PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2019 tentang TATA CARA PENGAWASAN PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PEMILIK MANFAAT DARI KORPORASI

PERMEN Nomor 21 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

PENGAWASAN PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PEMILIK MANFAAT DARI KORPORASI

Pasal 2

(1) Setiap Korporasi wajib MENETAPKAN Pemilik Manfaat dari Korporasi. (2) Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. perseroan terbatas; b. yayasan; c. perkumpulan; d. koperasi; e. persekutuan komanditer; dan f. persekutuan firma. (3) Penetapan Pemilik Manfaat dari Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Korporasi melalui penerapan prinsip mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi. (4) Tata cara penerapan prinsip mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1) Pengawasan penerapan prinsip mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilakukan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan dalam bentuk: a. MENETAPKAN regulasi atau pedoman sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai penerapan prinsip mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi; b. melakukan audit terhadap Korporasi; dan c. mengadakan kegiatan administratif lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerapan prinsip mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi. (3) Dalam melakukan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal berkoordinasi dengan Instansi Terkait sesuai dengan kewenangannya. (4) Dalam hal diperlukan untuk kepentingan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat membentuk tim.

Pasal 4

(1) Pengawasan penerapan prinsip mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi, meliputi: a. penerapan identifikasi dan verifikasi informasi Pemilik Manfaat dari Korporasi; b. penetapan Pemilik Manfaat dari Korporasi; c. penyampaian informasi Pemilik Manfaat dari Korporasi ke kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia; d. penyampaian perubahan informasi Pemilik Manfaat dari Korporasi; e. pengkinian informasi Pemilik Manfaat dari Korporasi; f. penatausahaan dokumen Pemilik Manfaat dari Korporasi; dan g. penunjukan pejabat atau pegawai Korporasi dalam rangka penerapan prinsip mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi. (2) Dalam rangka Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Korporasi wajib: a. memberikan dokumen yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dikelola oleh Korporasi; b. memberikan keterangan kepada pejabat dan/atau pegawai Direktorat Jenderal, baik secara tertulis maupun lisan; c. mengizinkan pejabat dan/atau pegawai Direktorat Jenderal untuk memasuki pekarangan, lahan, gedung, atau properti yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dikelola oleh Korporasi; d. merahasiakan laporan hasil Pengawasan; dan e. melaksanakan rekomendasi langkah perbaikan dan/atau penyempurnaan atas hal yang ditemukan dalam Pengawasan serta melaporkan perbaikan dan/atau penyempurnaan yang dilakukan ke Korporasi.

BAB III

TAHAPAN PENGAWASAN

Pasal 5

Koreksi

(1) Pengawasan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: a. pengisian kuesioner oleh Korporasi; b. penilaian risiko tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme terhadap Korporasi; c. pelaksanaan Pengawasan sesuai dengan tingkat risiko; dan d. pelaksanaan rekomendasi oleh Korporasi. (2) Tahapan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan secara elektronik pada AHU Online. (3) Tahapan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan secara elektronik dan nonelektronik pada AHU Online. (4) Tahapan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

(1) Pengisian kuesioner oleh Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, dilakukan dalam rangka memperoleh informasi awal atas kepatuhan Korporasi, dan penilaian mandiri atas penerapan prinsip mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi. (2) Kuesioner sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat ketersediaan informasi sebagai berikut: a. kebijakan dan prosedur penerapan prinsip mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi; b. penerapan identifikasi dan verifikasi informasi Pemilik Manfaat dari Korporasi; c. penerapan penetapan Pemilik Manfaat dari Korporasi; d. penyampaian informasi Pemilik Manfaat dari Korporasi kepada Menteri; e. penyampaian perubahan informasi Pemilik Manfaat dari Korporasi; f. pengkinian informasi Pemilik Manfaat dari Korporasi; g. penatausahaan dokumen Pemilik Manfaat dari Korporasi; dan h. penunjukan pejabat atau pegawai Korporasi dalam rangka penerapan prinsip mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi. (3) Pengisian kuesioner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Korporasi pada AHU online dilaksanakan pada tanggal 1 sampai dengan 31 Desember tiap tahunnya.

