Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2022 tentang PERUBAHAN K...

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Cap Keimigrasian (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 1293) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Cap Keimigrasian (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2020 Nomor 34), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal I

Pasal 10

Koreksi

(1) Cap yang digunakan untuk pelayanan Izin Tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, terdiri atas: a. cap pemberian atau perpanjangan Izin Tinggal kunjungan; b. cap pemberian atau perpanjangan Izin Tinggal terbatas sekaligus Izin Masuk Kembali; c. cap pemberian atau perpanjangan Izin Tinggal terbatas perairan sekaligus Izin Masuk Kembali; d. cap pemberian Izin Tinggal tetap; e. cap Izin Tinggal tetap dengan jangka waktu tidak terbatas; f. cap pelaporan Izin Tinggal tetap dengan jangka waktu tidak terbatas; g. cap pemberian Izin Masuk Kembali bagi pemegang Izin Tinggal tetap; h. cap pemberian atau perpanjangan Izin Tinggal keadaan terpaksa; i. cap izin meninggalkan wilayah INDONESIA bagi pemegang Izin Tinggal terbatas dan Izin Tinggal tetap; j. cap pencabutan dokumen keimigrasian bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan INDONESIA atau meninggal dunia; k. cap pemberian fasilitas keimigrasian bagi anak berkewarganegaraan ganda; dan l. cap pemulangan. (2) Cap yang digunakan untuk pelayanan Izin Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Spesifikasi cap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi. 3. Di antara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VIA sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB VIA CAP PEMERIKSAAN DAFTAR AWAK ALAT ANGKUT DAN DAFTAR PENUMPANG 4. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

Koreksi

(1) Cap pemeriksaan daftar awak Alat Angkut dan daftar penumpang digunakan sebagai tanda telah dilakukan penyelesaian administrasi pemeriksaan keimigrasian masuk dan keluar wilayah INDONESIA di TPI. (2) Cap pemeriksaan daftar awak Alat Angkut dan daftar penumpang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 5. Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2022 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. LAOLY Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2022 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. LAOLY

Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2022 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 28 TAHUN 2018 TENTANG CAP KEIMIGRASIAN

Pasal I

Pasal 2

Pasal I

Pasal 2

Pasal 10

Pasal 12A

Pasal II