Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asas…

Pasal 35A

(1) Pakaian kemeja putih digunakan oleh seluruh Pegawai pada hari Rabu kecuali bagi Pegawai pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dan Unit Pelaksana Teknis Imigrasi. (2) Pakaian kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. kemeja putih lengan panjang dengan kerah berdiri dengan saku tempel sebelah kiri; b. celana panjang berwarna hitam bagi pria; atau c. rok pendek 5 (lima) sentimeter di bawah lutut berwarna hitam bagi wanita; atau d. rok panjang sebatas mata kaki berwarna hitam bagi wanita berjilbab dengan jilbab berwarna hitam. (3) Atribut pakaian kemeja putih lengan panjang terdiri atas: a. pin kementerian dan/atau pin pemasyarakatan/imigrasi; b. papan nama/nama dada; c. tanda pengenal; d. ikat pinggang hitam dari bahan kanvas dengan kepala ikat pinggang (gesper) bahan logam kuning emas berlogo kementerian atau berlogo unit pemasyarakatan/imigrasi; e. kaus kaki berwarna hitam bagi pria; dan f. sepatu pantofel berwarna hitam. 8. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35A

Pasal 36

Koreksi

(1) Seluruh Pegawai menggunakan pakaian batik pada hari Kamis dan Jumat, kecuali bagi Pegawai pada Direktorat Jenderal Imigrasi, Unit Pelaksana Teknis Imigrasi, dan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan. (2) Pegawai pada Direktorat Jenderal Imigrasi, Unit Pelaksana Teknis Imigrasi, dan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan menggunakan pakaian batik pada hari Jum’at. (3) Atribut pakaian batik terdiri atas: a. pin kementerian dan pin kemasyarakatan atau pin imigrasi; b. papan nama/nama dada; dan c. tanda pengenal. 9. Ketentuan ayat (1) Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

Koreksi

(1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Pakaian Dinas dan Atribut lama masih dapat digunakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2016. (2) Pakaian dinas sipil lainnya yang tidak diatur dalam Peraturan Menteri ini dapat dipergunakan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 10. Desain dan Atribut Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada angka 3, angka 4, angka 5, dan angka 7 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 11. Mengubah desain atribut tanda pangkat imigrasi dalam Lampiran Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.KP.07.02 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas dan Atribut bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 651) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.KP.07.02 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas dan Atribut bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 679).

Pasal II

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 April 2016 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd YASONNA H. LAOLY Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 April 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA

Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.KP.07.02 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas dan Atribut Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia

BAB III

Pasal 35A

BAB III

Pasal 35A

Pasal 36

Pasal 41

Pasal II