PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2020 tentang TUGAS DAN FUNGSI, SYARAT DAN TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN, STRUKTUR ORGANISASI, TATA KERJA, DAN ANGGARAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS

PERMEN Nomor 25 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB III

SYARAT DAN TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 5

Koreksi

(1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Majelis Kehormatan Notaris harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berkewarganegaraan INDONESIA; b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. berpendidikan paling rendah sarjana hukum; d. sehat jasmani dan rohani; e. tidak pernah melakukan perbuatan tercela; f. tidak sedang ditetapkan sebagai tersangka karena melakukan tindak pidana kejahatan; g. tidak pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan; dan h. berpengalaman dalam bidang hukum paling singkat 3 (tiga) tahun. (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikecualikan untuk Kepala Kantor Wilayah. (3) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon anggota yang berasal dari unsur ahli atau akademisi tidak berprofesi sebagai advokat atau penasihat hukum. (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan kelengkapan dokumen pendukung yang meliputi: a. fotokopi kartu tanda penduduk atau tanda bukti diri lain yang telah dilegalisasi; b. fotokopi ijazah sarjana hukum yang telah dilegalisasi; c. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter rumah sakit pemerintah; d. daftar riwayat hidup dan pasfoto berwarna terbaru dengan ukuran 4x6cm (empat kali enam sentimeter); e. surat pernyataan bermaterai yang menyatakan: 1. tidak berprofesi sebagai advokat atau penasihat hukum; 2. tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan 3. tidak pernah pailit. (5) Anggota Majelis Kehormatan diangkat oleh Menteri berdasarkan usulan yang diajukan kepada dan/atau yang ditunjuk Menteri.

Pasal 6

(1) Anggota Majelis Kehormatan Notaris Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri atas: a. 2 (dua) orang unsur pemerintah yang diusulkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri; b. 3 (tiga) orang unsur Organisasi Notaris yang diusulkan oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris INDONESIA; dan c. 2 (dua) orang unsur akademisi yang diusulkan oleh dekan fakultas hukum yang mempunyai program magister kenotariatan dan/atau ahli yang diusulkan oleh instansi pemerintah di bidang hukum. (2) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masing-masing unsur berdasarkan permintaan Menteri atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal permintaan diterima. (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lewat dan tidak ada pengusulan yang disampaikan, Menteri dapat menunjuk calon anggota Majelis Kehormatan Notaris Pusat dari anggota Majelis Pengawas Pusat dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. (4) Dalam hal persyaratan telah terpenuhi, Menteri menerbitkan surat keputusan pengangkatan anggota Majelis Kehormatan Notaris Pusat.

Pasal 7

(1) Anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b terdiri atas: a. 2 (dua) orang yang berasal dari unsur pemerintah, meliputi: 1. Kepala Kantor Wilayah; dan 2. satu orang dari lingkungan kantor wilayah yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah. b. 3 (tiga) orang unsur Organisasi Notaris yang diusulkan oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris INDONESIA; dan c. 2 (dua) orang unsur akademisi atau ahli yang diusulkan oleh Dekan Fakultas Hukum setempat atau instansi pemerintah di bidang hukum. (2) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masing-masing unsur berdasarkan permintaaan Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal permintaan diterima. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lewat dan tidak ada pengusulan yang disampaikan, Direktur Jenderal dapat menunjuk calon anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dari anggota Majelis Pengawas Wilayah dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. (4) Dalam hal persyaratan terpenuhi, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan surat keputusan pengangkatan anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.

Pasal 8

(1) Anggota Majelis Kehormatan Notaris Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a diangkat oleh Menteri. (2) Anggota Majelis Kehormatan Notaris Wiayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b diangkat oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Pasal 9

(1) Sebelum melaksanakan wewenang dan tugas sebagai Majelis Kehormatan Notaris, setiap anggota Majelis Kehormatan Notaris harus dilantik dan mengucapkan sumpah/janji jabatan di hadapan pejabat yang berwenang. (2) Lafal sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: “Saya bersumpah/berjanji: Bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Kesatuan Republik INDONESIA, Pancasila, UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, UNDANG-UNDANG tentang Jabatan Notaris, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Bahwa saya untuk diangkat sebagai anggota Majelis Kehormatan Notaris, baik langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun juga tidak memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun juga. Bahwa saya akan memegang rahasia hasil pemeriksaan atau segala sesuatu yang menurut peraturan perundang- undangan atau menurut sifatnya harus dirahasiakan. Bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau suatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga, yang saya tahu atau patut dapat menduga, bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya. Bahwa dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya, saya senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan negara dari pada kepentingan saya sendiri, seseorang, atau golongan. Bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan negara dan pemerintah. bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan semangat untuk kepentingan negara“.

