PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2016 tentang TATA CARA PEMBLOKIRAN DAN PEMBUKAAN PEMBLIKIRAN AKSES SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM YAYASAN DAN PERKUMPULAN

PERMEN Nomor 28 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. 2. Perkumpulan adalah badan hukum yang merupakan kumpulan orang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya. 3. Sistem Administrasi Badan Hukum yang selanjutnya disingkat SABH adalah sistem pelayanan administrasi Yayasan dan Perkumpulan secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. 4. Pemblokiran Akses adalah penutupan SABH Yayasan dan Perkumpulan. 5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. 6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum. 7. Hari adalah hari kerja.

BAB II

PEMBLOKIRAN AKSES YAYASAN DAN PERKUMPULAN

Pasal 3

Koreksi

Pemblokiran Akses Yayasan dapat diajukan oleh: a. pembina dengan jumlah paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah pembina yang dibuktikan dengan melampirkan dokumen berupa salinan akta notaris atau fotokopi salinan akta notaris yang telah dilegalisasi oleh Notaris yang terakhir tercatat dalam data SABH; b. organ Yayasan dan/atau para pihak yang berkepentingan terhadap Yayasan dengan melampirkan dokumen berupa bukti pendaftaran gugatan pada perkara Perdata dan/ atau Tata Usaha Negara, putusan provisi, penetapan pengadilan atau penetapan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang menyatakan hal tersebut; atau c. instansi pemerintah terkait dan/atau pimpinan lembaga penegak hukum yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 4

Pemblokiran Akses Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diajukan berdasarkan permohonan secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

Pasal 5

Direktur Jenderal dapat menyetujui atau menolak permohonan Pemblokiran Akses Yayasan.

Pasal 6

Persetujuan atau penolakan Pemblokiran Akses Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 7

(1) Dalam hal tertentu Menteri dapat melakukan Pemblokiran Akses Yayasan tanpa adanya permohonan. (2) Alasan Pemblokiran Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memberitahukan secara tertulis kepada pihak terkait.

Pasal 8

Permohonan Pemblokiran Akses Perkumpulan dapat diajukan oleh: a. organ Perkumpulan dan/atau para pihak yang berkepentingan terhadap Perkumpulan dengan melampirkan bukti pendaftaran gugatan pada perkara Perdata atau Tata Usaha Negara, putusan provisi, penetapan pengadilan atau penetapan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang menyatakan hal tersebut; dan b. instansi pemerintah terkait dan/ atau pimpinan lembaga penegak hukum yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 9

Pemblokiran Akses Perkumpulan dilakukan berdasarkan permohonan secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

Pasal 10

Direktur Jenderal dapat menyetujui atau menolak permohonan Pemblokiran Akses Perkumpulan.

Pasal 11

Persetujuan atau penolakan Pemblokiran Akses Perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

Pasal 12

(1) Dalam hal tertentu Menteri dapat melakukan Pemblokiran Akses Perkumpulan tanpa adanya permohonan. (2) Alasan Pemblokiran Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memberitahukan secara tertulis kepada pihak terkait.

BAB III

PEMBUKAAN PEMBLOKIRAN AKSES YAYASAN DAN PERKUMPULAN

Pasal 13

Koreksi

Pembukaan Pemblokiran Akses dilakukan berdasarkan permohonan secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

Pasal 14

Koreksi

Permohonan pembukaan Pemblokiran Akses Yayasan dapat diajukan oleh: a. pembina dengan jumlah paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah pembina yang dibuktikan dengan melampirkan salinan Akta Notaris atau fotokopi salinan Akta Notaris yang dilegalisasi oleh Notaris yang terakhir tercatat dalam data SABH; atau b. organ dan/atau para pihak yang berkepentingan terhadap Yayasan dengan melampirkan salinan resmi putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, penetapan pengadilan atau penetapan penyelesaian sengketa di luar Pengadilan yang menyatakan hal tersebut.

Pasal 15

Permohonan pembukaan Pemblokiran Akses Perkumpulan diajukan oleh organ dan atau para pihak berkepentingan terhadap Perkumpulan dengan melampirkan salinan resmi putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, penetapan perdamaian yang dikeluarkan pengadilan, atau penetapan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang menyatakan hal tersebut.

Pasal 16

Permohonan pembukaan Pemblokiran Akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dan Pasal 8 huruf b diajukan oleh pemohon pemblokiran.

Pasal 17

Permohonan pembukaan Pemblokiran Akses diajukan secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan menyebutkan alasan dan melampirkan dokumen terkait dengan alasan tersebut.

Pasal 18

Direktur Jenderal dapat menyetujui atau menolak permohonan pembukaan Pemblokiran Akses.

Pasal 19

(1) Dalam hal tertentu, Menteri dapat melakukan pembukaan Pemblokiran Akses tanpa adanya permohonan. (2) Pembukaan Pemblokiran Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberitahukan secara tertulis kepada pihak terkait mengenai alasan pembukaan Pemblokiran Akses.

Pasal 20

Persetujuan atau penolakan pembukaan Pemblokiran Akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2016 tentang TATA CARA PEMBLOKIRAN DAN PEMBUKAAN PEMBLIKIRAN AKSES SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM YAYASAN DAN PERKUMPULAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kesatu

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB III

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB IV

Pasal 21

BAB V

Pasal 22

BAB VI

Pasal 23