PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2015 tentang TATA CARA PENGUNDANGAN PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN DALAM LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN TAMBAHAN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

PERMEN Nomor 16 Tahun 2015

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENGUNDANGAN

Pasal 4

Permohonan Pengundangan Peraturan Perundang-undangan yang akan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Berita Negara Republik INDONESIA dan Tambahan Berita Negara Republik INDONESIA disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

(1) Permohonan Pengundangan Peraturan Perundang- undangan yang akan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA dan Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara atau pimpinan lembaga yang berwenang. (2) Pimpinan lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pimpinan lembaga yang mengajukan permohonan pengundangan Peraturan Perundang-undangan lain yang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku harus diundangkan dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.

Pasal 6

(1) Permohonan Pengundangan Peraturan Perundang- undangan yang akan ditempatkan dalam Berita Negara dan Tambahan Berita Negara diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari instansi yang bersangkutan. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memuat keterangan yang menyatakan peraturan perundang-undangan tersebut tidak terdapat permasalahan baik secara substansi dan/atau prosedur. (3) Pejabat yang berwenang dari instansi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Sekretaris Jenderal/nama lain atau pimpinan tinggi madya yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Pengajuan permohonan Pengundangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 disampaikan secara langsung oleh Petugas yang Ditunjuk disertai dengan: a. 2 (dua) naskah asli; dan b. 1 (satu) softcopy naskah asli. (2) Naskah asli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketik dengan jenis huruf bookman old style, ukuran huruf 12 (dua belas), dan di atas kertas F4. (3) Format softcopy naskah asli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

TATA CARA PEMERIKSAAN PERMOHONAN PENGUNDANGAN

Pasal 8

(1) Permohonan Pengundangan yang telah diajukan dilakukan pemeriksaan oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan. (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pemeriksan kelengkapan dokumen; dan b. pemeriksaan kesesuaian antara naskah asli dengan soft copy naskah asli.

Pasal 9

(1) Pemeriksaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dilakukan pada saat permohonan diterima. (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap: a. surat pengajuan permohonan Pengundangan yang dibubuhi tanda tangan basah serta diterakan cap dinas jabatan; b. tanda tangan basah dalam naskah asli Peraturan Perundang-undangan; c. jumlah naskah asli; dan d. kesesuaian format naskah asli dan soft copy naskah asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 10

(1) Dalam hal hasil pemeriksaan permohonan Pengundangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Pengundangan dinyatakan lengkap Peraturan Perundang-undangan yang akan diundangkan dicatat dalam buku register Pengundangan. (2) Terhadap permohonan Pengundangan yang telah dinyatakan lengkap diberikan tanda terima permohonan sebagai bukti penerimaan pengajuan permohonan Pengundangan.

Pasal 11

Dalam hal hasil pemeriksaan permohonan Pengundangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dinyatakan tidak lengkap, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan mengembalikan secara tertulis permohonan pengundangan kepada pejabat yang berwenang dari instansi yang bersangkutan disertai dengan alasan.

Pasal 12

Terhadap permohonan Pengundangan yang telah diregister sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan pemeriksaan kesesuaian antara naskah asli dengan soft copy naskah asli.

Pasal 13

(1) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 telah memenuhi kesesuaian antara naskah asli dengan soft copy naskah asli, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan melakukan: a. penyampaian naskah asli Peraturan Perundang- undangan yang akan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA dan Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA kepada Menteri untuk memperoleh tanda tangan; atau b. penandatanganan naskah asli Peraturan Perundang- undangan yang akan ditempatkan dalam Berita Negara Republik INDONESIA dan Tambahan Berita Negara Republik INDONESIA. (2) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdapat perbedaan antara naskah asli dengan soft copy naskah asli, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan melakukan koordinasi dengan pejabat yang berwenang dari instansi yang bersangkutan.

Pasal 14

Naskah asli Peraturan Perundang-undangan yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) diundangkan dengan: a. mencantumkan nomor dan tahun Lembaran Negara dan Berita Negara Republik INDONESIA; dan/atau b. mencantumkan nomor Tambahan Lembaran Negara dan Tambahan Berita Negara Republik INDONESIA.