PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2023 tentang PEDOMAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEKAYAAN INTELEKTUAL

PERMEN Nomor 2 Tahun 2023

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

PENYUSUNAN KEBUTUHAN

Pasal 4

Koreksi

(1) Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan rencana strategis dan mempertimbangkan dinamika/perkembangan organisasi Instansi Pembina. (2) Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperinci setiap 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan. (3) Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual dilakukan melalui tahapan: a. penghitungan; dan b. pengusulan.

Pasal 6

(1) Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual dilakukan berdasarkan: a. Hasil Kerja; dan b. SKR penyelesaian kegiatan (2) Hasil Kerja pada Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperoleh berdasarkan jumlah target kerja yang ditetapkan pada tingkat unit kerja atau satuan kerja untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual. (3) SKR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan menghitung: a. hasil analisis permohonan kekayaan intelektual; b. hasil analisis pascapermohonan kekayaan intelektual; c. pelaksanaan diseminasi kekayaan intelektual; dan d. penyelesaian sengketa kekayaan intelektual.

Pasal 7

(1) Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual dilakukan dengan memperhatikan aspek volume Hasil Kerja, SKR penyelesaian kegiatan, dan persentase kontribusi dari masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual. (2) Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan: a. mengidentifikasi aspek Hasil Kerja berdasarkan rata- rata volume 3 (tiga) tahun terakhir atau target volume tahun berjalan; dan b. menghitung kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual berdasarkan volume Hasil Kerja, SKR, dan persentase kontribusi dari masing- masing jenjang Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual. (3) Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2023 tentang PEDOMAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEKAYAAN INTELEKTUAL

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB III

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kesatu

Pasal 8

Pasal 9