PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2020 tentang TATA CARA PENDAFTARAN PENDIRIAN BADAN HUKUM, PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA, SERTA PERUBAHAN KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK LOKAL DI ACEH

PERMEN Nomor 18 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Partai Politik Lokal adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara INDONESIA yang berdomisili di Aceh secara suka rela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)/Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK), Gubernur dan Wakil Gubernur, serta bupati/wakil bupati, dan walikota dan wakil walikota. 2. Badan Hukum Partai Politik Lokal di Aceh adalah subyek hukum berupa organisasi Partai Politik Lokal di Aceh yang telah mendapat pengesahan dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh. 3. Anggaran Dasar Partai Politik Lokal di Aceh yang selanjutnya disebut AD Partai Politik Lokal adalah peraturan dasar Partai Politik Lokal di Aceh. 4. Anggaran Rumah Tangga Partai Politik Lokal di Aceh yang selanjutnya disebut ART Partai Politik Lokal adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD Partai Politik Lokal. 5. Pemohon adalah ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lain sesuai anggaran dasar/anggaran rumah tangga Partai Politik Lokal di Aceh. 6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia. 7. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh yang selanjutnya disebut Kepala Kantor Wilayah adalah Kepala instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di Aceh, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. 8. Hari adalah hari kerja.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

PENDAFTARAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PARTAI POLITIK LOKAL DI ACEH

Pasal 4

Koreksi

Permohonan pendaftaran pendirian Badan Hukum Partai Politik Lokal di Aceh secara elektronik atau nonelektronik dilakukan dengan mengisi format permohonan pendirian Badan Hukum Partai Politik Lokal di Aceh.

Pasal 5

Koreksi

(1) Format permohonan pendirian Badan Hukum Partai Politik Lokal di Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, memuat: a. data Pemohon; b. data isian; dan c. dokumen persyaratan. (2) Data Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) meliputi: a. nama Pemohon; b. nomor induk kependudukan; c. nomor pokok wajib pajak Pemohon; d. nomor telepon yang dapat dihubungi; e. tempat dan tanggal lahir; f. jenis kelamin; g. alamat tempat tinggal; h. alamat surat elektronik; i. pekerjaan; j. kewarganegaraan; dan k. jabatan dalam Partai Politik Lokal. (3) Data isian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) meliputi: a. nama Partai Politik Lokal; b. nama, lambang, atau tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan lambang negara, lambang pemerintah, lambang pemerintah daerah, Partai Politik Lokal dan partai politik nasional lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; c. alamat kantor pusat Partai Politik Lokal; d. kepengurusan pada tingkat pusat; e. kepengurusan pada setiap kabupaten/kota paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kabupaten/kota pada Provinsi Aceh dan paling sedikit 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah kecamatan pada kabupaten/kota yang bersangkutan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus); f. alamat kantor tetap pada tingkat pusat, kabupaten/kota; dan g. rekening atas nama Partai Politik Lokal. (4) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa: a. surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon sesuai dengan AD Partai Politik Lokal dan/atau ART Partai Politik Lokal; b. 1 (satu) salinan sah akta notaris tentang pendirian Partai Politik Lokal; c. surat keputusan tentang kepengurusan tingkat pusat, kabupaten/kota, dan tingkat kecamatan; d. surat keterangan terdaftar dari satuan kerja perangkat Aceh yang membidangi urusan partai politik; e. surat keterangan terdaftar dari satuan kerja perangkat Aceh yang membidangi urusan partai politik tingkat kabupaten/kota; f. surat keterangan domisili partai politik tingkat aceh, kabupaten/kota, dan kecamatan dari keuchik atau nama lain yang sejenis; g. asli nama, lambang atau tanda gambar Partai Politik Lokal; h. surat pernyataan sebagai pengurus partai politik disertai dengan fotokopi kartu tanda penduduk; dan i. fotokopi rekening atas nama Partai Politik Lokal.

Pasal 6

Pemohon harus menyampaikan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) secara fisik kepada Kepala Kantor Wilayah dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari setelah Pemohon melakukan pendaftaran pendirian secara elektronik.

Pasal 7

(1) Kepala Kantor Wilayah melakukan penelitian dan/atau verifikasi terhadap permohonan yang telah dilengkapi dengan dokumen fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. (2) Penelitian dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap dokumen persyaratan. (3) Penelitian dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal diterimanya dokumen persyaratan secara lengkap.

Pasal 8

(1) Hasil penelitian dan/atau verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dituangkan dalam Keputusan Kepala Kantor Wilayah. (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui laman resmi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh. (3) Kepala Kantor Wilayah menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada: a. Pemerintah Aceh; b. Pengadilan Negeri; c. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh; d. Komisi Independen Pemilihan Aceh; e. Menteri melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; dan f. Percetakan Negara. (4) Keputusan Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan dalam Berita Negara Republik INDONESIA. (5) Biaya pengumuman dalam Berita Negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada Pemohon. (6) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyerahkan fotokopi Berita Negara Republik INDONESIA yang telah diumumkan kepada Kepala Kantor Wilayah paling lama 14 (empat belas) Hari sejak Keputusan Kepala Kantor Wilayah diumumkan.

