PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2022 tentang KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

PERMEN Nomor 25 Tahun 2022

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik. 2. Kode Etik dan Kode Perilaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Kode Etik dan Kode Perilaku adalah pedoman sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta kegiatan sehari-hari. 3. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat APIP adalah pejabat/pegawai di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan intern. 4. Komite Kode Etik dan Kode Perilaku adalah komite yang dibentuk oleh Inspektur Jenderal untuk melakukan penegakan dan penyelesaian pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang dilakukan APIP. 5. Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku adalah tim yang dibentuk oleh Komite Kode Etik dan Kode Perilaku untuk memeriksa, meneliti, dan mengadili dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku APIP dan bersifat ad hoc. 6. Terlapor adalah APIP yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku. 7. Pelapor adalah pihak yang karena hak dan/atau kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan harus memberitahukan kepada Pejabat yang Berwenang tentang telah atau sedang terjadinya pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku. 8. Pejabat yang Berwenang adalah Inspektur Jenderal atau pejabat lain yang ditunjuk. 9. Inspektur Jenderal adalah Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 10. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

BAB II

PENERAPAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Pasal 6

Koreksi

(1) Untuk menerapkan prinsip integritas, APIP wajib: a. melakukan pekerjaan dengan jujur, tekun, dan bertanggung jawab; b. menaati hukum dan membuat pengungkapan yang diharuskan oleh ketentuan peraturan perundang- undangan dan profesi; dan c. menghormati serta berkontribusi pada tujuan organisasi yang sah dan etis. (2) Untuk menerapkan prinsip integritas, APIP dilarang: a. menerima gratifikasi terkait dengan jabatan dalam bentuk apapun; dan b. berafiliasi dengan jajaran satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dapat mengganggu integritas, objektivitas, dan keharmonisan dalam pelaksanaan tugas.

Pasal 7

(1) Untuk menerapkan prinsip objektivitas, APIP wajib: a. mengungkapkan semua fakta yang diketahui yang dapat mengubah atau mempengaruhi pengambilan keputusan, atau yang dapat menutupi adanya praktik yang melanggar hukum; dan b. menghindarkan diri dari kegiatan yang akan membuat kemampuan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab menjadi tidak objektif dan cacat. (2) Untuk menerapkan prinsip objektivitas, APIP dilarang: a. berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan apapun yang dapat menimbulkan konflik dengan kepentingan organisasinya, menimbulkan prasangka, atau meragukan kemampuannya untuk dapat melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesinya secara objektif; dan b. menerima sesuatu dalam bentuk apapun yang dapat mengganggu atau patut diduga mengganggu pertimbangan profesionalnya.

Pasal 8

(1) Untuk menerapkan prinsip kerahasiaan, APIP wajib: a. menyimpan rahasia jabatan, rahasia negara, rahasia pihak yang diperiksa, dan hanya dapat mengemukakannya atas perintah pejabat yang berwenang; b. berhati-hati dalam penggunaan dan perlindungan informasi yang diperoleh dalam tugasnya; dan c. bijaksana dalam menggunakan setiap data/informasi yang diperoleh dalam penugasan. (2) Untuk menerapkan prinsip kerahasiaan, APIP dilarang: a. menggunakan data dan informasi untuk keuntungan pribadi dengan cara apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. menggunakan data dan informasi yang sifatnya rahasia untuk kepentingan pribadi atau golongan yang berpotensi merusak nama baik organisasi.

Pasal 9

Untuk menerapkan prinsip kompetensi, APIP wajib: a. memberikan layanan yang dapat diselesaikan sepanjang memiliki pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman yang diperlukan; b. melakukan tugas pengawasan sesuai standar audit intern pemerintah INDONESIA; dan c. meningkatkan keahlian, keterampilan, serta efektivitas dan kualitas pelaksanaan tugasnya, baik melalui pendidikan formal, pelatihan, sertifikasi maupun pengalaman kerja.

Pasal 10

(1) Untuk menerapkan prinsip akuntabel, APIP wajib mempertanggungjawabkan dan memberikan keterangan atas kinerja dan tindakannya, baik secara individu maupun kolektif kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. (2) Untuk menerapkan prinsip akuntabel, APIP dilarang mendokumentasikan proses dan hasil dari setiap kegiatan secara tidak jujur, tidak transparan, dan menyesatkan.

Pasal 11

(1) Untuk menerapkan prinsip perilaku profesional, APIP wajib: a. mendukung visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi; b. menunjukkan kesetiaan dalam segala hal berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas; c. menanamkan rasa percaya diri yang tinggi yang bertumpu pada prinsip perilaku pengawasan; d. menggalang kerja sama yang sehat, saling menghargai, dan sinergis; e. menumbuhkan dan memelihara rasa kebersamaan dan kekeluargaan; f. saling mengingatkan, membimbing, dan mengoreksi perilaku; g. menjaga sikap, penampilan, dan bertutur kata sopan dan santun; h. menghindari setiap tindakan dan perilaku yang memberikan kesan melanggar hukum atau etika profesi, terutama pada saat bertugas; dan i. menjaga ketertiban dan kenyamanan kerja di lingkungan kerja. (2) Untuk menerapkan prinsip perilaku profesional, APIP dilarang: a. terlibat dalam segala aktivitas ilegal, atau terlibat dalam tindakan yang menghilangkan kepercayaan kepada profesi pengawasan intern atau organisasi; b. melakukan pengawasan di luar ruang lingkup yang ditetapkan dalam surat tugas; dan c. mengambil alih peran, tugas, fungsi, dan tanggung jawab manajemen auditan dalam melaksanakan tugas pengawasan intern.

