PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2019 tentang TATA CARA PERMOHONAN SALINAN SURAT KEPUTUSAN DAN/ATAU SALINAN SURAT PENERIMAAN PEMBERITAHUAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS, YAYASAN DAN PERKUMPULAN

PERMEN Nomor 11 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UNDANG-UNDANG serta peraturan pelaksanaannya. 2. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. 3. Perkumpulan adalah badan hukum yang merupakan kumpulan orang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya. 4. Sistem Administrasi Badan Hukum, yang selanjutnya disingkat SABH adalah sistem pelayanan administrasi badan hukum secara elektronik yang diselanggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. 5. Surat Keputusan adalah Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai pengesahan pendirian dan persetujuan perubahan anggaran dasar badan hukum perseroan terbatas, yayasan, dan perkumpulan. 6. Surat Penerimaan Pemberitahuan adalah Pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai penerimaan perubahan anggaran dasar, perubahan data, penggabungan (merger) dan pembubaran badan hukum perseroan terbatas, yayasan, dan perkumpulan. 7. Salinan Surat Keputusan adalah salinan kata demi kata dari seluruh Surat Keputusan dan pada bagian bawah salinan Surat Keputusan tercantum frasa “diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya”. 8. Salinan Surat Penerimaan Pemberitahuan adalah salinan kata demi kata dari seluruh Surat Penerimaan Pemberitahuan dan pada bagian bawah salinan Surat Penerimaan Pemberitahuan tercantum frasa “diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya”. 9. Pemohon adalah Notaris yang diberikan kuasa oleh Direksi Perseroan Terbatas atau Ketua Pengurus Yayasan atau Ketua Pengurus Perkumpulan yang tercatat terakhir dalam data SABH untuk mengajukan permohonan surat keputusan dan surat penerimaan pemberitahuan badan hukum perseroan terbatas, yayasan, dan perkumpulan. 10. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan yang lainnya sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG tentang Jabatan Notaris atau berdasarkan UNDANG-UNDANG lainnya. 11. Format Isian Salinan Surat Keputusan dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perseroan Terbatas, Yayasan, dan Perkumpulan yang selanjutnya disebut Format Isian adalah format isian untuk permohonan salinan Surat Keputusan dan/atau Surat Penerimaan Pemberitahuan Perseroan Terbatas, Yayasan, dan Perkumpulan. 12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. 13. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum. 14. Hari adalah hari kerja.

BAB II

PERMOHONAN SALINAN SURAT KEPUTUSAN DAN/ATAU SALINAN SURAT PENERIMAAN PEMBERITAHUAN

Pasal 2

Koreksi

(1) Permohonan Salinan Surat Keputusan dan/atau Salinan Surat Penerimaan Pemberitahuan Badan Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan, dan Perkumpulan diajukan secara elektronik oleh Pemohon kepada Menteri melalui laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. (2) Dalam mengajukan Permohonan Surat Keputusan dan/atau Surat Penerimaan Pemberitahuan badan hukum Perseroan Terbatas, Yayasan, dan Perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon wajib mengisi Format Isian. (3) Pengisian Format Isian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk setiap 1 (satu) permohonan Salinan Surat Keputusan dan/atau Salinan Surat Penerimaan Pemberitahuan badan hukum Perseroan Terbatas, Yayasan, dan Perkumpulan. (4) Format Isian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. nama badan hukum Perseroan Terbatas, Yayasan, dan Perkumpulan; b. jenis permohonan; c. nomor dan tanggal Surat Keputusan dan/atau Surat Penerimaan Pemberitahuan dimaksud; dan d. nama direksi Perseroan Terbatas atau ketua pengurus Yayasan atau ketua pengurus Perkumpulan yang terakhir tercatat dalam pangkalan data SABH.

Pasal 3

(1) Selain mengisi Format Isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), Pemohon juga harus mengunggah dokumen persyaratan berupa: a. surat permohonan; b. surat kuasa yang ditandatangani langsung oleh Direksi Perseroan Terbatas atau Ketua Pengurus Yayasan atau Ketua Pengurus Perkumpulan yang tercatat terakhir dalam pangkalan data SABH kepada Notaris; dan c. surat keterangan dari Kepolisian mengenai laporan kehilangan/rusak Surat Keputusan dan/atau Surat Penerimaan Pemberitahuan tersebut, yang dilaporkan langsung oleh Direksi Perseroan Terbatas atau ketua pengurus Yayasan atau ketua pengurus Perkumpulan yang tercatat terakhir dalam pangkalan data SABH. (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh Notaris.

Pasal 4

Pemohon wajib mengisi formulir pernyataan yang berisi bahwa Format Isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan Pemohon bertanggung jawab penuh terhadap permohonan.

Pasal 5

(1) Permohonan Salinan Surat Keputusan dan/atau Salinan Surat Penerimaan Pemberitahuan badan hukum Perseroan Terbatas, Yayasan, dan Perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenai biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. (2) Pembayaran biaya Permohonan salinan Surat Keputusan dan/atau Surat Penerimaan Pemberitahuan badan hukum Perseroan Terbatas, Yayasan, dan Perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui bank persepsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Setiap permohonan salinan Surat Keputusan dan/atau Salinan Surat Penerimaan Pemberitahuan badan hukum Perseroan Terbatas, Yayasan, dan Perkumpulan wajib dilakukan pemeriksaan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal. (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pengisian Format Isian dan dokumen persyaratan. (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak permohonan diterima.

Pasal 7

(1) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat kesalahan pengisian Format Isian dan/atau kekurangan dokumen persyaratan, Menteri mengembalikan permohonan kepada Pemohon untuk dilengkapi dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan kekurangan dokumen persyaratan. (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemohon tidak melengkapi kekurangan dokumen, maka permohonan ditolak. (3) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dinyatakan lengkap, Direktur Jenderal memberikan Salinan Surat Keputusan dan/atau Salinan Surat Penerimaan Pemberitahuan Badan Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan, dan Perkumpulan kepada pemohon secara elektronik.

Pasal 8

(1) Salinan Surat Keputusan dan/atau Salinan Surat Penerimaan Pemberitahuan badan hukum Perseroan Terbatas, Yayasan, dan Perkumpulan dibubuhi frasa “salinan” pada latar belakang salinan Surat Keputusan dan/atau Surat Penerimaan Pemberitahuan badan hukum Perseroan Terbatas, Yayasan, dan Perkumpulan. (2) Selain frasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada Surat Keputusan dan/atau Surat Penerimaan Pemberitahuan badan hukum Perseroan Terbatas, Yayasan, atau Perkumpulan dicantumkan juga keterangan, paling sedikit memuat: a. identitas pemohon; dan b. nomor, tanggal, dan perihal surat permohonan. (3) Notaris dapat langsung melakukan pencetakan sendiri Salinan Surat Keputusan dan/atau Salinan Surat Penerimaan Pemberitahuan badan hukum Perseroan Terbatas, Yayasan, atau Perkumpulan, menggunakan kertas berwarna putih ukuran F4/Folio dengan berat 80 (delapan puluh) gram.

Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2019 tentang TATA CARA PERMOHONAN SALINAN SURAT KEPUTUSAN DAN/ATAU SALINAN SURAT PENERIMAAN PEMBERITAHUAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS, YAYASAN DAN PERKUMPULAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB Kesatu

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

Pasal 7

BAB Ketiga

Pasal 8

BAB III

Pasal 9

BAB IV

Pasal 10