PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2024 tentang PENGELOLAAN ROYALTI ATAS LISENSI PENGGUNAAN SEKUNDER UNTUK HAK CIPTA BUKU DAN/ATAU KARYA TULIS LAINNYA

PERMEN Nomor 15 Tahun 2024

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Hak Cipta adalah hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu Ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. 3. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. 4. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. 5. Buku adalah karya tulis dan/atau karya gambar yang diterbitkan berupa cetakan berjilid atau berupa publikasi elektronik yang diterbitkan secara tidak berkala. 6. Karya Tulis Lainnya adalah jurnal ilmiah, artikel, atau majalah, serta tulisan dan/atau gambar dalam media cetak dan media elektronik. 7. Royalti atas Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya yang selanjutnya disebut Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu Ciptaan yang diterima oleh Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta. 8. Lisensi Penggunaan Sekunder adalah izin untuk pemanfaatan lanjutan atas Buku yang telah diterbitkan dan/atau Karya Tulis Lainnya yang bersifat komersial maupun tidak komersial yang merugikan kepentingan wajar dari Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta. 9. Lembaga Manajemen Kolektif di bidang Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya yang selanjutnya disebut LMK di bidang Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta untuk mengelola hak ekonominya dengan menghimpun dan mendistribusikan hasilnya kepada Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta. 10. Lisensi Umum adalah izin pemanfaatan penggunaan sekunder atas semua publikasi Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya yang diberikan kepada penerima lisensi berdasarkan perjanjian lisensi secara tertulis dengan pembatasan tidak lebih dari yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. 11. Pengguna Sekunder adalah pengguna Ciptaan yang melakukan pemanfaatan lanjutan berupa penggandaan dan/atau pendistribusian atas Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya yang telah diterbitkan yang bersifat komersial maupun tidak komersial yang merugikan kepentingan wajar dari Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya. 12. Penggunaan Secara Komersial adalah pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk hak terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar. 13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. 14. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual. 15. Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum. 16. Hari adalah hari kerja.

BAB II

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF DI BIDANG BUKU DAN/ATAU KARYA TULIS LAINNYA

Pasal 6

Koreksi

(1) Untuk memperoleh izin operasional, LMK di bidang Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri. (2) LMK di bidang Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya yang tidak memiliki izin operasional dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti.

Pasal 7

Koreksi

(1) Dalam mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, LMK di bidang Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya harus memenuhi persyaratan: a. berbentuk badan hukum INDONESIA yang bersifat nirlaba; b. mendapat kuasa dari Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti; c. memiliki pemberi kuasa sebagai anggota paling sedikit 200 (dua ratus) Orang yang mewakili kepentingan Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta; d. bertujuan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti; e. mampu menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti kepada Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta; f. anggota organisasi federasi LMK di bidang Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya reproduksi internasional; dan g. mempunyai perjanjian bilateral/perjanjian timbal balik dengan LMK di bidang Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya sejenis paling sedikit 5 (lima) negara, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan/atau entitas tertentu. (2) Dalam mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon juga harus melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut: a. salinan akta pendirian badan hukum dan akta perubahan yang mencantumkan tujuan didirikannya organisasi untuk melakukan kegiatan penarikan, penghimpunan, dan pendistribusian Royalti Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya; b. susunan/struktur kepengurusan; c. anggaran dasar/anggaran rumah tangga; d. pedoman pengelolaan keuangan dan/atau pendistribusian Royalti; e. daftar nama anggota LMK di bidang Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya; f. bukti keanggotaan organisasi federasi LMK di bidang Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya pada reproduksi internasional; g. bukti dokumen perjanjian bilateral/perjanjian timbal balik dengan LMK di bidang Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya sejenis paling sedikit 5 (lima) negara, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan/atau entitas tertentu; h. fotokopi surat kuasa dari Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta; i. surat pernyataan tidak menjadi anggota LMK di bidang Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya yang lain untuk hak yang sama; j. fotokopi kartu tanda penduduk pengurus LMK di bidang Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya; k. daftar karya Ciptaan Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya yang dikelola oleh LMK di bidang Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya; dan l. surat pernyataan mampu menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti kepada Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta.