Pasal 10

(1) Anggota Majelis Kehormatan Notaris diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena: a. meninggal dunia; b. telah berakhir masa jabatannya; c. permintaan sendiri; d. pindah wilayah kerja; e. tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum; f. kehilangan kewarganegaraan INDONESIA; atau g. diangkat menjadi pejabat negara; (2) Anggota Majelis Kehormatan Notaris dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena tidak menghadiri rapat dan/atau sidang Majelis Pengawas sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut atau 6 (enam) kali tidak berturut-turut dalam masa 1 (satu) tahun jabatan; (3) Anggota Majelis Kehormatan Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya karena: a. dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; b. berada di bawah pengampuan secara terus-menerus selama lebih dari 3 (tiga) tahun; c. melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat Majelis Kehormatan Notaris; d. melakukan pelanggaran berat; e. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; atau f. telah melanggar sumpah jabatan berdasarkan usul dari Majelis kehormatan Notaris.

Pasal 11

(1) Pemberhentian anggota Majelis Kehormatan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan berdasarkan usulan ketua Majelis Kehormatan Notaris kepada pejabat yang mengangkatnya. (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Menteri secara berjenjang.

Pasal 12

(1) Dalam hal terjadi pemberhentian dengan hormat atau dengan tidak hormat yang mengakibatkan kekosongan anggota Majelis Kehormatan Notaris maka: a. Menteri; b. Direktur Jenderal; atau c. Kepala Kantor Wilayah, dapat meminta kepada masing-masing unsur untuk mengajukan pengusulan anggota sebagai pengganti antar waktu anggota yang diberhentikan. (2) Pengusulan anggota pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, serta tetap memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. (3) Masa jabatan anggota pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sisa waktu masa jabatan anggota yang digantikan.

Pasal 13

(1) Pergantian antar waktu anggota Majelis Kehormatan Notaris Pusat dilantik dan mengucapkan sumpah/janji jabatan oleh Menteri atau Direktur Jenderal atas nama Menteri. (2) Pergantian antar waktu anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dilantik dan mengucapkan sumpah/janji jabatan oleh Direktur Jenderal atau Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri.

Pasal 14

Dalam hal pergantian antar waktu anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), terhadap Kepala Kantor Wilayah yang beralih tugas atau berhalangan tetap, Menteri melantik Kepala Kantor Wilayah yang baru secara ex-officio sebagai pergantian antar waktu anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.

Pasal 15

Dalam hal anggota Majelis Kehormatan Notaris dalam menjalankan jabatannya tidak sesuai dengan sumpah jabatan dan pelaksanaan kewajibannya di tingkat Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dan Majelis Kehormatan Notaris Pusat, maka Ketua Majelis Kehormatan mengusulkan pergantian antar waktu kepada pejabat yang mengangkatnya dan meminta kepada masing-masing unsur untuk menunjuk penggantinya.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dibantu oleh majelis pemeriksa dan sekretariat Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.

Pasal 17

(1) Majelis Pemeriksa Notaris Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berwenang melakukan pemeriksaan. (2) Majelis Pemeriksa Notaris Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; b. 2 (dua) orang anggota, dan c. 1 (satu) orang sekretaris. (3) Majelis Pemeriksa Notaris Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur: a. pemerintah; b. Notaris; dan c. akademisi atau ahli. (4) Apabila Majelis Pemeriksa Notaris Wilayah berhalangan hadir maka dapat diganti oleh unsur yang sama. (5) Dalam hal penggantian unsur yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat terpenuhi, ketua Majelis Kehormatan Notaris dapat menunjuk anggota dari unsur lain.

Pasal 18

(1) Majelis Kehormatan Notaris dibantu oleh sekretariat Majelis Kehormatan Notaris. (2) Sekretariat Majelis Kehormatan Notaris dipimpin oleh seorang sekretaris dibantu staf sekretariat. (3) Untuk dapat diangkat sebagai Sekretaris Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut: a. berasal dari unsur pemerintah; dan b. mempunyai golongan ruang paling rendah: 1. IIId untuk Majelis Kehormatan Notaris Pusat; atau 2. IIIb untuk Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk pada tingkat: a. Majelis Kehormatan Notaris Pusat dan berkedudukan di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan b. Majelis Kehormatan Notaris Wilayah berkedudukan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 19

