PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2021 tentang TATA CARA PENDAFTARAN, PERUBAHAN, DAN PENGHAPUSAN JAMINAN FIDUSIA

PERMEN Nomor 25 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya. 2. Kantor Pendaftaran Fidusia adalah kantor yang menerima permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia dan menerbitkan sertifikat Jaminan Fidusia secara elektronik. 3. Hak Akses adalah hak yang diberikan kepada Pemohon untuk mengakses sistem pendaftaran Jaminan Fidusia dalam bentuk akun yang terdiri atas nama pengguna dan kata sandi. 4. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG di bidang kenotariatan atau berdasarkan UNDANG-UNDANG lainnya. 5. Pemohon adalah penerima fidusia, kuasa, atau wakilnya. 6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. 7. Pejabat Pendaftaran Jaminan Fidusia yang selanjutnya disebut Pejabat adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima pendaftaran Jaminan Fidusia dan menandatangani secara elektronik sertifikat Jaminan Fidusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 8. Hari adalah hari kalender.

BAB II

HAK AKSES SISTEM PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA

Pasal 3

Koreksi

(1) Untuk mendapatkan Hak Akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pemohon mengisi formulir permohonan Hak Akses. (2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari: a. Notaris; b. korporasi; atau c. perseorangan. (3) Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas: a. industri perbankan; b. industri keuangan nonbank; atau c. bentuk korporasi dengan bidang usaha lainnya.

Pasal 4

Pengajuan Hak Akses untuk sistem pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Notaris dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Dalam mengajukan permohonan Hak Akses bagi industri perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, Pemohon mengisi formulir permohonan Hak Akses yang paling sedikit memuat: a. identitas Pemohon; b. nomor pokok wajib pajak Pemohon; c. nomor induk berusaha; d. nomor dan tanggal izin usaha sebagai industri perbankan; dan e. alamat surat elektronik Pemohon.

Pasal 6

Dalam mengajukan permohonan Hak Akses bagi industri keuangan nonbank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, Pemohon mengisi formulir permohonan Hak Akses yang paling sedikit memuat: a. identitas Pemohon; b. nomor pokok wajib pajak Pemohon; c. nomor dan tanggal izin usaha sebagai industri keuangan nonbank; d. jenis bidang usaha industri keuangan nonbank; dan e. alamat surat elektronik Pemohon.

Pasal 7

Dalam mengajukan permohonan Hak Akses bagi bentuk korporasi dengan bidang usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c, Pemohon mengisi formulir permohonan Hak Akses yang paling sedikit memuat: a. bentuk badan usaha atau badan hukum; b. identitas Pemohon; c. nomor pokok wajib pajak Pemohon; d. nomor surat pendirian badan usaha atau badan hukum; dan e. alamat surat elektronik Pemohon.

Pasal 8

Dalam mengajukan permohonan Hak Akses oleh perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, Pemohon mengisi formulir permohonan Hak Akses yang paling sedikit memuat: a. identitas Pemohon; b. nomor pokok wajib pajak Pemohon; c. nomor induk kependudukan Pemohon; dan d. alamat surat elektronik Pemohon.

Pasal 9

(1) Permohonan Hak Akses dikenai biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2) Pemohon yang telah membayar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan Hak Akses. (3) Masa berlaku Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai berikut: a. bagi korporasi untuk jangka waktu 1 (satu) tahun; dan b. bagi perseorangan untuk jangka waktu 60 (enam puluh) Hari, terhitung sejak tanggal mendapatkan Hak Akses. (4) Dalam hal jangka waktu Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir, Pemohon dapat mengajukan permohonan ulang. (5) Ketentuan mengenai tata cara permohonan Hak Akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 8 berlaku secara mutatis mutandis terhadap permohonan ulang Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (6) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab atas penggunaan Hak Akses.

BAB III

TATA CARA PERMOHONAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA

Pasal 10

Koreksi

(1) Pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan oleh Pemohon dengan mengajukan permohonan kepada Menteri melalui sistem pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik. (2) Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengisi formulir permohonan pendaftaran. (3) Formulir permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. identitas pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia; b. tanggal, nomor akta Jaminan Fidusia, nama, dan tempat kedudukan Notaris yang membuat akta Jaminan Fidusia; c. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia; d. uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia; e. nilai penjaminan; dan f. nilai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. (4) Setelah mengisi formulir permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon memperoleh bukti pendaftaran. (5) Bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat: a. nomor pendaftaran; b. tanggal pengisian aplikasi; c. nama Pemohon; d. nama Kantor Pendaftaran Fidusia; e. jenis permohonan; dan f. biaya pendaftaran Jaminan Fidusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1) Pemohon melakukan pembayaran biaya pendaftaran Jaminan Fidusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4). (2) Setelah melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon dapat mencetak sertifikat Jaminan Fidusia yang telah ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat.

