Koreksi Pasal 3

(1) Produk Layanan Hukum Korporasi dapat diberikan berdasarkan permohonan oleh pemohon. (2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. direksi; b. ketua pengurus; c. sekutu aktif; atau d. pihak lain yang diberi kuasa oleh direksi, ketua pengurus, atau sekutu aktif Korporasi yang tercatat terakhir dalam data Sistem Administrasi Badan Hukum atau Sistem Administrasi Badan Usaha. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara elektronik atau nonelektronik kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. (4) Permohonan Salinan Produk Layanan Hukum Korporasi dalam bentuk koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d hanya bisa dilakukan untuk Produk Layanan Hukum Korporasi yang telah diterbitkan terhitung sejak tanggal 28 September 2019.