BAB III

PENEGAKAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Pasal 12

Koreksi

Semua tindakan yang tidak sesuai dengan Kode Etik dan Kode Perilaku tidak dapat diberi toleransi.

Pasal 13

Koreksi

Dalam hal terdapat pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku, dilakukan penegakan dan penyelesaian pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.

Pasal 14

(1) Untuk melakukan penegakan dan penyelesaian pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Inspektur Jenderal membentuk Komite Kode Etik dan Kode Perilaku. (2) Komite Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. menegakkan Kode Etik dan Kode Perilaku; b. melakukan pemantauan penerapan Kode Etik dan Kode Perilaku secara berkala; c. mengumpulkan informasi tentang pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku; d. memproses pengaduan; e. melakukan penelitian dan/atau pemeriksaan atas informasi dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku; f. melaporkan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku kepada Inspektur Jenderal; dan g. membentuk Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku.

Pasal 15

(1) Susunan keanggotaan Komite Kode Etik dan Kode Perilaku terdiri atas: a. ketua merangkap anggota; b. sekretaris merangkap anggota; dan c. anggota. (2) Keanggotaan Komite Kode Etik dan Kode Perilaku berjumlah ganjil dan berasal dari unsur: a. Sekretaris Inspektorat Jenderal sebagai ketua merangkap anggota; b. 1 (satu) orang Inspektur Wilayah sebagai sekretaris merangkap anggota; dan c. Inspektur Wilayah, pejabat administrator, dan/atau pejabat fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur ahli madya sebagai anggota.

Pasal 16

(1) Dalam rangka proses penyelesaian dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku, Komite Kode Etik dan Kode Perilaku membentuk Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku. (2) Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku bersifat ad hoc. (3) Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku mempunyai tugas memeriksa dan mengambil keputusan terhadap APIP yang diduga melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku setelah mempertimbangkan saksi, alat bukti, dan keterangan APIP yang bersangkutan dalam sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku. (4) Pembentukan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komite Kode Etik dan Kode Perilaku.

Pasal 17

(1) Keanggotaan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku terdiri atas: a. ketua merangkap anggota; b. sekretaris merangkap anggota; dan c. anggota. (2) Keanggotaan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dan paling sedikit 3 (tiga) orang. (3) Keanggotaan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku berasal dari unsur: a. 1 (satu) orang Inspektur Wilayah sebagai ketua merangkap anggota; b. 1 (satu) orang Inspektur Wilayah sebagai sekretaris merangkap anggota; dan c. paling sedikit 1 (satu) orang pejabat fungsional Auditor paling rendah jenjang ahli madya dan/atau pejabat fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur paling rendah jenjang ahli madya di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai anggota. (4) Anggota Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku harus memiliki pangkat dan jabatan yang setingkat atau lebih tinggi dari jabatan dan pangkat Terlapor.

Pasal 18

(1) Komite Kode Etik dan Kode Perilaku melakukan penelitian dan/atau pemeriksaan atas informasi dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku. (2) Komite Kode Etik dan Kode Perilaku dapat memperoleh informasi dugaan pelangaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang bersumber dari: a. pengaduan tertulis yang berasal dari sarana pengaduan yang dimiliki Inspektorat Jenderal; b. pengaduan tertulis yang diterima langsung Komite Kode Etik dan Kode Perilaku; dan c. temuan langsung dari Komite Kode Etik dan Kode Perilaku. (3) Pengaduan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b harus memuat: a. jenis pelanggaran yang dilakukan; b. identitas Pelapor dan Terlapor; dan c. bukti yang cukup.

Pasal 19

(1) Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku memanggil Terlapor untuk menghadiri sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku. (2) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dalam bentuk surat panggilan. (3) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan di tempat kerja Terlapor dengan diketahui atasan langsungnya.

Pasal 20

(1) Pemanggilan Terlapor dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal sidang dilaksanakan. (2) Dalam hal Terlapor tidak hadir pada tanggal sidang yang telah ditentukan, Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku melakukan pemanggilan kedua yang dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pelaksanaan sidang pertama. (3) Dalam hal Terlapor tidak hadir setelah dilakukan pemanggilan kedua, Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku melakukan pemanggilan ketiga yang dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pelaksanaan sidang kedua. (4) Dalam hal setelah dilakukan pemanggilan ketiga Terlapor tidak hadir tanpa alasan yang sah pada tanggal sidang yang telah ditentukan, Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku membuat keputusan sidang berdasarkan bukti dan keterangan yang ada.

Pasal 21

(1) Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku dapat memanggil dan mendengar keterangan dari pejabat lain atau pihak lain yang dianggap perlu guna mendapatkan objektivitas atas sangkaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku. (2) Dalam tahap pemeriksaan oleh Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku, Terlapor harus diberi kesempatan untuk membela diri.

