PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Sistem Database Pemasyarakatan

PERMEN Nomor 28 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Sistem Database Pemasyarakatan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 1744), diubah sebagai berikut: 1. Di antara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IIIA sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB IIIA PENGELOLA 2. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 9A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

(1) Pengelola SDP terdiri atas: a. Direktur yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan data dan informasi di bidang pemasyarakatan pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan; b. Kepala Divisi Pemasyarakatan pada Kantor Wilayah; dan c. Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Unit Pelaksana Teknis. (2) Dalam hal pengelola SDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengelolaan SDP, Menteri dapat menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 November 2017 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd YASONNA H. LAOLY Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 November 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA

Pasal I

Koreksi