PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2020 tentang PENILAIAN ANGKA KREDIT PERANCANG PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN SECARAELEKTRONIK

PERMEN Nomor 23 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang- undangan adalah jabatan yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah. 2. Perancang Peraturan Perundang-undangan, yang selanjutnya disebut Perancang adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat dalam jabatan fungsional Perancang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya. 3. Sistem Informasi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut Sistem Informasi JF Perancang adalah rangkaian informasi dan data mengenai pengguna yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi. 4. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh Perancang dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan. 5. Aplikasi Penilaian Angka Kredit Perancang yang selanjutnya disebut Aplikasi PAK Perancang adalah program komputer atau perangkat lunak yang didesain dan dibangun sebagai media penilaian Angka Kredit secara elektronik yang terintegrasi dengan Sistem Informasi JF Perancang. 6. Daftar Usul Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat DUPAK adalah daftar yang berisi jumlah Angka Kredit butir kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Perancang dan dibuat oleh Perancang. 2020, No 996 7. Tim Penilai Angka Kredit Perancang yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Perancang. 8. Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Perancang yang selanjutnya disebut Sekretariat Tim Penilai adalah sekretariat yang membantu urusan administrasi Tim Penilai Angka Kredit Perancang dalam melaksanakan tugasnya. 9. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. 10. Instansi Pusat adalah Kementerian, Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Kesekretariatan Lembaga Negara, dan Kesekretariatan Lembaga Nonstruktural. 11. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. 12. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2020 tentang PENILAIAN ANGKA KREDIT PERANCANG PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN SECARAELEKTRONIK

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14