PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2020 tentang VISA DAN IZIN TINGGAL DALAM MASA ADAPTASI KEBIASAAN BARU

PERMEN Nomor 26 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Visa Republik INDONESIA yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang pada Perwakilan Republik INDONESIA atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik INDONESIA yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah INDONESIA dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal. 2. Visa Elektronik yang selanjutnya disebut eVisa adalah Visa yang diberikan secara elektronik oleh pejabat yang berwenang yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah INDONESIA dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal. 3. Orang Asing adalah orang yang bukan Warga Negara INDONESIA. 4. Izin Tinggal adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk berada di Wilayah INDONESIA. 5. Penjamin adalah orang atau Korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing selama berada di Wilayah INDONESIA. 6. Izin Masuk Kembali adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi kepada Orang Asing pemegang Izin Tinggal terbatas dan Izin Tinggal Tetap untuk masuk kembali ke Wilayah INDONESIA. 7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

BAB III

IZIN TINGGAL KUNJUNGAN, IZIN TINGGAL TERBATAS, DAN IZIN TINGGAL TETAP

Pasal 7

Koreksi

(1) Orang Asing pemegang Izin Tinggal kunjungan yang telah memperoleh Izin Tinggal keadaan terpaksa dan berada di Wilayah INDONESIA dapat mengajukan permohonan perpanjangan Izin Tinggal pada Kantor Imigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Izin Tinggal kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari: a. Visa kunjungan saat kedatangan b. Visa kunjungan satu kali perjalanan; c. Visa kunjungan beberapa kali perjalanan; dan d. Kartu Perjalanan Pebisnis APEC (KPP APEC). (3) Izin Tinggal kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dapat dialihstatuskan menjadi Izin Tinggal terbatas. (4) Jangka waktu perpanjangan Izin Tinggal kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 8

(1) Orang Asing pemegang Izin Tinggal terbatas atau Izin Tinggal tetap yang telah memperoleh Izin Tinggal keadaan terpaksa dan berada di Wilayah INDONESIA, dapat diberikan perpanjangan berdasarkan Izin Tinggal terbatas atau Izin Tinggal tetap sebelumnya. (2) Izin Tinggal terbatas yang telah diperpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihstatuskan menjadi Izin Tinggal tetap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Orang Asing pemegang Izin Tinggal terbatas atau Izin Tinggal tetap yang tidak dapat diperpanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat diberikan Izin Tinggal baru setelah memperoleh Persetujuan Visa.

Pasal 9

(1) Orang Asing pemegang Izin Tinggal yang berada di INDONESIA dapat diberikan Izin Tinggal baru setelah memperoleh Persetujuan Visa. (2) Dalam hal Orang Asing pemegang Izin Tinggal terbatas, Izin Tinggal tetap, atau Izin Masuk Kembali dari pemegang Izin Tinggal tetap yang habis masa berlakunya dan berada di luar wilayah INDONESIA, Izin Tinggal dinyatakan berakhir dan wajib mengajukan Visa untuk dapat masuk Wilayah INDONESIA.

Pasal 10

(1) Persetujuan Visa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (1) terdiri atas: a. persetujuan Visa kunjungan; atau b. persetujuan Visa tinggal terbatas. (2) Untuk memperoleh persetujuan Visa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penjamin harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Imigrasi dengan persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan melalui mekanisme: a. pengajuan permohonan secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. pembayaran biaya Persetujuan Visa dan Visa. (3) Persetujuan Visa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirim secara elektronik berupa eVisa.

Pasal 11

(1) Persetujuan Visa kunjungan berlaku juga sebagai Izin Tinggal kunjungan. (2) Orang Asing pemegang Persetujuan Visa tinggal terbatas, diberikan Izin Tinggal terbatas setelah melapor pada Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Orang Asing.

Pasal 12

Orang Asing pemegang Persetujuan Visa dan pemegang Visa yang habis berlaku dan belum masuk wilayah INDONESIA, wajib mengajukan kembali permohonan Visa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Visa kunjungan dan Visa tinggal terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, diajukan oleh Penjamin kepada Direktur Jenderal Imigrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Visa kunjungan dan Visa tinggal terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan Persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi dan wajib memiliki Penjamin. (3) Untuk memperoleh Persetujuan Visa kunjungan dan Visa tinggal terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penjamin mengajukan permohonan secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dengan melampirkan: a. surat keterangan sehat (health certificate) berisi keterangan bebas dari COVID-19 dalam Bahasa Inggris yang dikeluarkan oleh lembaga yang diberikan kewenangan oleh pemerintah di negara masing-masing; b. surat pernyataan dalam Bahasa Inggris yang menyatakan bersedia masuk karantina dan/atau perawatan dengan biaya sendiri di fasilitas karantina atau fasilitas pelayanan kesehatan yang ditetapkan pemerintah apabila pemeriksaan PCR oleh otoritas kesehatan INDONESIA di pintu masuk negara memberikan hasil positif (+), atau terdapat gejala klinis COVID-19 sesuai protokol kesehatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. surat pernyataan bersedia dilakukan pemantauan kesehatan selama masa karantina atau isolasi secara mandiri sesuai dengan protokol kesehatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. bukti kepemilikan asuransi kesehatan/asuransi perjalanan yang mencakup pembiayaan kesehatan, dan/atau surat pernyataan bersedia membayar secara mandiri apabila terdampak COVID-19 selama di INDONESIA. (4) Bagi pemohon Visa kunjungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), penjamin wajib melampirkan bukti ketersediaan dana paling sedikit US$10.000 (sepuluh ribu Dollar Amerika) atau setara dari lembaga keuangan atau bank di INDONESIA untuk memenuhi kebutuhan hidup selama di INDONESIA. (5) Visa kunjungan dan Visa tinggal terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan secara elektronik berupa eVisa. (6) Kewajiban melampirkan bukti ketersediaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan bagi tenaga bantuan dan dukungan medis dan pangan serta kru alat angkut.

Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2020 tentang VISA DAN IZIN TINGGAL DALAM MASA ADAPTASI KEBIASAAN BARU

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB IV

Pasal 13

BAB V

Pasal 14

BAB VI

Pasal 15

Pasal 16