PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang Dibentuk di Daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan

PERMEN Nomor 22 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB III

TATA CARA PENGHARMONISASIAN

Pasal 6

Koreksi

(1) Pengharmonisasian rancangan peraturan perundang- undangan yang dibentuk di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan berdasarkan permohonan secara tertulis dari Pemrakarsa kepada Direktur Jenderal sebagai pembina Perancang melalui Kepala Kantor Wilayah. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan: a. penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik untuk rancangan peraturan daerah; dan b. rancangan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 7

(1) Berdasarkan permohonan Pengharmonisasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Kantor Wilayah menugaskan Perancang untuk melakukan Pengharmonisasian. (2) Untuk menjaga obyektifitas pembahasan dalam rapat Pengharmonisasian, Perancang yang berasal dari instansi Pemrakarsa tidak dapat ditugaskan oleh Kepala Kantor Wilayah untuk memimpin rapat Pengharmonisasian. (3) Pengharmonisasian rancangan peraturan perundang- undangan yang dibentuk di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mengikutsertakan unsur: a. pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pemerintah desa atau sebutan lain yang mengajukan permohonan Pengharmonisasian; dan b. lembaga pemerintah atau instansi vertikal yang terkait. (4) Selain unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemrakarsa dapat mengikutsertakan narasumber ahli dalam rapat harmonisasi atas biaya yang dibebankan pada anggaran Pemrakarsa.

Pasal 8

(1) Rancangan peraturan perundang-undangan yang dibentuk di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang telah diharmonisasikan Perancang disampaikan kembali oleh Kepala Kantor Wilayah kepada Pemrakarsa. (2) Kepala Kantor Wilayah menyampaikan surat keterangan telah dilakukan Pengharmonisasian kepada Pemrakarsa dengan melampirkan naskah rancangan peraturan perundang-undangan yang dibentuk di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. (3) Naskah rancangan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diproses lebih lanjut oleh Pemrakarsa sesuai dengan tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1) Dalam hal Pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan yang dibentuk di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3: a. membahas isu krusial; dan/atau b. dihadiri kepala daerah, pimpinan DPRD, Sekda, pimpinan tinggi pratama di daerah, Kepala Kantor Wilayah mengoordinasikan dan memimpin rapat Pengharmonisasian. (2) Dalam rangka mengoordinasikan dan memimpin rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Kantor Wilayah dapat menunjuk Pejabat pimpinan tinggi pratama dan/atau Pejabat administrator di bidang hukum.

Pasal 10

(1) Direktur Jenderal selaku pembina Perancang dapat menugaskan pejabat pimpinan tinggi pratama dan/atau pejabat administrator bidang peraturan perundang- undangan di Kementerian untuk mengoordinasikan dan memimpin rapat Pengharmonisasian. (2) Penugasan pejabat pimpinan tinggi pratama dan/atau pejabat administrator bidang peraturan perundang- undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka fungsi pembinaan dan pengawasan. (3) Pejabat pimpinan tinggi pratama dan/atau pejabat administrator bidang peraturan perundang-undangan selain melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memberikan masukan dan pertimbangan substansi dalam rapat Pengharmonisasian. (4) Pejabat pimpinan tinggi pratama dan/atau pejabat administrator bidang peraturan perundang-undangan menyampaikan hasil Pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, kepada Direktur Jenderal.

Pasal 11

Penyelenggaraan rapat Pengharmonisasian rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat dilaksanakan di instansi Pemrakarsa atau yang ditetapkan oleh instansi Pemrakarsa.

Pasal 12

(1) Pengharmonisasian rancangan Peraturan Perundang- undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan berdasarkan wilayah kerja Perancang. (2) Direktur Jenderal sebagai pembina Perancang MENETAPKAN wilayah kerja Perancang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan usulan dari Kepala Kantor Wilayah.

Pasal 13

(1) Jumlah wilayah kerja Perancang untuk melakukan Pengharmonisasian ditetapkan berdasarkan jenjang jabatan Perancang sebagai berikut: a. Perancang Pertama melakukan Pengharmonisasian di 3 (tiga) wilayah kabupaten/kota; b. Perancang Muda melakukan Pengharmonisasian di 4 (empat) wilayah kabupaten/kota; dan c. Perancang Madya melakukan Pengharmonisasian di wilayah provinsi dan di 5 (lima) wilayah kabupaten/kota. (2) Dalam hal pada Kantor Wilayah belum terdapat Perancang Madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c maka Kepala Kantor Wilayah menunjuk koordinator Perancang dan Perancang Muda untuk melakukan Pengharmonisasian (3) Perancang Utama wilayah kerjanya meliputi pemerintah pusat dan di seluruh wilayah provinsi, kabupaten/kota.

Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang Dibentuk di Daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB IV

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB V

Pasal 17