Corona yang ditetapkan oleh WHO (World Health Organization) sebagai Public Health Emergency of International Concern (PHEIC); dan b. tidak adanya alat angkut yang membawa keluar wilayah Negara Republik INDONESIA. (2) Izin Tinggal keadaan terpaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada pemegang Izin Tinggal kunjungan atau Izin Tinggal terbatas yang masih berlaku dan dapat diperpanjang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Izin Tinggal keadaan terpaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui permohonan kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Orang Asing yang bersangkutan dengan melampirkan: a. Paspor Kebangsaan atau Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku; b. Visa; dan/atau c. Izin Tinggal yang dimiliki.

Pasal 6

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan sampai dengan 29 Februari 2020 dan akan dievaluasi kembali. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Februari 2020 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd YASONNA H. LAOLY Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Februari 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA

Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2020 tentang PENGHENTIAN SEMENTARA BEBAS VISA KUNJUNGAN, VISA, DAN PEMBERIAN IZIN TINGGAL KEADAAN TERPAKSA BAGI WARGA NEGARA REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6