Pasal 14

(1) Izin operasional LMK di bidang Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan kepada Menteri. (2) Permohonan perpanjangan izin operasional LMK di bidang Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu izin operasional berakhir.

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kesatu

Persyaratan Permohonan Izin Operasional

Pasal 6

Koreksi

Pasal 7

Koreksi

BAB Keempat

Pencabutan Izin Operasional

Pasal 15

Koreksi

(1) Menteri dapat mencabut izin operasional LMK di bidang Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya. (2) Pencabutan izin operasional LMK di bidang Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal: a. melakukan penarikan Royalti yang tidak sesuai dengan ketetapan Menteri; b. mengubah bentuk badan hukum menjadi badan hukum yang bersifat mencari keuntungan; c. tidak mendistribusikan Royalti kepada Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. tidak memiliki atau beranggotakan kurang dari 200 (dua ratus) Orang untuk LMK di bidang Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya yang mewakili kepentingan Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta; e. tidak melakukan audit kinerja dan audit keuangan yang dilakukan oleh akuntan publik paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun; f. tidak mengumumkan kepada masyarakat hasil audit kinerja dan audit keuangan melalui media elektronik dan media cetak nasional paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun; g. melampaui tugas dan fungsinya sebagai LMK di bidang Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya; dan/atau h. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam melakukan pencabutan izin operasional LMK di bidang Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melalui Direktur Jenderal menyampaikan surat peringatan terlebih dahulu kepada LMK di bidang Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya. (4) Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal ditandatangani. (5) Apabila LMK di bidang Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya tidak mematuhi surat peringatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri melakukan pencabutan izin operasional LMK di bidang Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya. (6) Menteri mengumumkan pencabutan izin operasional LMK di bidang Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pada laman resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan/atau Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Pasal 16

BAB III

LISENSI BUKU DAN/ATAU KARYA TULIS LAINNYA

Pasal 17

Koreksi

(1) Penggunaan sekunder Ciptaan atas Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya dapat dilakukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta dengan membayar imbalan melalui LMK di bidang Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya. (2) Terhadap penggunaan sekunder yang telah membayar imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LMK di bidang Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya akan mengeluarkan bukti izin penggunaan sekunder.

Pasal 18

(1) Bentuk penggunaan sekunder Ciptaan merupakan penggandaan dan/atau pendistribusian atas Ciptaan Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya dengan menggunakan bentuk kegiatan sebagai berikut: a. pencetakan (printing); b. fotokopi (photocopy); c. pemindaian (scanning); d. tangkapan layar (screenshot); e. pengunduhan internet (internet downloading); f. surat elektronik (emailing); g. pengunggahan (posting/uploading); h. penyimpanan (storing); i. pembagian dan/atau penyebaran (sharing); j. penyebaran pembacaan nyaring (read aloud) dalam bentuk video dan/atau audio; k. pertunjukan pembacaan secara langsung (live performing); atau l. pengambilan data dari ciptaan dengan jumlah besar pada internet (web scraping). (2) Bentuk penggunaan sekunder Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan media sebagai berikut: a. mesin fotokopi; b. alat pemindai; c. telepon genggam; d. teknologi berbasis digital; atau e. alat penggandaan dan pendistribusian Ciptaan lainnya. (3) Penggunaan sekunder Ciptaan Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya merupakan penggandaan dan/atau pendistribusian: a. yang tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya oleh pengguna sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; atau b. tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta. (4) Penggunaan sekunder Hak Cipta karya tulis yang terdapat dalam majalah, koran, atau terbitan berkala tidak boleh meliputi keseluruhan 1 (satu) buah artikel. (5) Pihak yang melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) wajib membayar Royalti.

