PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2020 tentang SISTEM INFORMASI JABATAN FUNGSIONALPERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

PERMEN Nomor 22 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang- undangan adalah jabatan yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah. 2. Perancang Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut Perancang adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya. 3. Sistem Informasi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut Sistem Informasi JF Perancang adalah rangkaian informasi dan data mengenai pengguna yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi. 4. Pengelolaan Data dan Informasi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut Pengelolaan Data dan Informasi adalah kegiatan pemasukan, pemutakhiran, dan pemeliharaan data pengguna dalam Sistem Informasi JF Perancang yang dilakukan secara terus menerus dan konsisten. 5. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh Perancang dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan. 6. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 7. Instansi Pusat adalah Kementerian, Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Kesekretariatan Lembaga Negara, dan Kesekretariatan Lembaga Nonstruktural. 8. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. 9. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut Direktorat Jenderal adalah satuan unit organisasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. 10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan. 11. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 12. Direktur adalah Direktur Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan. 13. Tim Penilai Angka Kredit Perancang adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Perancang. 14. Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Perancang yang selanjutnya disebut Sekretariat Tim Penilai adalah sekretariat yang membantu urusan administrasi Tim Penilai Angka Kredit Perancang dalam melaksanakan tugasnya.

BAB II

PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG

Pasal 2

Koreksi

(1) Sistem Informasi JF Perancang merupakan bentuk pelayanan manajemen kepegawaian Perancang untuk memudahkan kegiatan administrasi dan mengakses data Perancang. (2) Sistem Informasi JF Perancang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun dan dikembangkan dalam bentuk aplikasi.

Pasal 3

Koreksi

(1) Sistem Informasi JF Perancang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diintegrasikan dengan sistem informasi manajemen kepegawaian yang berada pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah. (2) Pengintegrasian sistem informasi manajemen kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri oleh Instansi Pembina.

Pasal 4

(1) Instansi Pembina melakukan Pengelolaan Sistem Informasi JF Perancang. (2) Pengelolaan Sistem Informasi JF Perancang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal. (3) Dalam melaksanakan pengelolaan Sistem Informasi JF Perancang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal berkoordinasi dengan Sekretaris Jenderal. (4) Pengelolaan Sistem Informasi JF Perancang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan: a. Pengelolaan Data dan Informasi; b. penyajian data dan informasi; c. pemeliharaan dan pengembangan Sistem Informasi JF Perancang; dan d. pendampingan penggunaan Sistem Informasi JF Perancang.

Pasal 5

(1) Pengelolaan Sistem Informasi JF Perancang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dikelola secara teknis oleh: a. super administrator; dan b. administrator. (2) Super administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan. (3) Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pejabat administrator yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Pengelolaan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a diperuntukkan bagi pengguna. (2) Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Perancang; b. atasan langsung Perancang; c. Sekretariat Tim Penilai; d. Tim Penilai Angka Kredit Perancang; dan e. tim lain yang terkait Pembinaan Jabatan Fungsional Perancang. (3) Tim lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Pasal 7

(1) Pengelolaan Data dan Informasi terhadap Perancang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilakukan sejak pengangkatan sampai dengan pemberhentian Perancang. (2) Pengangkatan sampai dengan pemberhentian Perancang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Perancang; b. penilaian kinerja Jabatan Fungsional Perancang; c. kenaikan pangkat Perancang; d. kenaikan jabatan Perancang; e. mutasi Perancang ke unit kerja lain; f. pembinaan lainnya Jabatan Fungsional Perancang; dan g. pemberhentian dari Jabatan Fungsional Perancang. (3) Pengelolaan Data dan Informasi terhadap atasan langsung Perancang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dilakukan sejak pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas menjadi atasan langsung Perancang sampai dengan tidak menjadi atasan langsung Perancang. (4) Pengelolaan Data dan Informasi terhadap Sekretariat Tim Penilai dan Tim Penilai Angka Kredit Perancang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan sejak Pegawai Negeri Sipil menjadi anggota Sekretariat Tim Penilai dan Tim Penilai Angka Kredit Perancang sampai dengan tidak menjadi anggota Sekretariat Tim Penilai dan Tim Penilai Angka Kredit Perancang. (5) Pengelolaan data dan informasi terhadap tim lain yang terkait Pembinaan Jabatan Fungsional Perancang sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf e dilakukan setelah tim ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Pasal 8

