PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Keimigrasian

PERMEN Nomor 14 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

PERSYARATAN MENJADI PESERTA DIKSUSKIM

Pasal 3

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berasal dari: a. lulusan Program D-IV (DIPLOMA-EMPAT) Poltekim; dan/atau b. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 4

BAB III

TATA CARA SELEKSI DAN PENETAPAN PESERTA DIKSUSKIM

Pasal 6

Koreksi

Seleksi calon peserta Diksuskim dilaksanakan melalui tahapan: a. pengumuman penerimaan; b. pendaftaran; c. pemeriksaan kelengkapan administrasi; d. pemanggilan calon peserta; e. seleksi dan uji kompetensi; dan f. penetapan dan pengumuman hasil kelulusan.

Pasal 7

Koreksi

(1) Seleksi calon peserta Diksuskim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diselenggarakan oleh panitia penerimaan calon peserta Diksuskim. (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 8

Panitia penerimaan calon peserta Diksuskim mengumumkan rencana dan tahapan seleksi melalui laman resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 9

(1) Pendaftaran calon peserta Diksuskim dilakukan secara elektronik melalui laman resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2) Calon peserta Diksuskim yang telah mendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri dengan melampirkan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. (3) Dalam hal berkas tidak lengkap, calon peserta dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Pasal 10

Panitia penerimaan calon peserta Diksuskim memeriksa permohonan beserta kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Pasal 11

Panitia penerimaan calon peserta Diksuskim melakukan pemanggilan secara elektronik kepada calon peserta Diksuskim yang telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti ujian.

Pasal 12

(1) Seleksi dan uji kompetensi calon peserta Diksuskim meliputi: a. tes kompetensi dasar; b. tes kompetensi bidang; dan c. psikotes. (2) Tes kompetensi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. pengetahuan umum; b. wawasan kebangsaan; c. bahasa INDONESIA; d. bahasa Inggris; dan e. integritas dan antikorupsi. (3) Tes kompetensi bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi bidang Keimigrasian.

Pasal 13

Panitia penerimaan calon peserta Diksuskim menyampaikan nama calon peserta Diksuskim kepada Menteri untuk ditetapkan sebagai peserta Diksuskim.

Pasal 14

Calon peserta Diksuskim yang telah ditetapkan sebagai peserta Diksuskim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diumumkan secara elektronik dalam laman resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

BAB IV

PENYELENGGARAAN DIKSUSKIM

Pasal 15

Koreksi

Diksuskim diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 16

Koreksi

Penyelenggaraan Diksuskim dilaksanakan dengan pendekatan: a. pengajaran; b. pelatihan; dan c. pengasuhan.

Pasal 17

Metode pembelajaran Diksuskim dilakukan melalui: a. ceramah; b. diskusi; c. simulasi; d. praktek; dan e. studi banding.

Pasal 18

Tenaga pengajar Diksuskim terdiri atas: a. akademisi; b. pakar/praktisi; c. pejabat negara; dan d. pejabat fungsional dan pejabat struktural sesuai dengan keahlian di bidangnya.

Pasal 19

Tenaga pengajar, pelatih, dan pengasuh Diksuskim ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri dengan memperhatikan profesionalisme, kompetensi, dan kualifikasi.

Pasal 20

(1) Diksuskim diselenggarakan selama 1.200 (seribu dua ratus) jam pelatihan berdasarkan kurikulum di bidang Keimigrasian. (2) Kurikulum di bidang Keimigrasian mengacu pada standar kompetensi Pejabat Imigrasi. (3) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. pendidikan dasar teknis substantif dan administratif fasilitatif Keimigrasian; b. bidang keahlian teknis Keimigrasian tertentu; c. kompetensi manajerial; dan d. kompetensi sosio kultural. (4) Kurikulum di bidang Keimigrasian disusun oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan mengikutsertakan: a. unit utama; b. instansi terkait; dan c. tenaga ahli. (5) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 21

(1) Diksuskim bagi lulusan Program D-IV (DIPLOMA-EMPAT) Poltekim diselenggarakan selama 300 (tiga ratus) jam pelatihan berdasarkan kurikulum di bidang Keimigrasian. (2) Kurikulum di bidang Keimigrasian mengacu pada standar kompetensi Pejabat Imigrasi. (3) Kurikulum pendidikan Diksuskim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. kompetensi manajerial; dan b. kompetensi sosio kultural. (4) Kurikulum di bidang Keimigrasian disusun oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan mengikutsertakan: a. unit utama; b. instansi terkait; dan c. tenaga ahli. (5) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 22

Penyelenggaraan Diksuskim bagi lulusan Program D-IV (DIPLOMA-EMPAT) Poltekim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara menggabungkan dengan penyelenggaran Diksuskim bagi peserta dari Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam 1 (satu) penyelenggaraan Diksuskim.

Pasal 23

(1) Peserta Diksuskim yang telah menyelesaikan Diksuskim dan dinyatakan lulus diberikan surat tanda tamat Diksuskim. (2) Surat tanda tamat Diksuskim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 24

Dalam hal peserta Diksuskim dinyatakan tidak lulus maka diberi kesempatan 1 (satu) kali untuk mengikuti Diksuskim kembali pada tahun berikutnya.

Pasal 25

Penyebutan lulusan penyelenggaraan Diksuskim sesuai dengan tahun kelulusan.

Pasal 26

Peserta Diksuskim yang telah lulus dan telah menerima surat tanda tamat Diksuskim diangkat sebagai Pejabat Imigrasi.

Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Keimigrasian

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB IV

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB Kesatu

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB Kedua

Pasal 20

BAB Ketiga

Pasal 21

Pasal 22

BAB Keempat

Pasal 23

Pasal 24

BAB Kelima

Pasal 25

BAB Keenam

Pasal 26

BAB V

Pasal 27

BAB VI

Pasal 28

BAB VII

Pasal 29

Pasal 30