PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2016 tentang TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENGESAHAN BADAN HUKUM DAN PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR SERTA PENYAMPAIAN PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PERUBAHAN DATA YAYASAN

PERMEN Nomor 2 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. 2. Sistem Administrasi Badan Hukum yang selanjutnya disingkat SABH adalah sistem pelayanan administrasi badan hukum secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. 3. Pemohon adalah Notaris yang diberikan kuasa untuk mengajukan permohonan pengesahan badan hukum Yayasan melalui SABH. 4. Format Isian adalah bentuk pengisian data yang dilakukan secara elektronik untuk permohonan pengajuan pemakaian nama Yayasan, pengesahan badan hukum dan pemberian persetujuan perubahan anggaran dasar, penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data Yayasan. 5. Format Isian Pengajuan Pemakaian Nama Yayasan yang selanjutnya disebut Format Pengajuan Nama adalah format isian untuk pengajuan nama Yayasan yang akan dipakai dalam pendirian Yayasan ataupun perubahan nama Yayasan. 6. Format Isian Pendirian yang selanjutnya disebut Format Pendirian adalah format isian untuk permohonan pengesahan badan hukum Yayasan. 7. Format Isian Perubahan Anggaran Dasar dan/atau Data Yayasan yang selanjutnya disebut Format Perubahan adalah format isian untuk permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar, pemberitahuan anggaran dasar, dan/atau data Yayasan.

BAB II

PERMOHONAN PENGAJUAN NAMA YAYASAN

Pasal 2

Koreksi

Permohonan Pengesahan Badan Hukum Yayasan harus didahului dengan pengajuan nama Yayasan.

Pasal 3

Koreksi

(1) Pemohon mengajukan permohonan pemakaian nama Yayasan kepada Menteri melalui SABH. (2) Pengajuan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi Format Pengajuan Nama Yayasan. (3) Format Pengajuan Nama Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. nomor pembayaran persetujuan pemakaian nama Yayasan dari bank persepsi; dan b. nama Yayasan yang dipesan.

Pasal 4

(1) Pemohon wajib membayar terlebih dahulu biaya persetujuan pemakaian nama Yayasan melalui bank persepsi untuk 1 (satu) nama Yayasan yang akan disetujui. (2) Besarnya biaya persetujuan pemakaian nama Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (3) Biaya yang telah dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal dibayarkan. (4) Biaya yang telah dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditarik kembali.

Pasal 5

(1) Nama Yayasan yang dipesan harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pemohon wajib mengisi formulir pernyataan yang berisi bahwa nama Yayasan yang dipesan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab penuh terhadap nama Yayasan yang dipesan.

Pasal 6

(1) Nama Yayasan yang telah disetujui oleh Menteri diberikan persetujuan pemakaian nama secara elektronik. (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. nomor pemesanan nama; b. nama Yayasan yang dapat dipakai; c. tanggal pemesanan; d. tanggal kedaluwarsa; dan e. kode pembayaran. (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya untuk 1 (satu) nama Yayasan.

Pasal 7

Dalam hal nama tidak memenuhi persyaratan pengajuan dan pemakaian nama Yayasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri dapat menolak nama Yayasan tersebut secara elektronik.

Pasal 8

Nama Yayasan yang telah mendapat persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berlaku untuk jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari.

Pasal 9

Format Pengajuan Nama Yayasan dan tata cara pengisiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 serta surat pernyataan dan tata cara pengisiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB III

PERMOHONAN PENGESAHAN BADAN HUKUM YAYASAN

Pasal 10

Koreksi

(1) Permohonan pengesahan badan hukum Yayasan diajukan oleh Pemohon kepada Menteri. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui SABH.

Pasal 11

Koreksi

(1) Untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pemohon harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Menteri. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengisi Format Pendirian.

Pasal 12

(1) Pemohon wajib membayar biaya permohonan pengesahan badan hukum Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sebelum mengisi Format Pendirian. (2) Biaya pengesahan badan hukum Yayasan dibayarkan melalui bank persepsi. (3) Besarnya biaya pengesahan badan hukum Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 13

Pasal 14

(1) Pemohon wajib mengisi surat pernyataan secara elektronik yang menyatakan data isian pengesahan badan hukum Yayasan dan keterangan mengenai dokumen pendukung telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta Pemohon bertanggung jawab penuh terhadap data isian dan keterangan tersebut. (2) Dalam hal Format Pendirian Yayasan dan dokumen pendukung telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri langsung menyatakan tidak berkeberatan atas permohonan pengesahan badan hukum Yayasan secara elektronik.