(1) Sekretaris Majelis Kehormatan Notaris Pusat diangkat oleh Direktur Jenderal. (2) Sekretaris Majelis Kehormatan Notaris Pusat bertugas: a. menyelenggarakan tata kelola administrasi kesekretariatan yang meliputi: 1. melakukan pembinaan administrasi, sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana; dan 2. menyiapkan rencana kerja dan anggaran tahunan; b. membantu ketua/wakil ketua/anggota Majelis Kehormatan Notaris Pusat dalam menjalankan tugas dan fungsinya; c. membuat notula rapat Majelis Kehormatan Notaris Pusat; dan d. menyiapkan bahan laporan Majelis Kehormatan Notaris Pusat.

Pasal 20

(1) Sekretaris Majelis Kehormatan Notaris Wilayah diangkat oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2) Sekretaris Majelis Kehormatan Notaris Wilayah memiliki tugas: a. menyelenggarakan tata kelola administrasi kesekretariatan, meliputi: 1. memberikan dukungan administrasi dan sumber daya manusia; 2. menyiapkan sarana dan prasarana teknis pemeriksaan dan laporan kepada Majelis Kehormatan Notaris Wilayah; dan 3. menyiapkan rencana kerja dan anggaran tahunan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah. b. membantu ketua/wakil ketua/anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dalam menjalankan tugas dan fungsinya; c. menjadwalkan rapat Majelis Kehormatan Notaris Wilayah; d. membuat notula rapat Majelis Kehormatan Notaris Wilayah; e. menyiapkan bahan laporan bulanan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah; f. melakukan pengadministrasian terhadap permohonan penyidik, penuntut umum atau hakim; g. menyiapkan surat pengembalian berkas permohonan pemeriksaan Notaris yang tidak lengkap; h. menyiapkan surat panggilan terhadap Notaris terkait permohonan penyidik, penuntut umum atau hakim; i. membantu Majelis Pemeriksa dalam proses pemeriksaan; j. membuat berita acara pemeriksaan Majelis Pemeriksa; dan k. menyiapkan dan menyampaikan surat jawaban Majelis Kehormatan Notaris Wilayah kepada penyidik, penuntut umum atau hakim.

BAB Kesatu

Syarat Pengangkatan

Pasal 5

Koreksi

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kelima

Majelis Pemeriksa dan Sekretariat Majelis

Pasal 16

Koreksi

Dalam melaksanakan tugasnya Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dibantu oleh majelis pemeriksa dan sekretariat Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.

Pasal 17

Koreksi

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 21

Koreksi

(1) Majelis Kehormatan Notaris Pusat melaksanakan pembinaan kepada: a. Notaris dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Majelis Kehormatan Notaris Wilayah; dan b. Majelis Kehormatan Notaris Wilayah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Kehormatan Notaris Pusat mempunyai fungsi: a. melakukan sosialisasi dan pembekalan terhadap Notaris tentang tugas dan fungsi Majelis Kehormatan Notaris; dan b. melakukan pengawasan dan monitoring terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.

Pasal 22

(1) Ketua Majelis Kehormatan Notaris Pusat bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Majelis Kehormatan Notaris Pusat di dalam maupun di luar pengadilan. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua Majelis Kehormatan Notaris Pusat berwenang: a. memberikan persetujuan kepada anggota Majelis Kehormatan Notaris Pusat untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Majelis Kehormatan Notaris Wilayah; b. meminta laporan bulanan dari Majelis Kehormatan Notaris Wilayah; c. menandatangani surat-surat; dan d. mengkoordinir anggota dan sekretariat Majelis Kehormatan Notaris Pusat.

Pasal 23

(1) Majelis Kehormatan Notaris Wilayah mempunyai tugas: a. melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim; dan b. memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Kehormatan Notaris Wilayah mempunyai fungsi melakukan pembinaan dalam rangka: a. menjaga martabat dan kehormatan Notaris dalam menjalankan profesi jabatannya; dan b. memberikan perlindungan kepada Notaris terkait dengan kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi Akta.

Pasal 24

(1) Dalam hal ketua Majelis Kehormatan Notaris berhalangan, wakil ketua Majelis Kehormatan Notaris Pusat berwenang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Majelis Kehormatan Notaris di dalam maupun di luar pengadilan termasuk melaksanakan tugas ketua. (2) Dalam hal ketua dan wakil ketua Majelis Kehormatan Notaris berhalangan, anggota yang ditunjuk oleh ketua atau wakil ketua berwenang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Majelis Kehormatan Notaris di dalam maupun di luar pengadilan termasuk melaksanakan tugas ketua.

