PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2020 tentang TATA CARA PENYAMPAIAN PERMOHONAN PEWARGANEGARAAN DAN PENYAMPAIAN BERITA ACARA SUMPAH PEMBERIAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

PERMEN Nomor 21 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Republik INDONESIA melalui permohonan. 2. Orang Asing adalah orang yang bukan Warga Negara Republik INDONESIA. 3. Pemohon adalah setiap Orang Asing yang menyampaikan permohonan Pewarganegaraan. 4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. 5. Pejabat adalah orang yang menduduki jabatan tertentu yang ditunjuk oleh Menteri untuk menangani masalah kewarganegaraan Republik INDONESIA. 6. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Pasal 18

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Agustus 2020 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd YASONNA H. LAOLY Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 September 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN PERMOHONAN PEWARGANEGARAAN DAN PENYAMPAIAN BERITA ACARA SUMPAH PEMBERIAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA DAFTAR KELENGKAPAN DOKUMEN ADMINISTRASI PERMOHONAN PEWARGANEGARAAN NO DOKUMEN ADA TIDAK ADA KETERANGAN 1 Formulir Permohonan Pewarganegaraan REPUBLIK INDONESIA yang ditandatangani oleh Pemohon dan bermaterai cukup (asli). 2 a. Kutipan akte kelahiran atau surat yang membuktikan kelahiran pemohon (mencantumkan tanggal, bulan, tahun, dan tempat lahir) disahkan oleh pejabat berwenang (fotokopi). b. Apabila berbahasa asing, diterjemahkan ke dalam Bahasa INDONESIA oleh penterjemah resmi tersumpah (terjemahan asli). 3 a. Kutipan akte perkawinan/buku nikah, kutipan akta perceraian /surat talak/perceraian, atau kutipan akta kematian istri/suami pemohon bagi yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang disahkan oleh pejabat yang berwenang (fotokopi). b. Apabila berbahasa asing, diterjemahkan ke dalam Bahasa INDONESIA oleh penterjemah resmi tersumpah (terjemahan asli). 4 Surat keterangan keimigrasian yang dikeluarkan oleh kantor imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon telah bertempat tinggal di wilayah negara Republik INDONESIA paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut (asli). 5 Kartu Izin Tinggal Tetap yang disahkan oleh pejabat yang berwenang (fotokopi). yang berlaku sesuai jangka waktu 6 Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Rumah Sakit Pemerintah (minimal setingkat RSUD) (asli). Surat Keterangan terbaru (Medical check up) 7 Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik INDONESIA (asli). Masih berlaku sesuai jangka waktu 8 a. Surat keterangan dari perwakilan negara pemohon bahwa dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik INDONESIA tidak menjadi berkewarganegaraan ganda (asli). b. Apabila berbahasa asing, diterjemahkan ke dalam Bahasa INDONESIA oleh penterjemah resmi tersumpah (terjemahan asli). 9 Surat keterangan dari camat bahwa pemohon memiliki alamat lengkap, pekerjaan tetap dan berpenghasilan tetap (nominal per bulan) (asli). Surat pernyataan yang menerangkan nama lengkap pemohon yang benar ditulis dengan tangan sendiri, ditandatangani oleh Pemohon dan bermaterai cukup (asli). 11 Surat pernyataan alasan pemohon untuk menjadi Warga Negara Republik INDONESIA ditulis dengan tangan sendiri, ditandatangani oleh Pemohon dan bermaterai cukup (asli). 12 Surat pernyataan Pemohon dapat berbahasa INDONESIA ditulis dengan tangan sendiri, ditandatangani oleh Pemohon dan bermaterai cukup (asli). 13 Surat pernyataan Pemohon mengakui dasar negara Republik INDONESIA yaitu Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945 ditulis dengan tangan sendiri, ditandatangani oleh Pemohon dan bermaterai cukup (asli). 14 Surat pernyataan yang menerangkan kebenaran seluruh dokumen yang disampaikan menjadi tanggung jawab mutlak Pemohon ditulis dengan tangan sendiri, ditandatangani oleh Pemohon dan bermaterai cukup (asli). 15 Surat pernyataan akan melepaskan kewarganegaraan asal Pemohon jika memperoleh kewarganegaraan dan tidak menjadikan berkewarganegaraan ganda ditulis dengan tangan sendiri, ditandatangani oleh Pemohon dan bermaterai cukup (asli). Bukti pembayaran biaya Pewarganegaraan/naturalisasi sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) berdasarkan per permohonan (asli). 17 Pas foto pemohon terbaru berlatar warna merah ukuran 4X6 (empat kali enam) sebanyak 6 (enam) lembar. 18 Berkas permohonan yang dikirim sebanyak 1 (satu) asli dan 2 (dua) rangkap fotokopi. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd YASONNA H. LAOLY LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2020… TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN PERMOHONAN PEWARGANEGARAAN DAN PENYAMPAIAN BERITA ACARA SUMPAH PEMBERIAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA MATERI MUATAN WAWANCARA PADA PEMERIKSAAN SUBSTANTIF PERMOHONAN PEWARGANEGARAAN NO MATERI MUATAN WAWANCARA 1 Apakah alasan Saudara/i ingin menjadi Warga Negara INDONESIA? Jelaskan! 