PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2022 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG INDIKASI GEOGRAFIS

PERMEN Nomor 10 Tahun 2022

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2019 Nomor 694), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan. 2. Hak atas Indikasi Geografis adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak Indikasi Geografis yang terdaftar, selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya pelindungan atas Indikasi Geografis tersebut masih ada. 3. Permohonan adalah permintaan pendaftaran Indikasi Geografis yang diajukan kepada Menteri. 4. Pemohon adalah pihak yang mengajukan Permohonan Indikasi Geografis. 5. Kuasa adalah konsultan kekayaan intelektual yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 6. Tim Ahli Indikasi Geografis adalah tim yang terdiri atas orang yang memiliki keahlian yang melakukan penilaian mengenai dokumen deskripsi Indikasi Geografis dan memberikan pertimbangan/ rekomendasi kepada Menteri sehubungan dengan pendaftaran, pengubahan, pembatalan, pembinaan teknis dan/atau pengawasan Indikasi Geografis nasional. 7. Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis adalah suatu dokumen yang memuat informasi, termasuk reputasi, kualitas, dan karakteristik barang dan/atau produk yang terkait dengan faktor geografis dari barang dan/atau produk yang dimohonkan Indikasi Geografisnya. 8. Tanggal Pengajuan adalah tanggal masuk pengajuan Permohonan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. 9. Tanggal Penerimaan adalah tanggal penerimaan Permohonan yang telah memenuhi persyaratan minimum. 10. Tanggal Pengiriman adalah tanggal stempel pos dan/atau tanggal pengiriman surat secara elektronik. 11. Berita Resmi Indikasi Geografis adalah media resmi yang diterbitkan oleh Menteri melalui sarana elektronik dan/atau nonelektronik dan memuat ketentuan mengenai Indikasi Geografis. 12. Pengawasan Indikasi Geografis adalah pengamatan terhadap reputasi, kualitas, dan karakteristik terhadap barang yang didaftar Indikasi Geografis. 13. Perjanjian Internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di dalam hukum publik. 14. Logo Indikasi Geografis INDONESIA adalah lambang atau simbol yang terdiri atas gambar dan tulisan yang merupakan identitas resmi produk indikasi geografis yang telah terdaftar dan mendapatkan sertifikat indikasi geografis dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 15. Kode Asal Produk Indikasi Geografis INDONESIA adalah tanda berupa huruf atau angka yang mengidentifikasikan asal suatu produk indikasi geografis yang telah terdaftar dan mendapatkan sertifikat indikasi geografis dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. 17. Hari adalah hari kerja. 2. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 3 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Koreksi

(1) Untuk memperoleh pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemohon harus mengajukan Permohonan kepada Menteri. (1a) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan: a. lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk berupa: 1. sumber daya alam; 2. barang kerajinan tangan; atau 3. hasil industri; dan b. pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota. (2) Permohonan diajukan dengan mengisi formulir dalam bahasa INDONESIA oleh Pemohon atau Kuasanya. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (4) Formulir Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. tanggal, bulan, dan tahun Permohonan; b. nama dan alamat Pemohon; c. nama lengkap dan alamat Kuasa, jika Permohonan diajukan melalui Kuasa; d. nama Indikasi Geografis; e. nama barang; dan f. translasi, transliterasi, dan label Indikasi Geografis. (5) Dalam mengajukan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan: a. bukti pembayaran biaya Permohonan; b. label Indikasi Geografis sebanyak 2 (dua) lembar, dengan ukuran paling kecil 2 x 2 cm (dua kali dua sentimeter) dan paling besar 9 x 9 cm (sembilan kali sembilan sentimeter); c. abstrak atau ringkasan Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis; d. fotokopi sertifikat atau bukti dokumen yang sah mengenai pengakuan dan/atau pendaftaran di negara asal, jika Permohonan Indikasi Geografis berasal dari luar negeri; e. surat kuasa, jika Permohonan diajukan melalui Kuasa; f. Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis; dan g. dokumen elektronik untuk huruf b sampai dengan huruf f. (6) Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f terdiri atas: a. data pemohon Indikasi Geografis yang dimohonkan pendaftarannya; b. nama Indikasi Geografis yang dimohonkan pendaftarannya; c. nama produk yang dilindungi oleh Indikasi Geografis; d. uraian mengenai karakteristik dan kualitas yang membedakan barang tertentu dengan barang lain yang memiliki kategori sama; e. uraian mengenai lingkungan geografis serta faktor alam dan faktor manusia yang merupakan satu kesatuan dalam memberikan pengaruh terhadap kualitas atau karakteristik dari barang yang dihasilkan; f. uraian tentang batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh Indikasi Geografis; g. uraian singkat mengenai sejarah dan tradisi yang berhubungan dengan produk Indikasi Geografis untuk menandai barang yang dihasilkan di daerah tersebut, termasuk pengakuan dari masyarakat mengenai Indikasi Geografis tersebut; h. uraian yang menjelaskan tentang proses produksi, proses pengolahan, dan proses pembuatan yang digunakan sehingga memungkinkan setiap produsen di daerah tersebut untuk memproduksi, mengolah, atau membuat barang terkait; i. uraian mengenai metode yang digunakan untuk menguji kualitas barang yang dihasilkan; dan j. label yang digunakan pada barang dan memuat Indikasi Geografis. (7) Format formulir permohonan pendaftaran Indikasi Geografis dan sistematika penulisan Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 3. Di antara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB IVA, sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB IVA LOGO INDIKASI GEOGRAFIS DAN KODE ASAL PRODUK INDIKASI GEOGRAFIS INDONESIA 4. Di antara Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan 5 (lima) Pasal yakni Pasal 37A, Pasal 37B, Pasal 37C, Pasal 37D, dan Pasal 37E, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2022 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG INDIKASI GEOGRAFIS

Pasal I

Pasal 1

Pasal I

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 37A

Pasal 37B

Pasal 37C

Pasal 37D

Pasal 37E

Pasal 39A

Pasal II