Pasal 25

(1) Dalam melakukan pemeriksaan terhadap Notaris, Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah membentuk majelis pemeriksa yang beranggotakan sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari setiap unsur anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. (2) Pembentukan majelis pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan diterima. (3) Majelis pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang memeriksa dan memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim terkait pengambilan fotokopi minuta akta dan surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta dan/atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dan pemanggilan Notaris. (4) Setiap hasil pemeriksaan majelis pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. (5) Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib mengirim laporan setiap bulan kepada Ketua Majelis Kehormatan Notaris Pusat.

Pasal 26

(1) Majelis pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 wajib menolak untuk memeriksa Notaris yang mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga. (2) Dalam hal majelis pemeriksa mempunyai hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah menunjuk penggantinya.

Pasal 27

(1) Permohonan persetujuan pengambilan minuta akta atau protokol Notaris dan pemanggilan Notaris oleh pihak penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk hadir dalam pemeriksaan yang terkait dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris diajukan kepada Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sesuai dengan wilayah kerja Notaris yang bersangkutan. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dalam bahasa INDONESIA dan tembusannya disampaikan kepada Notaris yang bersangkutan. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat paling sedikit: a. nama Notaris; b. alamat kantor Notaris; c. nomor akta dan/atau surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan d. pokok perkara yang disangkakan. (4) Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah wajib memberikan jawaban berupa persetujuan atau penolakan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan. (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlampaui, dianggap Majelis Kehormatan Notaris Wilayah menerima permintaan persetujuan.

Pasal 28

(1) Dalam melakukan pemeriksaan, majelis pemeriksa berwenang melakukan pemanggilan terhadap Notaris berdasarkan adanya permohonan dari penyidik, penuntut umum, atau hakim. (2) Pemanggilan terhadap Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui surat yang ditandatangani oleh Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. (3) Dalam keadaan mendesak pemanggilan dapat dilakukan melalui faksimili dan/atau surat elektronik yang segera disusul dengan surat pemanggilan. (4) Pemanggilan terhadap Notaris dilakukan dalam waktu paling lambat 5 (lima) Hari sebelum pemeriksaan dilakukan. (5) Notaris wajib hadir memenuhi panggilan majelis pemeriksa dan tidak boleh diwakilkan. (6) Dalam hal Notaris tidak hadir setelah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut, majelis pemeriksa dapat mengambil keputusan terhadap permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim.

Pasal 29

(1) Majelis pemeriksa memberikan persetujuan atau penolakan setelah mendengar keterangan langsung dari Notaris yang bersangkutan. (2) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. (3) Dalam hal majelis pemeriksa memberikan persetujuan atas permohonan penyidik, penuntut umum, atau hakim, Notaris wajib: a. memberikan fotokopi minuta akta dan/atau surat yang diperlukan kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim; dan b. menyerahkan fotokopi minuta akta dan/atau surat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan dibuatkan berita acara penyerahan yang ditandatangani oleh Notaris dan penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

Pasal 30

Pengambilan minuta akta dan/atau surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dilakukan dalam hal: a. adanya dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; b. belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang- undangan di bidang hukum pidana; c. adanya penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu pihak atau lebih; d. adanya dugaan pengurangan atau penambahan atas minuta akta; atau e. adanya dugaan Notaris melakukan pemunduran tanggal (antidatum).

Pasal 31

(1) Pemberian persetujuan kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk kepentingan proses peradilan dalam pemanggilan Notaris, dilakukan dalam hal: a. adanya dugaan tindak pidana berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat-surat Notaris dalam penyimpanan Notaris; b. belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang- undangan di bidang hukum pidana; c. adanya penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu pihak atau lebih; d. adanya dugaan pengurangan atau penambahan atas minuta akta; atau e. adanya dugaan Notaris melakukan pemunduran tanggal (antidatum). (2) Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dapat mendampingi Notaris dalam proses pemeriksaan di hadapan penyidik.

Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2020 tentang TUGAS DAN FUNGSI, SYARAT DAN TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN, STRUKTUR ORGANISASI, TATA KERJA, DAN ANGGARAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB Kesatu

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

Pasal 9

BAB Ketiga

Pasal 10

Pasal 11

BAB Keempat

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Kelima

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB IV

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

BAB Kesatu

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB Kedua

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

BAB V

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

BAB VI

Pasal 36

Pasal 37