(1) Data dan informasi Perancang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a paling sedikit terdiri atas: a. nama; b. nomor induk pegawai; c. nomor registrasi; d. pangkat dan golongan terakhir; e. jabatan terakhir; f. gelar akademik; g. tempat dan tanggal lahir; h. jenis kelamin; i. instansi; j. unit kerja; k. nomor kartu pegawai; l. alamat kantor; m. alamat surat elektronik pribadi; n. tahun pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Perancang; o. nomor dan tanggal keputusan pengangkatan pertama ke dalam Jabatan Fungsional Perancang; p. nomor dan tanggal keputusan pangkat terakhir; q. nomor dan tanggal keputusan jabatan terakhir; r. nomor dan tanggal keputusan atau perintah penempatan atau penugasan terakhir; s. nomor dan tanggal keputusan pemberhentian dari jabatan; t. nama atasan langsung Perancang; u. masa penilaian Angka Kredit terakhir; v. tanggal penetapan Angka Kredit terakhir; w. nomor penetapan Angka Kredit terakhir; x. jumlah Angka Kredit terakhir; dan y. prestasi Perancang. (2) Data dan informasi atasan langsung Perancang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b paling sedikit terdiri atas: a. nama; b. nomor induk pegawai; c. jabatan; d. pangkat dan golongan terakhir; e. nomor dan tanggal keputusan jabatan terakhir; f. nomor dan tanggal keputusan atau perintah penempatan atau penugasan terakhir; g. instansi; h. unit kerja; i. nama Perancang yang berkedudukan di bawahnya; dan j. alamat surat elektronik pribadi. (3) Data dan informasi Sekretariat Tim Penilai dan Tim Penilai Angka Kredit Perancang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dan huruf d paling sedikit terdiri atas: a. nama anggota dan kedudukannya dalam Sekretariat Tim Penilai dan Tim Penilai Angka Kredit Perancang; b. nomor dan tanggal keputusan Tim Penilai Angka Kredit Perancang; c. instansi; dan d. alamat surat elektronik Tim Penilai Angka Kredit Perancang.

Pasal 9

(1) Data dan informasi Perancang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diisi dan diubah secara mandiri oleh pengguna dengan mengunggah salinan dokumen asli. (2) Data dan informasi Perancang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan dalam: a. pembinaan kompetensi dan pola karier Perancang; b. penilaian Angka Kredit Perancang; c. penyusunan formasi Jabatan Fungsional Perancang; d. akreditasi lembaga pelatihan calon pejabat fungsional Perancang; dan e. hal lain yang terkait dengan pembinaan Jabatan Fungsional Perancang.

Pasal 10

(1) Penyajian data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b merupakan data dan informasi yang bersifat publik. (2) Penyajian data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. jumlah Perancang secara nasional; b. jumlah Perancang di Instansi Pusat dan Instansi Daerah; c. jumlah Perancang berdasarkan jabatan; dan d. data dan informasi lain yang terkait dengan pembinaan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

(1) Pemeliharaan dan pengembangan Sistem Informasi JF Perancang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c dilakukan terhadap perangkat lunak, perangkat keras, dan jaringan Sistem Informasi JF Perancang. (2) Pemeliharaan dan pengembangan Sistem Informasi JF Perancang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal berkoordinasi dengan Sekretaris Jenderal.

Pasal 12

(1) Pendampingan penggunaan Sistem Informasi JF Perancang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf d dilaksanakan oleh Direktur Jenderal. (2) Pendampingan penggunaan Sistem Informasi JF Perancang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memberikan pemahaman dan kemudahan dalam penggunaan Sistem Informasi JF Perancang.

BAB Kedua

Pengelolaan Data dan Informasi

Pasal 6

Koreksi

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 September 2020 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd YASONNA H. LAOLY Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 September 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 22 TAHUN 2020 TENTANG SISTEM INFORMASI JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN DAN PENILAIAN ANGKA KREDIT PERANCANG PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN SECARA ELEKTRONIK FORMAT SURAT PERMOHONAN AKUN A. Format Surat Permohonan Akun bagi Perancang dan Atasan Langsung. (NAMA INSTANSI PUSAT ATAU INSTANSI DAERAH) JALAN……………………………………….. TELEPON ………………, FAKSIMILE………………………, E-MAIL: ……………….., (Tanggal, Bulan, Tahun) Nomor : … Lampiran : … Hal : Permohonan Akun Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Atasan Langsung Perancang Peraturan Perundang-undangan di …. (Nama Instansi Pusat atau Instansi Daerah)… Yth. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sehubungan dengan dilaksanakannya pengelolaan data dan informasi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan melalui Sistem Informasi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang- undangan, bersama ini kami sampaikan permohonan akun untuk: 1. Perancang Peraturan Perundang-undangan; 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang menjadi atasan langsung Prancang Peraturan Perundang-undangan; di … (Nama Instansi Pusat atau Instansi Daerah) …, berdasarkan daftar sebagaimana terlampir. Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini kami juga menyampaikan dokumen terlampir. …………………………..……........(Alinea Penutup)…………………………….......... Nama Jabatan, (Tanda Tangan dan Cap Lembaga) Nama Lengkap

Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2020 tentang SISTEM INFORMASI JABATAN FUNGSIONALPERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kesatu

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Ketiga

Pasal 10

BAB Keempat

Pasal 11

BAB Kelima

Pasal 12

BAB III

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB IV

Pasal 17

BAB V

Pasal 18

BAB VI

Pasal 19