BAB III

PERMOHONAN PENDAFTARAN PERUBAHAN AD PARTAI POLITIK LOKAL DAN/ATAU ART PARTAI POLITIK LOKAL

Pasal 9

Koreksi

(1) Permohonan pendaftaran perubahan AD Partai Politik Lokal dan/atau ART Partai Politik Lokal secara elektronik dan nonelektronik dilakukan dengan mengisi format perubahan AD Partai Politik Lokal dan/atau ART Partai Politik Lokal. (2) Format perubahan AD Partai Politik Lokal dan/atau ART Partai Politik Lokal memuat: a. data Pemohon; b. data isian; dan c. dokumen persyaratan.

Pasal 10

(1) Data Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a meliputi: a. nama Pemohon; b. nomor induk kependudukan; c. nomor pokok wajib pajak; d. nomor telepon yang bisa dihubungi; e. tempat tanggal lahir; f. jenis kelamin; g. alamat tempat tinggal; h. alamat surat elektronik; i. pekerjaan; j. kewarganegaraan; dan k. jabatan dalam Partai Politik Lokal. (2) Data isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b meliputi: a. nama Partai Politik Lokal; b. lambang atau tanda gambar Partai Politik Lokal; c. alamat kantor pusat Partai Politik Lokal; dan d. rekening atas nama Partai Politik Lokal. (3) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf (c) meliputi: a. surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon sesuai dengan AD Partai Politik Lokal dan/atau ART Partai Politik Lokal; b. 1 (satu) salinan sah akta notaris tentang perubahan AD Partai Politik Lokal dan/atau ART Partai Politik Lokal; c. daftar hadir peserta forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik Lokal yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lain sesuai AD Partai Politik Lokal dan/atau ART Partai Politik Lokal; d. notula forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik Lokal yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lain sesuai AD Partai Politik Lokal dan/atau ART Partai Politik Lokal; e. dokumentasi forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik Lokal yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lain sesuai AD Partai Politik Lokal dan/atau ART Partai Politik Lokal; dan f. fotokopi nama, lambang, atau tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan lambang negara, lambang lembaga negara, lambang pemerintah, lambang pemerintah daerah, nama, lambang dan tanda gambar Partai Politik Lokal dan partai politik nasional yang sudah berbadan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jika Partai Politik Lokal melakukan perubahan terhadap nama, lambang, atau tanda gambar.

Pasal 11

Selain mengisi format perubahan AD Partai Politik Lokal dan/atau ART Partai Politik Lokal Pemohon harus menyampaikan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) secara fisik kepada Kepala Kantor Wilayah paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal permohonan pendaftaran perubahan AD Partai Politik Lokal dan/atau ART Partai Politik Lokal secara elektronik.

Pasal 12

(1) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 wajib dilakukan penelitian dan/atau verifikasi. (2) Penelitian dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak dokumen persyaratan diterima.

Pasal 13

(1) Dalam hal hasil penelitian dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 menyatakan status Partai Politik Lokal sedang dalam perselisihan internal, permohonan ditolak. (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemohon. (3) Terhadap penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon dapat mengajukan kembali permohonan pendaftaran perubahan AD Partai Politik Lokal dan/atau ART Partai Politik Lokal setelah membuktikan tidak ada perselisihan internal.

Pasal 14

(1) Dalam hal hasil penelitian dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdapat kekurangan kelengkapan dokumen fisik, Kepala Kantor Wilayah memberitahukan kepada Pemohon. (2) Pemohon wajib melengkapi kekurangan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan disampaikan. (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemohon tidak melengkapi dokumen fisik, permohonan ditolak. (4) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pemohon.

Pasal 15

Dalam hal permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (3), Pemohon dapat mengajukan kembali permohonan pendaftaran perubahan AD Partai Politik Lokal dan/atau ART Partai Politik Lokal berdasarkan ketentuan Pasal 9 sampai dengan Pasal 11.

Pasal 16

(1) Dalam hal hasil penelitian dan/atau verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dinyatakan lengkap, Kepala Kantor Wilayah MENETAPKAN keputusan tentang perubahan AD Partai Politik Lokal dan/atau ART Partai Politik Lokal. (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemohon. (3) Kepala Kantor Wilayah menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada: a. Pemerintah Aceh; b. Pengadilan Negeri; c. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh; d. Komisi Independen Pemilihan Aceh; e. Menteri melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; dan f. Percetakan Negara. (4) Keputusan Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan dalam Berita Negara Republik INDONESIA. (5) Biaya pengumuman dalam Berita Negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada Pemohon. (6) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyerahkan fotokopi Berita Negara Republik INDONESIA yang telah diumumkan kepada Kepala Kantor Wilayah paling lama 14 (empat belas) Hari sejak Keputusan Kepala Kantor Wilayah diumumkan.