Pasal 22

(1) Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku memeriksa dan mengambil keputusan terhadap Terlapor setelah mempertimbangkan keterangan Terlapor, saksi, dan bukti informasi dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku. (2) Keputusan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Terlapor terbukti melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku; b. Terlapor tidak terbukti melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku; dan c. Terlapor terbukti melanggar hukuman disiplin PNS. (3) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. (4) Dalam hal musyawarah tidak mencapai mufakat, keputusan diambil dengan suara terbanyak dari anggota Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku. (5) Keputusan hasil sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku dituangkan dalam berita acara dan laporan hasil sidang. (6) Keputusan hasil sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku bersifat final dan tidak dapat diajukan keberatan dalam bentuk apapun. (7) Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku wajib menyampaikan keputusan hasil sidang disertai rekomendasi kepada Komite Kode Etik dan Kode Perilaku.

Pasal 23

(1) Dalam hal Terlapor terbukti melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a, Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku merekomendasikan kepada Komite Kode Etik dan Kode Perilaku untuk penjatuhan sanksi moral. (2) Dalam hal Terlapor tidak terbukti melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b, Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku merekomendasikan kepada Komite Kode Etik dan Kode Perilaku untuk pemulihan nama baik APIP yang bersangkutan. (3) Dalam hal Terlapor terbukti melanggar hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c, Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku merekomendasikan penyelesaian dugaan pelanggaran dimaksud kepada Komite Kode Etik dan Kode Perilaku untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Komite Kode Etik dan Kode Perilaku meneruskan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) kepada Inspektur Jenderal. (5) Pemulihan nama baik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk surat keterangan atau surat pernyataan dan disampaikan secara terbuka.

BAB Kelima

Pemeriksaan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku

Pasal 19

Koreksi

(1) Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku memanggil Terlapor untuk menghadiri sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku. (2) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dalam bentuk surat panggilan. (3) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan di tempat kerja Terlapor dengan diketahui atasan langsungnya.

Pasal 20

Koreksi

(1) Pemanggilan Terlapor dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal sidang dilaksanakan. (2) Dalam hal Terlapor tidak hadir pada tanggal sidang yang telah ditentukan, Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku melakukan pemanggilan kedua yang dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pelaksanaan sidang pertama. (3) Dalam hal Terlapor tidak hadir setelah dilakukan pemanggilan kedua, Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku melakukan pemanggilan ketiga yang dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pelaksanaan sidang kedua. (4) Dalam hal setelah dilakukan pemanggilan ketiga Terlapor tidak hadir tanpa alasan yang sah pada tanggal sidang yang telah ditentukan, Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku membuat keputusan sidang berdasarkan bukti dan keterangan yang ada.

Pasal 21

(1) Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku dapat memanggil dan mendengar keterangan dari pejabat lain atau pihak lain yang dianggap perlu guna mendapatkan objektivitas atas sangkaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku. (2) Dalam tahap pemeriksaan oleh Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku, Terlapor harus diberi kesempatan untuk membela diri.

Pasal 22

(1) Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku memeriksa dan mengambil keputusan terhadap Terlapor setelah mempertimbangkan keterangan Terlapor, saksi, dan bukti informasi dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku. (2) Keputusan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Terlapor terbukti melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku; b. Terlapor tidak terbukti melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku; dan c. Terlapor terbukti melanggar hukuman disiplin PNS. (3) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. (4) Dalam hal musyawarah tidak mencapai mufakat, keputusan diambil dengan suara terbanyak dari anggota Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku. (5) Keputusan hasil sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku dituangkan dalam berita acara dan laporan hasil sidang. (6) Keputusan hasil sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku bersifat final dan tidak dapat diajukan keberatan dalam bentuk apapun. (7) Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku wajib menyampaikan keputusan hasil sidang disertai rekomendasi kepada Komite Kode Etik dan Kode Perilaku.

Pasal 23

(1) Dalam hal Terlapor terbukti melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a, Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku merekomendasikan kepada Komite Kode Etik dan Kode Perilaku untuk penjatuhan sanksi moral. (2) Dalam hal Terlapor tidak terbukti melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b, Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku merekomendasikan kepada Komite Kode Etik dan Kode Perilaku untuk pemulihan nama baik APIP yang bersangkutan. (3) Dalam hal Terlapor terbukti melanggar hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c, Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku merekomendasikan penyelesaian dugaan pelanggaran dimaksud kepada Komite Kode Etik dan Kode Perilaku untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Komite Kode Etik dan Kode Perilaku meneruskan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) kepada Inspektur Jenderal. (5) Pemulihan nama baik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk surat keterangan atau surat pernyataan dan disampaikan secara terbuka.

Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2022 tentang KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB II

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB III

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB Kesatu

Pasal 12

Pasal 13

BAB Kedua

Pasal 14

Pasal 15

BAB Ketiga

Pasal 16

Pasal 17

BAB Keempat

Pasal 18

BAB Kelima

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB IV

Pasal 24

BAB V

Pasal 25