PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2017 tentang Persyaratan dan Tata Cara Mempekerjakan Advokat Asing Serta Kewajiban Memberikan Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Dunia Pendidikan dan Penelitian Hukum

PERMEN Nomor 26 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

TATA CARA MEMPEKERJAKAN ADVOKAT ASING

Pasal 4

(1) Untuk dapat mempekerjakan Advokat Asing pada Kantor Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Advokat Asing wajib memperoleh izin kerja dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja. (2) Sebelum mendapatkan izin dari menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Advokat wajib mengajukan permohonan persetujuan kepada Menteri. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 5

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diajukan oleh Pemohon secara langsung dengan mengisi formulir permohonan. (2) Selain mengisi formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon harus melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut: a. asli surat permohonan yang ditandatangani di atas materai; b. asli rekomendasi dari organisasi Advokat yang ada di INDONESIA; c. asli perjanjian kerjasama antara Kantor Advokat dengan Advokat Asing yang akan dipekerjakan yang telah dilegalisasi oleh notaris INDONESIA; d. identitas data dari Advokat Asing yang mengajukan permohonan; dan e. program tentang rencana pemberian jasa hukum secara cuma-cuma secara tertulis. (3) Identitas data dari Advokat Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas: a. asli riwayat hidup; b. fotokopi ijazah yang telah dilegalisir oleh Kedutaan Besar Republik INDONESIA di negara Advokat Asing berasal; c. asli surat keterangan sebagai pengacara aktif yang dikeluarkan oleh lembaga resmi dan telah dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Republik INDONESIA di negara Advokat Asing berasal; d. asli surat keterangan sebagai anggota organisasi profesi hukum yang telah dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Republik INDONESIA di negara Advokat Asing berasal; e. asli surat keterangan tidak dicegah dan ditangkal dari Direktorat Jenderal Imigrasi; f. fotokopi paspor yang masih berlaku; g. pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang berwarna merah ukuran 4 cm x 6 cm (empat sentimeter kali enam sentimeter) sebanyak 4 (empat) lembar; h. bukti setoran pembayaran penerimaan negara bukan pajak pada bank yang ditunjuk oleh Menteri; dan i. nomor pokok wajib pajak atas nama Kantor Advokat.

Pasal 6

(1) Setiap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib dilakukan pemeriksaan. (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kelengkapan dokumen permohonan. (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) Hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

Pasal 7

(1) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan, Direktur Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon untuk dilengkapi. (2) Pemohon wajib melengkapi kekurangan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan disampaikan. (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemohon tidak melengkapi dokumen, permohonan dinyatakan ditolak.

Pasal 8

Dalam hal permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), Pemohon dapat mengajukan permohonan baru.

Pasal 9

(1) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 permohonan dinyatakan lengkap, Menteri MENETAPKAN keputusan tentang persetujuan mempekerjakan Advokat Asing. (2) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang. (3) Sebelum Menteri MENETAPKAN keputusan tentang persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Advokat Asing wajib memaparkan secara langsung kepada Direktur Jenderal mengenai program jasa hukum cuma-cuma yang akan diberikan kepada dunia pendidikan dan penelitian hukum. (4) Dalam hal Advokat Asing tidak memaparkan secara langsung kepada Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri tidak mengeluarkan persetujuan.

Pasal 10

(1) Keputusan tentang persetujuan izin mempekerjakan Advokat Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat dilakukan perpanjangan. (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kantor Advokat kepada Direktur Jenderal berdasarkan permohonan. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Pemohon secara langsung dengan mengisi formulir permohonan. (4) Selain mengisi formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemohon harus melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut: a. fotokopi ijazah; b. fotokopi surat keterangan sebagai pengacara aktif yang dikeluarkan oleh lembaga resmi dan telah dilegalisir oleh Kedutaan Besar Republik INDONESIA di negara Advokat Asing berasal atau di kedutaan besar negara Advokat Asing berasal; c. fotokopi surat keterangan sebagai anggota organisasi profesi hukum yang telah dilegalisir oleh Kedutaan Besar Republik INDONESIA di negara Advokat Asing berasal atau di kedutaan besar negara Advokat Asing berasal; d. asli surat keterangan tidak dicegah dan ditangkal dari Direktorat Jenderal Imigrasi; e. fotokopi paspor yang masih berlaku; f. pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang berwarna merah ukuran 4 cm x 6 cm (empat sentimeter kali enam sentimeter) sebanyak 4 (empat) lembar; g. bukti setoran pembayaran penerimaan negara bukan pajak pada bank yang ditunjuk oleh Menteri; h. nomor pokok wajib pajak atas nama Kantor Advokat dan atas nama Advokat Asing; dan i. surat keterangan yang menyatakan bahwa Advokat Asing telah melaksanakan pemberian jasa hukum secara cuma-cuma kepada dunia pendidikan dan penelitian hukum, paling singkat 100 (seratus) jam per tahun.

Pasal 11

Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya keputusan mengenai persetujuan mempekerjakan Advokat Asing.

Pasal 12

(1) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib dilakukan pemeriksaan. (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kelengkapan dokumen permohonan. (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

Pasal 13

(1) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdapat kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan, Direktur Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon untuk dilengkapi. (2) Pemohon wajib melengkapi kekurangan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari sejak tanggal pemberitahuan disampaikan. (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemohon tidak melengkapi dokumen, permohonan dinyatakan ditolak.

Pasal 14

(1) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 permohonan dinyatakan lengkap, Direktur Jenderal MENETAPKAN keputusan tentang perpanjangan persetujuan mempekerjakan Advokat Asing. (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.