Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN K…

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 392) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 113) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 angka 6 dihapus sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal I

Pasal 2

Koreksi

(1) Permohonan pengesahan badan hukum Perseroan diajukan oleh Pemohon kepada Menteri. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan pengisian Format Pendirian Perseroan melalui SABH. (3) Format Pendirian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Pasal 3 dihapus 4. BAB II Bagian Kedua dihapus. 5. Pasal 4 dihapus. 6. Pasal 5 dihapus. 7. Pasal 6 dihapus. 8. Pasal 7 dihapus. 9. Pasal 8 dihapus. 10. Pasal 9 dihapus. 11. Pasal 10 dihapus. 12. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Koreksi

Permohonan pengesahan badan hukum Perseroan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak tanggal akta pendirian telah ditandatangani. 13. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Koreksi

Pemohon wajib membayar biaya permohonan pengesahan badan hukum Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 14. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Koreksi

(1) Pengisian Format Pendirian Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 juga harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik. (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat pernyataan secara elektronik dari Pemohon tentang dokumen untuk pendirian Perseroan yang telah lengkap. (3) Selain menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon juga harus mengunggah akta pendirian Perseroan. (4) Dokumen untuk pendirian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan Notaris, yang meliputi: a. minuta akta pendirian Perseroan atau minuta akta perubahan pendirian Perseroan; b. minuta akta peleburan dalam hal pendirian Perseroan dilakukan dalam rangka peleburan; c. bukti setor modal Perseroan, berupa: 1. fotokopi slip setoran atau fotokopi surat keterangan bank atas nama Perseroan atau rekening bersama atas nama para pendiri atau asli surat pernyataan telah menyetor modal Perseroan yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris Perseroan, jika setoran modal dalam bentuk uang; 2. asli surat keterangan penilaian dari ahli yang tidak terafiliasi atau bukti pembelian barang jika setoran modal dalam bentuk lain selain uang yang disertai bukti pengumuman dalam surat kabar, jika setoran dalam bentuk benda tidak bergerak; 3. fotokopi PERATURAN PEMERINTAH dan/atau Keputusan Menteri Keuangan bagi Perseroan Persero atau Peraturan Daerah dalam hal pendiri adalah Perusahaan Daerah atau Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota; atau 4. fotokopi neraca dari Perseroan yang meleburkan diri atau neraca dari perusahaan bukan badan hukum yang dimasukkan sebagai setoran modal. d. surat pernyataan kesanggupan dari pendiri untuk memperoleh keputusan, persetujuan, atau rekomendasi dari instansi teknis untuk Perseroan bidang usaha tertentu atau fotokopi keputusan, persetujuan, dan rekomendasi dari instansi teknis terkait untuk Perseroan bidang usaha tertentu; e. surat pernyataan kesanggupan dari pendiri untuk memperoleh kartu nomor pokok wajib pajak dan laporan penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak; dan f. fotokopi surat keterangan mengenai alamat lengkap Perseroan dari pengelola gedung atau instansi yang berwenang atau asli surat pernyataan mengenai alamat lengkap Perseroan yang ditandatangani oleh semua anggota direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota dewan komisaris Perseroan.

Pasal II

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 April 2020 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd YASONNA H. LAOLY Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Mei 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA