PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2013 tentang ASSESSMENT RISIKO DAN ASSESSMENT KEBUTUHAN BAGI NARAPIDANA DAN KLIEN PEMASYARAKATAN

PERMEN Nomor 12 Tahun 2013

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB III

PETUGAS PELAKSANA ASSESSMENT RISIKO DAN ASSESSMENT KEBUTUHAN

Pasal 7

Koreksi

(1) Untuk melaksanakan Assessment Risiko dan Assessment Kebutuhan, Direktur Jenderal Pemasyarakatan berwenang untuk mengangkat: a. Assessor; dan b. Supervisor. (2) Untuk dapat diangkat menjadi Assessor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memenuhi persyaratan: a. telah mengikuti dan dinyatakan lulus pelatihan dan praktek Assessment Risiko dan Assessment Kebutuhan; b. telah melaksanakan praktek Assessment Risiko dan Assessment Kebutuhan di bawah pengawasan langsung oleh Assessor paling sedikit 2 (dua) kali; www.djpp.kemenkumham.go.id c. telah melaksanakan praktek Assessment Risiko dan Assessment Kebutuhan kepada Narapidana atau Klien secara mandiri paling sedikit 4 (empat) kali; dan d. menguasai praktek wawancara, pencatatan kasus, dan teknik- teknik penilaian Assessment Risiko dan Assessment Kebutuhan. (3) Untuk dapat diangkat menjadi Supervisor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Assessor harus memenuhi persyaratan: a. telah melakukan Assessment Risiko dan Assessment Kebutuhan paling sedikit 6 (enam) kali; b. telah melakukan supervisi Assessment Risiko dan Assessment Kebutuhan yang dilakukan oleh Assessor paling sedikit 6 (enam) kali; dan c. memiliki kemampuan manajemen kasus dan intervensi;

Pasal 8

Assessor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a mempunyai tugas: a. melakukan pengumpulan data Narapidana dan Klien; b. melakukan penggalian informasi melalui wawancara terhadap Narapidana dan Klien; c. mencatat setiap informasi sejak penerimaan Narapidana dan Klien hingga pengakhiran pembinaan atau pembimbingan dalam catatan kasus; d. melakukan verifikasi dan analisis terhadap data dan informasi Narapidana dan Klien; e. memberikan penilaian terhadap tingkat risiko dan kebutuhan; f. membuat perencanaan pembinaan/pembimbingan bagi Narapidana dan Klien berdasarkan hasil Assessment Risiko dan Assessment Kebutuhan; g. membuat laporan hasil Assessment Risiko dan Assessment Kebutuhan; dan h. menyampaikan laporan hasil Penilaian Assessment Risiko dan Assessment Kebutuhan kepada Supervisor.

Pasal 9

Supervisor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b mempunyai tugas: a. menyusun jadwal pelaksanaan Assessment Risiko dan Assessment Kebutuhan; www.djpp.kemenkumham.go.id b. melakukan pengawasan dan pendampingan pelaksanaan Assessment Risiko dan Assessment Kebutuhan; c. memeriksa laporan hasil Assessment Risiko dan Assessment Kebutuhan; d. melakukan validasi hasil Assessment Risiko dan Assessment Kebutuhan; e. melakukan evaluasi dan penilaian hasil pelaksanaan Assessment Risiko dan Assessment Kebutuhan; f. menyampaikan hasil Assessment Risiko dan Assessment Kebutuhan kepada Kepala Lapas atau Bapas untuk dijadikan sebagai bahan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan; dan g. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Assessor kepada Kepala Lapas atau Bapas.

Pasal 10

Untuk melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Direktur Jenderal Pemasyarakatan melaksanakan: a. penyusunan instrumen Assessment Risiko dan Assessment Kebutuhan; b. penyusunan pedoman umum pelaksanaan Assessment Risiko dan Assessment Kebutuhan; c. bimbingan teknis kepada petugas Lapas atau Bapas; d. bimbingan teknis bagi Assessor, tenaga pengajar, dan Supervisor; e. persiapan perangkat Assessment Risiko dan Assessment Kebutuhan; dan f. penyusunan kurikulum dan modul pelatihan Assessment Risiko dan Assessment Kebutuhan.

Pasal 11

(1) Dalam melaksanakan pelatihan bagi calon Assessor, Direktur Jenderal Pemasyarakatan berkoordinasi dengan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. (2) Pelaksanaan pelatihan bagi calon Assessor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tenaga pengajar yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2013 tentang ASSESSMENT RISIKO DAN ASSESSMENT KEBUTUHAN BAGI NARAPIDANA DAN KLIEN PEMASYARAKATAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB IV

Pasal 12

Pasal 13

BAB V

Pasal 14

Pasal 15

BAB VI

Pasal 16