BAB IV

PENDAFTARAN PERUBAHAN KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK LOKAL

Pasal 17

Koreksi

(1) Pendaftaran perubahan kepengurusan Partai Politik Lokal secara elektronik dan nonelektronik dilakukan dengan mengisi format perubahan kepengurusan Partai Politik Lokal. (2) Format perubahan kepengurusan Partai Politik Lokal memuat: a. data Pemohon; b. data isian; dan c. dokumen persyaratan.

Pasal 18

Koreksi

(1) Data Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf (a) meliputi: a. nama Pemohon; b. nomor induk kependudukan; c. nomor pokok wajib pajak; d. nomor telepon yang dapat dihubungi; e. tempat tanggal lahir; f. jenis kelamin; g. alamat tempat tinggal; h. alamat surat elektronik; i. pekerjaan; j. kewarganegaraan; dan k. jabatan dalam Partai Politik Lokal. (2) Data isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf (b) meliputi: a. nama pengurus Partai Politik Lokal; b. jabatan dalam Partai Politik Lokal; c. nomor induk kependudukan pengurus Partai Politik Lokal; dan d. nomor pokok wajib pajak pengurus Partai Politik Lokal; (3) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf (c) meliputi: a. surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon sesuai AD Partai Politik Lokal dan/atau ART Partai Politik Lokal; b. 1 (satu) salinan sah akta notaris tentang perubahan kepengurusan Partai Politik Lokal; c. daftar hadir peserta forum pengambilan keputusan Partai Politik Lokal yang ditandatangani ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya sesuai AD Partai Politik Lokal dan/atau ART Partai Politik Lokal; d. notula forum pengambilan keputusan Partai Politik Lokal yang ditandatangani ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya sesuai AD Partai Politik Lokal dan/atau ART Partai Politik Lokal; dan e. dokumentasi forum pengambilan keputusan Partai Politik Lokal yang ditandatangani ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya sesuai AD Partai Politik Lokal dan/atau ART Partai Politik Lokal.

Pasal 19

Selain mengisi format perubahan kepengurusan Partai Politik Lokal, Pemohon menyampaikan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) secara fisik kepada Kepala Kantor Wilayah paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal permohonan pendaftaran perubahan kepengurusan Partai Politik Lokal secara elektronik.

Pasal 20

(1) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) wajib dilakukan penelitian dan/atau verifikasi. (2) Penelitian dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak dokumen persyaratan diterima.

Pasal 21

(1) Dalam hal hasil penelitian dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 menyatakan status Partai Politik Lokal sedang dalam perselisihan internal, permohonan ditolak. (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemohon. (3) Terhadap penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon dapat mengajukan kembali permohonan pendaftaran perubahan kepengurusan Partai Politik Lokal setelah membuktikan tidak ada perselisihan internal.

Pasal 22

(1) Dalam hal hasil penelitian dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 terdapat kekurangan kelengkapan dokumen fisik, Kepala Kantor Wilayah memberitahukan kepada Pemohon. (2) Pemohon wajib melengkapi kekurangan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan disampaikan. (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemohon tidak melengkapi dokumen fisik, permohonan ditolak. (4) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pemohon.

Pasal 23

Dalam hal permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (1) dan Pasal 24 ayat (3), Pemohon dapat mengajukan kembali permohonan pendaftaran perubahan kepengurusan Partai Politik Lokal berdasarkan ketentuan Pasal 17 sampai dengan Pasal 19.

Pasal 24

(1) Dalam hal hasil penelitian dan/atau verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dinyatakan lengkap, Kepala Kantor Wilayah MENETAPKAN keputusan tentang perubahan kepengurusan Partai Politik Lokal. (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemohon. (3) Kepala Kantor Wilayah menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) kepada: a. Pemerintahan Provinsi Aceh; b. Pengadilan Negeri; c. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh; d. Komisi Independen Pemilihan Aceh; e. Menteri melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; dan f. Percetakan Negara. (4) Keputusan Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan dalam Berita Negara Republik INDONESIA. (5) Biaya pengumuman dalam Berita Negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada Pemohon. (6) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyerahkan fotokopi Berita Negara Republik INDONESIA yang telah diumumkan kepada Kepala Kantor Wilayah paling lama 14 (empat belas) Hari sejak Keputusan Kepala Kantor Wilayah diumumkan.

Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2020 tentang TATA CARA PENDAFTARAN PENDIRIAN BADAN HUKUM, PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA, SERTA PERUBAHAN KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK LOKAL DI ACEH

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB III

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB IV

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB V

Pasal 25

BAB VI

Pasal 26

Pasal 27