Pasal 15

(1) Menteri menerbitkan Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Yayasan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pernyataan tidak berkeberatan dari Menteri. (2) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemohon secara elektronik. (3) Notaris dapat langsung melakukan pencetakan sendiri Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Yayasan, menggunakan kertas berwarna putih ukuran F4/Folio dengan berat 80 (delapan puluh) gram. (4) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib ditandatangani dan dibubuhi cap jabatan oleh Notaris serta memuat frasa yang menyatakan “Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH”.

Pasal 16

Dalam hal Format Pendirian pengesahan badan hukum Yayasan yang dilengkapi dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Keputusan Menteri tersebut dicabut.

Pasal 17

Format Pendirian dan tata cara pengisiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 serta surat pernyataan dan tata cara pengisiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB IV

PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR YAYASAN

Pasal 18

Koreksi

(1) Perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapat persetujuan Menteri. (2) Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. nama Yayasan; dan b. kegiatan Yayasan. (3) Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat atau dinyatakan dalam akta Notaris dalam Bahasa INDONESIA. (4) Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Menteri, dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta Notaris yang memuat perubahan anggaran dasar. (5) Apabila jangka waktu 60 (enam puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah lewat, permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar tidak dapat diajukan kepada Menteri.

Pasal 19

Perubahan anggaran dasar yang diputuskan pembina di luar rapat pembina harus dinyatakan dalam akta Notaris.

Pasal 20

Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) diajukan oleh Pemohon melalui SABH dengan cara mengisi Format Perubahan dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung.

Pasal 21

Jika dalam permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 terdapat perubahan nama Yayasan, permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar diajukan setelah pemakaian nama memperoleh persetujuan dari Menteri.

Pasal 22

Ketentuan mengenai tata cara permohonan pengesahan badan hukum Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 14 sampai dengan Pasal 16, berlaku secara mutatis mutandis untuk tata cara permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar Yayasan.

Pasal 23

(1) Pengisian Format Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 juga harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik. (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pernyataan secara elektronik dari Pemohon mengenai dokumen perubahan anggaran dasar yang telah lengkap. (3) Selain menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon juga harus mengunggah akta perubahan anggaran dasar Yayasan. (4) Dokumen perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh Notaris, yang meliputi: a. minuta akta perubahan anggaran dasar Yayasan; b. notulen rapat Pembina atau keputusan pembina di luar rapat pembina; c. fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak dan laporan penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak Yayasan; d. bukti penyetoran biaya persetujuan perubahan anggaran dasar dan pengumumannya; e. biaya persetujuan pemakaian nama Yayasan, jika perubahan dilakukan terhadap nama Yayasan; dan f. surat pernyataan tidak dalam sengketa dan pailit. (5) Ketentuan mengenai surat pemberitahuan tahunan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c tidak berlaku bagi Yayasan yang melakukan perubahan anggaran dasar di bawah 1 (satu) tahun setelah nomor pokok wajib pajak diterbitkan.

BAB V

PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR YAYASAN DAN PERUBAHAN DATA YAYASAN

Pasal 24

Koreksi

(1) Perubahan anggaran dasar Yayasan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 cukup diberitahukan oleh Pemohon kepada Menteri. (2) Perubahan anggaran dasar Yayasan bagi Yayasan yang sudah tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya cukup diberitahukan oleh Pemohon kepada Menteri. (3) Permohonan pemberitahuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diajukan oleh Pemohon melalui SABH dengan cara mengisi Format Perubahan dilengkapi dengan dokumen pendukung.