BAB V

PENARIKAN, PENGHIMPUNAN, DAN PENDISTRIBUSIAN ROYALTI

Pasal 20

Koreksi

(1) LMK di bidang Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya memiliki kewenangan untuk melakukan penarikan Royalti atas penggunaan sekunder Ciptaan Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya berdasarkan: a. persetujuan tertulis dari Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta; dan b. perjanjian bilateral/timbal balik dengan LMK di bidang Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya negara lain, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan/atau entitas tertentu. (2) Royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Royalti penggunaan sekunder Ciptaan Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya yang bersifat: a. komersial; atau b. tidak komersial namun merugikan kepentingan yang wajar dari pemilik hak. (3) Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perjanjian pemberian kuasa dari Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta kepada LMK di bidang Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya untuk melakukan penarikan Royalti atas penggunaan sekunder Ciptaan Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya. (4) Penarikan Royalti atas penggunaan sekunder Ciptaan Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya dari pengguna sekunder oleh LMK di bidang Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 21

(1) LMK di bidang Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya dapat melakukan penarikan Royalti untuk kepentingan yang belum menjadi anggota LMK di bidang Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya. (2) Dalam hal LMK di bidang Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya telah melakukan penarikan Royalti berdasarkan Lisensi Umum yang bukan anggota LMK di bidang Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya maka LMK di bidang Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya wajib menyerahkan Royalti berdasarkan laporan dari Pengguna Sekunder. (3) Dalam hal Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta menolak menerima Royalti yang diperoleh dari Lisensi Umum, Royalti dapat didistribusikan pada periode tahun selanjutnya atau dikelola oleh LMK di bidang Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya.

Pasal 22

(1) Setiap Royalti yang ditarik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dihimpun di rekening bank yang ditunjuk oleh LMK di bidang Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya. (2) Royalti yang telah dihimpun oleh LMK di bidang Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya digunakan untuk: a. didistribusikan kepada Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta yang telah menjadi anggota LMK di bidang Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya; b. dana operasional; dan c. dana cadangan.

Pasal 23

Pasal 24

(1) Royalti penggunaan sekunder atas Ciptaan Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya yang belum dapat didistribusikan oleh LMK di bidang Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya terdiri atas: a. Royalti yang tidak diketahui Penciptanya; b. Royalti dalam sengketa kepemilikan; dan c. Royalti yang belum diklaim. (2) Royalti yang tidak diketahui Penciptanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Royalti yang pemilik haknya belum teridentifikasi. (3) Royalti dalam sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Royalti yang haknya masih dalam proses penyelesaian sengketa. (4) Royalti yang belum diklaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Royalti yang Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta belum menjadi anggota LMK di bidang Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya.

Pasal 25

(1) Royalti untuk Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta atas Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya yang tidak diketahui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a disimpan selama 2 (dua) tahun dan diumumkan oleh LMK di bidang Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya melalui laman resmi LMK di bidang Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya untuk diketahui Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta. (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta atas Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya diketahui dan/atau telah menjadi anggota suatu LMK di bidang Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya, Royalti akan didistribusikan kepada Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta dimaksud.

Pasal 26

(1) Royalti untuk Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta atas Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya yang masih dalam sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b disimpan oleh LMK di bidang Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya atau sampai proses penyelesaian sengketa memperoleh putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) proses penyelesaian sengketa mempunyai putusan berkekuatan hukum tetap, Royalti akan didistribusikan kepada Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta yang bersengketa dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari sejak putusan yang telah berkekuatan hukum tetap diterima para pihak.

Pasal 27

(1) Royalti untuk Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta atas Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya yang belum di klaim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c disimpan oleh LMK di bidang Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak dilakukan penarikan atau sampai Royalti tersebut diklaim oleh Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta. (2) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta melakukan klaim atas Royaltinya, Royalti tersebut akan didistribusikan kepada Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta yang sah.

Pasal 28

Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) telah terlewati, Royalti belum didistribusikan, LMK di bidang Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya dapat mengalokasikan sebagai dana cadangan.

Pasal 29

LMK di bidang Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya hanya dapat menggunakan dana operasional paling banyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan Royalti yang dikumpulkan setiap tahunnya.

Pasal 30

Dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 merupakan Royalti yang: a. tidak diketahui Penciptanya; b. belum diklaim; dan c. ditolak oleh Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta.

Pasal 31

Dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dapat digunakan untuk: a. pendidikan, kegiatan sosial, atau amal; b. jaminan sosial bagi Orang yang menjadi anggota LMK di bidang Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya; c. sosialisasi Hak Cipta yang berkaitan dengan pengelolaan Royalti; dan d. kegiatan lain untuk pengembangan literasi.

