PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 22 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KHUSUS KEIMIGRASIAN

PERMEN Nomor 15 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Keimigrasian (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2019 Nomor 1136) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pasal 5

Koreksi

(1) Calon peserta Diksuskim yang berasal dari lulusan Program Studi Diploma IV Poltekim, harus melampirkan dokumen pendukung, berupa: a. dihapus. b. surat keterangan tidak sedang mengikuti tugas belajar atau izin belajar lain dari pejabat pembina kepegawaian; c. surat keterangan tidak dalam proses pengusulan hukuman disiplin atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; dan d. surat keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba dari dokter rumah sakit pemerintah. (2) Calon peserta Diksuskim yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus melampirkan dokumen pendukung, berupa: a. fotokopi ijazah sarjana yang telah dilegalisasi oleh pejabat berwenang; b. surat keterangan pengalaman kerja di bidang keimigrasian paling singkat 2 (dua) tahun berturut-turut yang ditandatangani oleh pimpinan tinggi di bidang kepegawaian; c. surat keterangan tidak sedang mengikuti tugas belajar atau izin belajar dari pimpinan tinggi di bidang kepegawaian; d. surat keterangan tidak sedang dalam proses dan/atau dikenakan hukuman disiplin dari pimpinan tinggi di bidang kepegawaian; e. surat keterangan tidak sedang hamil dari dokter rumah sakit pemerintah; f. surat keterangan berbadan sehat dari dokter rumah sakit pemerintah; g. surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit pemerintah; h. surat pernyataan bersedia melepaskan jabatan administrasi yang dijabatnya; i. fotokopi penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil 2 (dua) tahun terakhir; dan j. fotokopi sertifikat: 1) Educational Testing Service Test of English for International Communication (ETS TOEIC) dengan skor paling rendah 400 (empat ratus); 2) Internet Based Test of English as a Foreign Language (IBT TOEFL) dengan skor paling rendah 30 (tiga puluh); atau 3) International English Language Testing System (IELTS) dengan skor paling rendah 4 (empat). (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf d, huruf i, dan huruf h dikecualikan bagi calon peserta Diksukim dari Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi. 4. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 22 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KHUSUS KEIMIGRASIAN

Pasal I

Pasal 3

Pasal I

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 16

Pasal II