Pasal 25

(1) Pengisian Format Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) juga harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik. (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pernyataan secara elektronik dari Pemohon mengenai dokumen perubahan anggaran dasar yang telah lengkap. (3) Selain menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon juga harus mengunggah akta perubahan anggaran dasar Yayasan. (4) Dokumen perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan Notaris, yang meliputi: a. minuta akta perubahan anggaran dasar Yayasan; b. fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak dan laporan penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak Yayasan; c. bukti penyetoran biaya penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan pengumumannya; dan d. surat pernyataan tidak dalam sengketa dan pailit. (5) Ketentuan mengenai surat pemberitahuan tahunan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b tidak berlaku bagi Yayasan yang melakukan perubahan anggaran dasar di bawah 1 (satu) tahun setelah nomor pokok wajib pajak diterbitkan. (6) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Yayasan yang: a. mengubah tempat kedudukan harus melampirkan surat pernyataan tempat kedudukan Yayasan yang ditandatangani oleh pengurus Yayasan dan diketahui oleh lurah/kepala desa setempat atau dengan nama lain; dan b. memperoleh bantuan negara, bantuan luar negeri, dan/atau pihak lain sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih dalam 1 (satu) tahun buku atau mempunyai kekayaan di luar harta wakaf sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) atau lebih harus melampirkan pengumuman surat kabar yang memuat ikhtisar laporan tahunan dan tembusan hasil audit laporan tahunan. (7) Dalam hal perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) harus melampirkan: a. surat pernyataan dari pengurus: 1) masih melakukan kegiatan sesuai anggaran dasarnya paling sedikit selama 5 (lima) tahun berturut-turut sebelum penyesuaian anggaran dasar dan tidak pernah dibubarkan; dan 2) tidak dalam sengketa dan pailit. b. laporan keuangan yang dibuat dan ditandatangani oleh pengurus Yayasan tersebut atau laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik bagi Yayasan yang laporan keuangannya wajib diaudit sesuai dengan ketentuan UNDANG-UNDANG; c. data mengenai nama dari anggota pembina, pengurus, dan pengawas yang diangkat pada saat perubahan dalam rangka penyesuaian anggaran dasar tersebut. d. minuta akta perubahan seluruh anggaran dasar yang dilakukan dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan UNDANG-UNDANG; e. fotokopi Tambahan Berita Negara yang memuat akta pendirian Yayasan atau bukti pendaftaran akta pendirian di pengadilan negeri dan izin melakukan kegiatan dari instansi terkait; f. laporan kegiatan Yayasan selama 5 (lima) tahun berturut-turut sebelum penyesuaian anggaran dasar yang ditandatangani oleh pengurus dan diketahui oleh instansi terkait; g. fotokopi nomor pokok wajib pajak Yayasan yang telah dilegalisir oleh Notaris; h. surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap Yayasan yang ditandatangani oleh pengurus Yayasan dan diketahui oleh lurah/kepala desa setempat atau nama lainnya atau pengelola gedung; i. neraca Yayasan yang ditandatangani oleh semua anggota organ Yayasan atau laporan akuntan publik mengenai kekayaan Yayasan pada saat penyesuaian; j. bukti pengumuman surat kabar mengenai ikhtisar laporan tahunan bagi Yayasan yang sebagian kekayaannya berasal dari bantuan negara, bantuan luar negeri, dan/atau sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 UNDANG-UNDANG; dan k. bukti penyetoran biaya pemberitahuan perubahan anggaran dasar Yayasan dan pengumumannya.

Pasal 26

(1) Ketentuan mengenai tata cara permohonan pengesahan badan hukum Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dan Pasal 14 sampai dengan Pasal 16, berlaku secara mutatis mutandis untuk tata cara permohonan pemberitahuan perubahan anggaran dasar Yayasan. (2) Surat penerimaan pemberitahuan dari Menteri wajib ditandatangani dan dibubuhi cap jabatan oleh Notaris serta memuat frasa yang menyatakan “Surat Penerimaan Pemberitahuan ini dicetak dari SABH”.

Pasal 27

(1) Perubahan data Yayasan cukup diberitahukan oleh Pemohon kepada Menteri. (2) Perubahan data Yayasan dengan mengisi Format Perubahan pada SABH. (3) Perubahan data Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. perubahan pembina; b. perubahan atau pengangkatan kembali pengurus dan/atau pengawas; dan c. perubahan alamat lengkap.

Pasal 28

(1) Pengisian Format Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) juga harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik. (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pernyataan secara elektronik dari Pemohon mengenai dokumen perubahan data Yayasan yang telah lengkap. (3) Selain menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon juga harus mengunggah akta perubahan data Yayasan. (4) Dokumen perubahan data Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh Notaris, untuk: a. perubahan pembina, berupa: 1. minuta akta tentang perubahan pembina; dan 2. fotokopi identitas pembina. b. perubahan atau pengangkatan kembali pengurus dan/atau pengawas, berupa: 1. minuta akta tentang perubahan atau pengangkatan kembali pengurus dan/atau pengawas; dan 2. fotokopi identitas pengurus dan/atau pengawas. c. perubahan alamat lengkap, berupa: 1. minuta akta tentang perubahan alamat; 2. surat pernyataan dari pengurus Yayasan yang diketahui oleh lurah/kepala desa atau dengan nama lain atau pengelola gedung; dan 3. fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak dan laporan penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak Yayasan.