BAB Ketiga

Pendistribusian

Pasal 23

Koreksi

(1) Pendistribusian Royalti penggunaan sekunder atas Ciptaan Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya dilakukan berdasarkan data dari: a. sistem catatan penggunaan Ciptaan (logsheet) oleh Pengguna Sekunder; b. hasil metode acak (sampling) oleh Pengguna Sekunder; atau c. alokasi Royalti penggunaan sekunder atas Ciptaan Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya yang besarnya tertuang dalam kesepakatan bersama yang besarnya ditetapkan dalam Perjanjian tertulis antara LMK di bidang Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya dengan Pengguna Sekunder. (2) Pendistribusian Royalti penggunaan sekunder atas Ciptaan Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya oleh LMK di bidang Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya kepada Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. (3) Pendistribusian Royalti oleh LMK di bidang Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberitahukan kepada Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. (4) Pemberitahuan pendistribusian Royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: a. jumlah besaran yang didistribusikan; b. pihak yang menerima Royalti; dan c. data Pengguna Sekunder per jenis layanan publik berbasis komersial. (5) Dalam hal terjadi sengketa terkait ketidaksesuaian pendistribusian besaran Royalti maka Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta dapat melakukan penyelesaian sengketa melalui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. (6) Dalam hal proses penyelesaian sengketa disepakati oleh para pihak melalui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), hasil kesepakatan harus dituangkan dalam berita acara. (7) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus disampaikan kepada Menteri dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal penandatanganan berita acara. (8) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus dilaksanakan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal penandatanganan berita acara. (9) Dalam hal penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak terjadi kesepakatan, Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta dapat menempuh jalur hukum melalui mekanisme peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

(1) LMK di bidang Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya yang telah dicabut izin operasionalnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilarang menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti. (2) LMK di bidang Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya yang telah dicabut izin operasionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan waktu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari setelah ditetapkan pencabutan izinnya untuk mendistribusikan seluruh Royalti yang telah ditarik dan dihimpun kepada Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta sebelum LMK di bidang Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya dicabut izin operasionalnya. (3) LMK di bidang Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya yang telah dicabut izin operasionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan seluruh data dan informasi Pengguna Sekunder Ciptaan Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya kepada LMK di bidang Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya yang sejenis. (4) LMK di bidang Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya yang sejenis berdasarkan data dan informasi Pengguna Sekunder Ciptaan Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan pendistribusian Royalti kepada Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta yang tergabung dalam LMK di bidang Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya sejenis yang telah dicabut izin operasionalnya. (5) LMK di bidang Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya yang sejenis bertindak sebagai pengampu Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta yang tergabung dalam LMK di bidang Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya sejenis yang telah dicabut izin operasionalnya dengan pengalihan kuasa. (6) Pengampu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai kewenangan untuk: a. mengadministrasikan proses yang terjadi dalam penarikan dan pendistribusian Royalti; b. membuka seluruh korespondensi yang ditujukan kepada LMK di bidang Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya yang dicabut izin operasionalnya; dan c. mengatur administrasi keanggotaan dan pendistribusian Royalti. (7) Dalam hal tidak terdapat pengalihan kuasa, LMK di bidang Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya yang sejenis sebagai pengampu akan mendistribusikan Royalti secara langsung kepada pemegang hak dengan menggunakan mekanisme perhitungan LMK di bidang Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya sejenis yang izin operasionalnya dicabut.

Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2024 tentang PENGELOLAAN ROYALTI ATAS LISENSI PENGGUNAAN SEKUNDER UNTUK HAK CIPTA BUKU DAN/ATAU KARYA TULIS LAINNYA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB II

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kesatu

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

Pasal 9

BAB 1

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB 2

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB 3

Pasal 12

Pasal 13

BAB Ketiga

Pasal 14

BAB Keempat

Pasal 15

Pasal 16

BAB III

Pasal 17

Pasal 18

BAB IV

Pasal 19

BAB V

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

BAB Kesatu

Pasal 20

Pasal 21

BAB Kedua

Pasal 22

BAB Ketiga

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB Keempat

Pasal 29

BAB Kelima

Pasal 30

Pasal 31

BAB VI

Pasal 32

BAB VII

Pasal 33

BAB VIII

Pasal 34