PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2021 tentang FORMASI JABATAN NOTARIS DAN PENENTUAN KATEGORI DAERAH

PERMEN Nomor 19 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG di bidang kenotariatan atau berdasarkan UNDANG-UNDANG lainnya. 2. Formasi Jabatan Notaris adalah penentuan jumlah Notaris yang dibutuhkan pada suatu kabupaten/kota. 3. Kategori Daerah adalah pengelompokan tempat kedudukan Notaris berdasarkan kriteria Formasi Jabatan Notaris. 4. Produk Domestik Regional Bruto yang selanjutnya disingkat PDRB adalah jumlah keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari semua kegiatan perekonomian di seluruh wilayah dalam periode tahun tertentu yang pada umumnya dalam waktu 1 (satu) tahun. 5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

BAB II

FORMASI JABATAN NOTARIS

Pasal 2

Koreksi

(1) Menteri menentukan Formasi Jabatan Notaris dengan mempertimbangkan usul dari organisasi Notaris. (2) Formasi Jabatan Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setiap 3 (tiga) tahun.

Pasal 3

Koreksi

Formasi Jabatan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berlaku untuk pengangkatan dan perpindahan wilayah jabatan Notaris.

Pasal 4

Menteri dapat melakukan penambahan Formasi Jabatan Notaris sesuai kebutuhan di luar Formasi Jabatan Notaris yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

Pasal 5

(1) Menteri melakukan pemutakhiran data Formasi Jabatan Notaris yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2). (2) Pemutakhiran data Formasi Jabatan Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena adanya Notaris yang: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri dari jabatannya; atau c. diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat oleh Menteri.

Pasal 6

Informasi Formasi Jabatan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 dimuat dalam laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 7

(1) Formasi Jabatan Notaris ditetapkan berdasarkan: a. kegiatan dunia usaha; b. jumlah penduduk; dan/atau c. rata-rata jumlah akta yang dibuat oleh dan/atau di hadapan Notaris setiap bulan. (2) Penentuan kegiatan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan menggunakan data perbankan, jasa keuangan lainnya, dan/atau jumlah badan usaha. (3) Penentuan jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan menggunakan data dari instansi atau lembaga pemerintah yang mengurusi bidang kependudukan. (4) Penentuan rata-rata jumlah akta yang dibuat oleh dan/atau di hadapan Notaris setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan menggunakan data dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 8

Penghitungan Formasi Jabatan Notaris dilakukan dengan cara: a. MENETAPKAN jumlah Notaris pada setiap kabupaten/kota berdasarkan 3 (tiga) indikator sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7

ayat (1) yang dirata-ratakan per kabupaten/kota; b. penentuan jumlah Formasi Jabatan Notaris yang baru pada suatu daerah merupakan hasil penghitungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikurangi dengan Notaris yang sudah ada pada suatu kabupaten/kota; dan c. Notaris yang sudah ada pada suatu kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dihitung berdasarkan data Notaris pada pangkalan data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dikurangi jumlah Notaris yang telah memasuki usia pensiun dalam suatu kabupaten/kota.

BAB III

KATEGORI DAERAH

Pasal 9

Koreksi

(1) Hasil penghitungan Formasi Jabatan Notaris merupakan pedoman untuk menentukan Kategori Daerah. (2) Selain hasil penghitungan Formasi Jabatan Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penentuan Kategori Daerah juga berpedoman pada: a. jumlah PDRB; dan/atau b. pertimbangan sosiologis dari Menteri. (3) Kategori Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Kategori Daerah A; b. Kategori Daerah B; dan c. Kategori Daerah C. (4) Jumlah PDRB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menggunakan data dari lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 10

(1) Kategori Daerah A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a meliputi: a. Kota Administrasi Jakarta Selatan; b. Kota Administrasi Jakarta Barat; c. Kota Administrasi Jakarta Pusat; d. Kota Administrasi Jakarta Utara; e. Kota Administrasi Jakarta Timur; f. Kota Medan; g. Kota Bandung; h. Kota Semarang; i. Kota Surabaya; dan j. Kota Makassar. (2) Kategori Daerah B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b meliputi: a. Kabupaten Deli Serdang; b. Kota Pekanbaru; c. Kota Batam; d. Kota Palembang; e. Kota Tangerang; f. Kabupaten Tangerang; g. Kota Tangerang Selatan; h. Kota Bekasi; i. Kabupaten Bekasi; j. Kota Depok; k. Kabupaten Bogor; l. Kabupaten Bandung; m. Kabupaten Karawang; n. Kota Yogyakarta; o. Kabupaten Sleman; p. Kabupaten Sidoarjo; q. Kabupaten Gresik; r. Kabupaten Pasuruan; dan s. Kabupaten Badung. (3) Kategori Daerah C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c meliputi kabupaten/kota yang tidak termasuk dalam Kategori Daerah A dan Kategori Daerah B.

Pasal 11

(1) Kategori Daerah A dan Kategori Daerah B hanya diperuntukkan bagi perpindahan wilayah jabatan Notaris. (2) Kategori Daerah C diperuntukkan bagi pengangkatan pertama kali Notaris atau perpindahan wilayah jabatan Notaris.

Pasal 12

(1) Notaris dapat mengajukan permohonan pindah wilayah jabatan Notaris kepada Menteri secara tertulis. (2) Untuk dapat mengajukan permohonan pindah wilayah jabatan Notaris, Notaris harus melaksanakan tugas jabatannya selama 3 (tiga) tahun berturut-turut pada daerah kabupaten/kota tertentu tempat kedudukan Notaris. (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk Notaris yang mengajukan permohonan pindah wilayah dalam 1 (satu) Kategori Daerah yang sama atau permohonan pindah untuk Kategori Daerah yang berbeda secara berjenjang.

Pasal 13

Notaris dapat mengajukan permohonan perpindahan dari Kategori Daerah C ke Kategori Daerah A kepada Menteri dengan memenuhi persyaratan masa kerja Notaris selama 4 (empat) tahun berturut-turut terhitung sejak melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris.

Pasal 14

(1) Dalam keadaan tertentu, Menteri dapat memindahkan seorang Notaris dari satu wilayah jabatan ke wilayah jabatan lain atas permohonan Notaris yang bersangkutan. (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. bencana alam; b. situasi keamanan yang tidak terkendali; dan/atau c. pertimbangan kemanusiaan lainnya.

Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2021 tentang FORMASI JABATAN NOTARIS DAN PENENTUAN KATEGORI DAERAH

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 7

BAB III

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB IV

Pasal 15

BAB V

Pasal 16

Pasal 17