Pasal 7

(1) Pengawasan penerapan prinsip mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dilakukan berdasarkan hasil penilaian risiko tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b. (2) Penilaian risiko tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri melalui tahapan sebagai berikut: a. menyelenggarakan penilaian sektoral risiko tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme pada setiap jenis Korporasi; b. identifikasi dan analisis risiko bawaan dari masing- masing Korporasi dengan memperhatikan penilaian sektoral risiko tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme pada setiap jenis Korporasi sebagaimana dimaksud pada huruf a; c. identifikasi tingkat pengendalian intern dari masing- masing Korporasi; d. analisis terhadap risiko residual dari masing-masing Korporasi; e. identifikasi dan analisis tingkat dampak; dan f. analisis tingkat risiko tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme pada masing-masing Korporasi. (3) Hasil penilaian risiko tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa tingkat risiko, sebagai berikut: a. rendah, atau tidak memiliki risiko tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme; b. menengah, atau memiliki risiko tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme yang berdampak pada terganggunya operasional internal Korporasi; c. tinggi, atau memiliki risiko tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme yang berdampak pada potensi menurunnya tingkat reputasi Korporasi; atau d. sangat tinggi, atau memiliki risiko tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme yang berdampak pada potensi pelanggaran peraturan perundang-undangan dan mempengaruhi reputasi Korporasi.

Pasal 8

Dalam melaksanakan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Menteri melakukan: a. Pengawasan tidak langsung (off-site); dan b. Pengawasan langsung (on-site).

Pasal 9

(1) Pengawasan tidak langsung (off-site) sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a dilakukan secara elektronik melalui AHU Online, terhadap Korporasi yang memiliki tingkat risiko rendah dan risiko menengah. (2) Pelaksanaan Pengawasan tidak langsung (off-site), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pemeriksaan dokumen dan informasi; b. penilaian penerapan prinsip mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi; dan c. keterangan hasil Pengawasan tidak langsung (off- site). (3) Hasil Pengawasan tidak langsung (off-site) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling sedikit memuat: a. isian data dan informasi Korporasi; b. temuan Pengawasan berdasarkan pemeriksaan penerapan prinsip mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi; dan c. rekomendasi hasil Pengawasan tidak langsung (off- site). (4) Penyampaian rekomendasi hasil Pengawasan tidak langsung (off-site) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c kepada Korporasi dilakukan melalui AHU Online.

Pasal 10

(1) Pengawasan langsung (on-site) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dilakukan terhadap Korporasi yang memiliki tingkat risiko tinggi dan risiko sangat tinggi. (2) Pelaksanaan Pengawasan langsung (on-site) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. verifikasi dokumen dan informasi; b. verifikasi informasi penetapan Pemilik Manfaat dari Korporasi; c. laporan Instansi Berwenang dan Instansi terkait; d. proses pemberian izin usaha dari instansi berwenang; e. pemanggilan dengan Korporasi; dan f. penyusunan hasil Pengawasan langsung (on-site). (3) Penyusunan hasil Pengawasan langsung (on-site) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, paling sedikit memuat: a. dokumen dan informasi yang disampaikan oleh Korporasi; b. temuan Pengawasan berdasarkan penelitian dan penilaian penerapan prinsip mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi; dan c. rekomendasi hasil Pengawasan langsung (on-site). (4) Penyampaian rekomendasi hasil Pengawasan langsung (on-site) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c kepada Korporasi dilakukan melalui AHU Online.

Pasal 11

(1) Hasil pengawasan langsung (on-site) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf f disampaikan kepada Menteri untuk ditindaklanjuti dalam pembahasan berkala. (2) Dalam hal diperlukan, terhadap hasil pengawasan langsung (on-site) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri melakukan pemanggilan kepada Korporasi yang melakukan pelanggaran.

Pasal 12

(1) Korporasi wajib melaksanakan rekomendasi dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari sejak pemberitahuan dikirimkan kepada Korporasi. (2) Dalam hal Korporasi tidak melaksanakan rekomendasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat menjatuhkan tindakan terhadap Korporasi tersebut. (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa: a. pemblokiran akses Korporasi yang bersangkutan dalam AHU Online oleh Menteri; dan/atau b. Menteri menyampaikan rekomendasi kepada instansi berwenang yang menerbitkan izin usaha. (4) Tata cara pemblokiran akses Korporasi yang bersangkutan dalam AHU Online dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, memuat: a. penundaan; b. pencabutan; atau c. pembatalan, izin usaha Korporasi.

Pasal 13

(1) Korporasi wajib menyampaikan pelaksanaan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. (2) Format laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB Ketiga

Penilaian Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Terhadap Korporasi

Pasal 7

Koreksi

BAB Keempat

Pelaksanaan Pengawasan

Pasal 8

Koreksi

Dalam melaksanakan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Menteri melakukan: a. Pengawasan tidak langsung (off-site); dan b. Pengawasan langsung (on-site).

Pasal 9

Koreksi

Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2019 tentang TATA CARA PENGAWASAN PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PEMILIK MANFAAT DARI KORPORASI

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB Kesatu

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

BAB Ketiga

Pasal 7

BAB Keempat

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kelima

Pasal 12

Pasal 13

BAB IV

Pasal 14