2 Bagaimana kewajiban/kepatuhan Saudara/i terkait administrasi kependudukan di INDONESIA (Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Asing)? Jelaskan. 3 Apakah alamat tempat tinggal Saudara/i sesuai dengan dokumen yang diajukan? Jelaskan! 4 Apa pekerjaan dan jabatan Saudara/i saat ini serta berapa penghasilan nominal per bulan ? (lampirkan bukti dari Camat dan dari bagian sumber daya manusia pada perusahaan Saudara/i bekerja). 5 Bagaimana kepatuhan Saudara/i dalam melaksanakan kewajiban sebagai wajib pajak? (lampirkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan). 6 Apabila sudah menikah, jelaskan dimana Saudara/i menikah, dengan siapa, dan sudah berapa lama? (akte pernikahan/buku nikah dan foto pernikahan). 7 Sudah berapa lama Saudara/i tinggal di INDONESIA? (Kartu Izin Tinggal Tetap dan Surat Keterangan Keimigrasian). 8 Apakah Saudara/i mempunyai riwayat kejahatan yang dilakukan di INDONESIA atau luar negeri? (Surat Keterangan Catatan Kepolisian). 9 Menceritakan sejarah awal kemerdekaan Negara Kesatuan Republik INDONESIA. Menyebutkan: a. minimal 5 (lima) nama pahlawan Republik INDONESIA; b. lambang negara Republik INDONESIA; c. bendera negara Republik INDONESIA; d. ibukota negara Republik INDONESIA; e. tanggal kemerdekaan negara Republik INDONESIA; dan f. nama PRESIDEN dan wakil PRESIDEN negara Republik INDONESIA dari masa ke masa. 11 Praktek menulis menggunakan Bahasa INDONESIA. 12 Menyanyikan lagu INDONESIA Raya. 13 Sebutkan sila-sila dalam Pancasila. 14 Menyebutkan letak geografis negara Republik INDONESIA secara umum. 15 Sebutkan beberapa provinsi di wilayah negara Republik INDONESIA. 16 Sebutkan nama gubernur dan wakil gubernur di tempat Saudara/i berdomisili. 17 Sebutkan minimal 5 (lima) suku di wilayah negara Republik INDONESIA. 18 Sebutkan tradisi/upacara adat di INDONESIA yang menarik bagi Saudara/i dan sertakan alasannya. 19 Bagaimana hubungan Saudara/i dengan lingkungan sosial di tempat tinggal atau domisili Saudara/i? 20 Apa kontribusi yang akan Saudara/i berikan setelah menjadi Warga Negara INDONESIA? (Khususnya di tempat tinggal atau domisili Saudara/i). MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd YASONNA H. LAOLY LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN PERMOHONAN PEWARGANEGARAAN DAN PENYAMPAIAN BERITA ACARA SUMPAH PEMBERIAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA BERITA ACARA SUMPAH ATAU PERNYATAAN JANJI SETIA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH ... BERITA ACARA SUMPAH Nomor : Pada hari ini __________ tanggal __________________, datang menghadap kepada kami, (Nama Kepala Kantor Wilayah), Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia _____________, seorang laki- laki/perempuan: Nama : Agama : Tempat/tanggal lahir : Pekerjaan : Alamat : yang dengan Keputusan PRESIDEN Republik INDONESIA Nomor:_________________ tanggal _____________, telah dikabulkan permohonannya untuk menjadi Warga Negara INDONESIA. Untuk memenuhi ketentuan Pasal 14 ayat (2) UNDANG-UNDANG Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik INDONESIA jo. Pasal 7 ayat (1) PERATURAN PEMERINTAH Republik INDONESIA Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik INDONESIA, yang bersangkutan telah mengucapkan sumpah/pernyataan janji setia menurut agamanya sebagai berikut: “Demi Allah/demi Tuhan Yang Maha Esa, saya bersumpah/berjanji melepaskan seluruh kesetiaan saya kepada kekuasaan asing, mengakui, tunduk, dan setia kepada Negara Kesatuan Republik INDONESIA, Pancasila, dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945 dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara kepada saya sebagai Warga Negara INDONESIA dengan tulus dan ikhlas.” Demikian Berita Acara Sumpah/Pernyataan janji setia ini dibuat dengan ditandatangani oleh kami, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ____________ dan yang mengucapkan sumpah/pernyataan janji setia tersebut diatas. Kepala Kantor Wilayah, (Tanda tangan dan cap jabatan) Nama lengkap NIP ................ Saksi-saksi: Yang mengucapkan sumpah, 1. (Tanda tangan) (Tanda tangan) Nama lengkap Nama lengkap yang mengucapkan sumpah NIP ..................... 2. (Tanda tangan) Nama lengkap NIP ........................ MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd YASONNA H. LAOLY Pas foto

Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2020 tentang TATA CARA PENYAMPAIAN PERMOHONAN PEWARGANEGARAAN DAN PENYAMPAIAN BERITA ACARA SUMPAH PEMBERIAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB III

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB IV

Pasal 17

BAB V

Pasal 18