Pasal 12

(1) Dalam hal terjadi kesalahan pengisian data dalam permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f yang diketahui setelah sertifikat Jaminan Fidusia dicetak, Pemohon mengajukan permohonan perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia kepada Menteri. (2) Permohonan perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal sertifikat Jaminan Fidusia diterbitkan. (3) Dalam hal permohonan perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia diajukan melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon harus mengajukan permohonan perubahan sertifikat Jaminan Fidusia. (4) Pengajuan permohonan perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemohon setelah melakukan pembayaran biaya perbaikan data fidusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 13

(1) Permohonan perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) diajukan dengan mengisi formulir permohonan perbaikan secara elektronik. (2) Formulir permohonan perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. nomor dan tanggal sertifikat Jaminan Fidusia yang akan diperbaiki; b. data perbaikan; dan c. keterangan perbaikan. (3) Permohonan perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan dokumen pendukung yang meliputi: a. surat permohonan perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia; b. salinan sertifikat Jaminan Fidusia yang akan diperbaiki; dan c. salinan akta Jaminan Fidusia.

Pasal 14

(1) Permohonan perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan verifikasi oleh verifikator dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja. (2) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi permohonan perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia dinyatakan lengkap dan benar, Pejabat menerbitkan perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia. (3) Pemohon dapat mencetak perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia yang telah ditandatangani secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi permohonan perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia dinyatakan tidak lengkap dan/atau terdapat kekeliruan, Pemohon harus melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari sejak tanggal pemberitahuan. (5) Apabila Pemohon dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen, permohonan dinyatakan ditolak. (6) Dalam hal permohonan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pemohon dapat mengajukan permohonan kembali.

BAB Kedua

Perbaikan

Pasal 12

Koreksi

Pasal 13

Pasal 14

BAB IV

TATA CARA PERMOHONAN PERUBAHAN SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA

Pasal 15

Koreksi

(1) Dalam hal terjadi kesalahan pengisian atau perubahan data dalam permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia mengenai jumlah nilai penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf e dalam kategori nilai penjaminan yang berbeda, Pemohon mengajukan permohonan perubahan sertifikat Jaminan Fidusia kepada Menteri. (2) Permohonan perubahan sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilakukan dalam hal terjadi perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f. (3) Permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 16

(1) Permohonan perubahan sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diajukan dengan mengisi formulir permohonan perubahan secara elektronik. (2) Formulir permohonan perubahan sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. nomor dan tanggal sertifikat terakhir; b. nama dan tempat kedudukan Notaris; c. data perubahan; dan d. keterangan perubahan. (3) Dalam hal Pemohon telah melakukan pengisian formulir permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon dapat mencetak sertifikat perubahan Jaminan Fidusia yang telah ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat.

Pasal 18

(1) Dalam hal terjadi kesalahan pengisian data dalam sertifikat perubahan Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), Pemohon mengajukan permohonan perbaikan sertifikat perubahan Jaminan Fidusia kepada Menteri. (2) Ketentuan mengenai tata cara permohonan perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 15 berlaku secara mutatis mutandis terhadap permohonan perbaikan sertifikat perubahan Jaminan Fidusia. (3) Permohonan perbaikan sertifikat perubahan Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan dokumen pendukung yang meliputi: a. surat permohonan perbaikan sertifikat perubahan Jaminan Fidusia; b. salinan sertifikat perubahan Jaminan Fidusia yang akan diperbaiki; dan c. salinan akta Jaminan Fidusia atau dokumen lainnya yang memuat keterangan perubahan Jaminan Fidusia.

BAB V

TATA CARA PEMBERITAHUAN PENGHAPUSAN SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA

Pasal 19

Koreksi

(1) Jaminan Fidusia hapus karena: a. hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia; b. pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh penerima fidusia; atau c. musnahnya benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. (2) Dalam hal Jaminan Fidusia hapus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon wajib memberitahukan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal hapusnya Jaminan Fidusia. (3) Pemberitahuan penghapusan Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara elektronik dengan mengisi formulir pemberitahuan penghapusan. (4) Formulir pemberitahuan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat: a. keterangan atau alasan hapusnya Jaminan Fidusia; b. nomor dan tanggal sertifikat Jaminan Fidusia; c. nama dan tempat kedudukan Notaris; dan d. tanggal hapusnya Jaminan Fidusia.

Pasal 20

(1) Berdasarkan pemberitahuan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Jaminan Fidusia dihapus dari daftar Jaminan Fidusia dan diterbitkan surat keterangan penghapusan yang menyatakan sertifikat Jaminan Fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi. (2) Jika Pemohon tidak memberitahukan penghapusan Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Jaminan Fidusia yang bersangkutan tidak dapat didaftarkan kembali.

Pasal 21

(1) Dalam hal terjadi kesalahan pengisian tanggal pelunasan dalam surat keterangan penghapusan, Pemohon dapat mengajukan permohonan perbaikan surat keterangan penghapusan kepada Menteri. (2) Permohonan perbaikan surat keterangan penghapusan pada ayat (1) diajukan secara elektronik paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal surat keterangan penghapusan diterbitkan. (3) Dalam hal permohonan perbaikan surat keterangan penghapusan melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan tidak diterima. (4) Dalam hal permohonan perbaikan surat keterangan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, Menteri menerbitkan perbaikan surat keterangan penghapusan.

Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2021 tentang TATA CARA PENDAFTARAN, PERUBAHAN, DAN PENGHAPUSAN JAMINAN FIDUSIA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kesatu

Pasal 3

BAB Kedua

Pasal 4

BAB Ketiga

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB Keempat

Pasal 8

Pasal 9

BAB III

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Kesatu

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kedua

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB IV

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 18

BAB Kesatu

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kedua

Pasal 18

BAB V

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB VI

Pasal 22

BAB VII

Pasal 23

BAB VIII

Pasal 24

Pasal 25