Koreksi Pasal 35

(1) Dalam hal Banding Administratif yang diajukan melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4), BPASN MENETAPKAN surat penetapan tidak dapat diterima. (2) Dalam hal Banding Administratif yang diajukan bukan merupakan Keputusan Menteri yang dapat diajukan Banding Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), BPASN MENETAPKAN surat penetapan tidak dapat diterima. (3) Menteri melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikan tanggapan atas Banding Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) kepada BPASN paling lama 2l (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal diterimanya tembusan Banding Administratif. (4) Apabila Menteri tidak memberikan tanggapan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPASN mengambil keputusan terhadap Banding Administratif berdasarkan bukti yang ada. (5) Dalam hal Pegawai tidak puas terhadap keputusan BPASN, Pegawai dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.