Pasal 29

(1) Ketentuan mengenai tata cara permohonan pengesahan badan hukum Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 16, berlaku secara mutatis mutandis untuk tata cara permohonan pemberitahuan perubahan data Yayasan. (2) Surat penerimaan pemberitahuan dari Menteri wajib ditandatangani dan dibubuhi cap jabatan oleh Notaris serta memuat frasa yang menyatakan “Surat Penerimaan Pemberitahuan ini dicetak dari SABH”.

Pasal 30

Pengisian Format Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 24 dapat dilakukan juga secara bersama dengan pengisian Format Perubahan data Yayasan.

BAB Kesatu

Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan

Pasal 24

Koreksi

Pasal 25

Pasal 26

BAB Kedua

Pemberitahuan Perubahan Data Yayasan

Pasal 27

Koreksi

Pasal 28

Koreksi

Pasal 29

Pasal 30

Pengisian Format Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 24 dapat dilakukan juga secara bersama dengan pengisian Format Perubahan data Yayasan.

(1) Pengisian Format Pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) juga dilengkapi dengan dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik. (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat pernyataan secara elektronik dari pemohon tentang dokumen untuk pendirian Yayasan yang telah lengkap. (3) Selain menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon juga harus mengunggah akta pendirian Yayasan. (4) Dokumen untuk pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan Notaris, yang meliputi a. salinan akta pendirian Yayasan; b. surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap Yayasan yang ditandatangani oleh Pengurus Yayasan dan diketahui oleh lurah/kepala desa setempat atau dengan nama lainnya; c. bukti penyetoran atau keterangan bank atas nama Yayasan atau pernyataan tertulis dari pendiri yang memuat keterangan nilai kekayaan yang dipisahkan sebagai kekayaan awal untuk mendirikan Yayasan; d. surat pernyataan pendiri mengenai keabsahan kekayaan awal tersebut; e. bukti penyetoran biaya persetujuan pemakaian nama, pengesahan, dan pengumuman Yayasan; f. surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan; dan g. surat pernyataan kesanggupan dari pendiri untuk memperoleh kartu nomor pokok wajib pajak dan laporan penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak. (5) Selain melengkapi dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi Yayasan yang Pendirinya orang asing, orang asing bersama-sama dengan orang INDONESIA, atau badan hukum asing harus melampirkan surat rekomendasi yang diterbitkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri atau instansi terkait. (6) Bagi Yayasan yang didirikan berdasarkan surat wasiat, selain melampirkan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon juga harus melampirkan dokumen pendukung berupa akta wasiat yang terdaftar pada Pusat Daftar Wasiat. (7) Dalam hal permohonan pengesahan akta pendirian Yayasan yang kekayaan awalnya berasal dari Yayasan yang sudah tidak dapat menggunakan kata ”Yayasan” di depan namanya, permohonan pengesahan selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus melampirkan: a. salinan akta pendirian Yayasan yang dalam premise aktanya menyebutkan asal usul pendirian Yayasan termasuk kekayaan Yayasan yang bersangkutan; b. laporan kegiatan Yayasan paling singkat 5 (lima) tahun terakhir secara berturut-turut yang ditandatangani oleh pengurus Yayasan dan diketahui oleh instansi terkait; c. surat pernyataan pengurus Yayasan bahwa Yayasan tidak pernah dibubarkan secara sukarela atau berdasarkan putusan pengadilan; d. fotokopi nomor pokok wajib pajak Yayasan yang telah dilegalisir oleh notaris; e. surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap Yayasan yang ditandatangani oleh Pengurus Yayasan dan diketahui oleh lurah/kepala desa setempat atau dengan nama lainnya; f. pernyataan tertulis dari Pengurus Yayasan yang memuat keterangan nilai kekayaan pada saat penyesuaian anggaran dasar; g. pernyataan Pengurus mengenai keabsahan kekayaan Yayasan; dan h. bukti penyetoran biaya pengesahan dan pengumuman Yayasan.

Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2016 tentang TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENGESAHAN BADAN HUKUM DAN PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR SERTA PENYAMPAIAN PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PERUBAHAN DATA YAYASAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB III

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB IV

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB V

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB Kesatu

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB Kedua

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB VI

Pasal 31

BAB VII

Pasal 32

BAB VIII

Pasal 33

Pasal 34