PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pendidikan dan Pelatihan dengan Metode E-Learning di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

PERMEN Nomor 10 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

PROGRAM DIKLAT E-LEARNING

Pasal 5

1. Diklat E-Learning dapat dilaksanakan untuk: a. Diklat Teknis; b. Diklat Fungsional; dan c. Diklat Kepemimpinan. 2. Dalam hal pelaksanaan Diklat E-Learning untuk Diklat Kepemimpinan, BPSDM Hukum dan HAM berkonsultasi dengan Lembaga Administrasi Negara. 3. Penentuan jenis Diklat E-Learning sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pertimbangan analisa kebutuhan Diklat. 4. Analisa kebutuhan Diklat sebagaimana dimakksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan: a. kebutuhan organisasi, meliputi tetapi tidak terbatas pada: 1. perubahan struktur organisasi; 2. peraturan yang terkait dengan isu nasional dan isu internasional; 3. kebijakan yang menjadi prioritas; dan 4. kebutuhan organisasi yang mendesak. b. kebutuhan jabatan, meliputi tetapi tidak terbatas pada: 1. standar kompetensi jabatan; 2. perubahan standar operasional prosedur; dan 3. pembentukan jabatan fungsional; c. kebutuhan individual, meliputi tetapi tidak terbatas pada: 1. hasil uji kompetensi; dan 2. penilaian kinerja pegawai.

Pasal 6

(1) Kurikulum Diklat E-Learning disusun untuk memenuhi standar kompetensi jabatan. (2) Penyusunan dan pengembangan kurikulum Diklat E- Learning dilakukan dengan melibatkan pengguna lulusan, penyelenggara Diklat E-Learning, peserta dan alumni diklat, serta unsur ahli. (3) Kurikulum Diklat E-Learning ditetapkan oleh Kepala BPSDM Hukum dan HAM.

Pasal 7

(1) Kurikulum Diklat E-Learning memuat komponen paling sedikit terdiri atas: a. latar belakang dibutuhkannya Diklat E-Learning; b. tujuan pembelajaran; c. indikator hasil belajar; d. materi pembelajaran dan silabus; e. waktu pembelajaran; dan f. evaluasi belajar. (2) Penentuan komponen pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kesesuaian antara tujuan pembelajaran yang akan dicapai dengan komposisi materi, waktu pelaksanaan, dan pertimbangan kemampuan capaian belajar peserta.

Pasal 8

(1) Metode pembelajaran Diklat E-Learning disusun sesuai dengan tujuan dan sasaran Diklat E-Learning yang ditetapkan. (2) Penyelenggaraan Diklat E-Learning dapat dilaksanakan dengan metode pembelajaran secara interaksi langsung dan interaksi tidak langsung. (3) Pembelajaran secara interaksi langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: 1. forum diskusi peserta; 2. forum diskusi tenaga pengajar dengan kelompok peserta secara langsung; 3. latihan peserta yang dilaksanakan secara langsung; dan/atau 4. kegiatan lainnya yang menggunakan jaringan komunikasi internet oleh peserta baik dilaksanakan secara langsung maupun tidak secara langsung. (4) Pembelajaran secara interaksi tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: 1. mengunduh bahan bacaan/modul/bahan pendukung pembelajaran Diklat; 2. mengunggah bahan tugas peserta; 3. belajar mandiri oleh peserta; 4. memberikan komentar dalam laman forum diskusi yang ditentukan secara tidak langsung oleh tenaga pengajar; 5. tanya jawab; 6. kuis/ujian peserta; dan/atau 7. kegiatan lain yang tidak menggunakan jaringan komunikasi internet secara langsung oleh peserta dan tenaga pengajar.

Pasal 9

(1) Bahan pembelajaran disusun berdasarkan kurikulum Diklat E-Learning yang ditetapkan. (2) Bahan pembelajaran Diklat E-Learning paling sedikit terdiri atas: a. modul; b. bahan tayang; dan c. materi pelengkap modul. (3) Bahan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diunggah oleh tenaga pengajar pada laman Diklat E- Learning sebelum Diklat E-Learning dimulai.

Pasal 10

(1) Waktu penyelenggaraan Diklat E-Learning ditetapkan berdasarkan jumlah mata Diklat dalam kurikulum. (2) Alokasi waktu untuk setiap mata Diklat paling lama 5 (lima) Hari. (3) Perhitungan jam pelajaran dalam 1 (satu) Hari setara dengan 4 (empat) jam pelajaran Diklat klasikal. (4) Alokasi waktu mencakup waktu interaksi langsung dan interaksi tidak langsung peserta Diklat E-Learning pada setiap mata Diklat. (5) Hari penyelenggaraan Diklat E-Learning untuk pembelajaran peserta digunakan perhitungan hari kerja. (6) Dalam hal tertentu, Kepala BPSDM Hukum dan HAM dapat MENETAPKAN alokasi waktu setiap mata Diklat berdasarkan pertimbangan tujuan pembelajaran, kurikulum, metode belajar, dan waktu belajar peserta.

BAB III

PESERTA DIKLAT E-LEARNING

Pasal 11

(1) Calon peserta Diklat E-Learning berasal dari Aparatur Sipil Negara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2) Calon peserta yang akan mengikuti Diklat E-Learning harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. mendapatkan penugasan dari pimpinan satuan kerja; b. memahami penggunaan komputer dan internet; c. memiliki e-mail aktif; dan d. bersedia mengikuti secara aktif seluruh kegiatan pembelajaran Diklat E-Learning. (3) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon peserta juga harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan pada masing-masing jenis Diklat E-Learning.

Pasal 12

(1) Calon Peserta diusulkan oleh pimpinan unit kerja kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Kepegawaian. (2) Kepala Biro Kepegawaian melakukan analisis kebutuhan terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh daftar calon peserta. (3) Daftar calon peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala BPSDM Hukum dan HAM untuk ditetapkan.

Pasal 13

(1) Peserta yang ditetapkan untuk mengikuti Diklat E- Learning diberikan surat tugas oleh pimpinan satuan kerja peserta dan disampaikan ke BPSDM Hukum dan HAM. (2) Dalam hal peserta yang ditetapkan mengikuti Diklat E- Learning berhalangan dan/atau mengundurkan diri, pimpinan satuan kerja peserta melaporkan hal tersebut kepada BPSDM Hukum dan HAM. (3) Dalam hal peserta telah mendapatkan surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengikuti Diklat E-Learning atau mengundurkan diri tanpa alasan yang sah, dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

(1) Pada saat pembelajaran secara interaksi langsung, peserta Diklat E-Learning dibebastugaskan dari kegiatan rutin kedinasan di tempat satuan kerja peserta. (2) Atasan langsung peserta atau pimpinan satuan kerja melakukan pembinaan dengan memantau dan memberikan dukungan kepada peserta untuk aktif mengikuti pembelajaran Diklat E-Learning.

Pasal 15

(1) Peserta wajib mengikuti setiap pembelajaran Diklat E- Learning secara aktif. (2) Peserta yang tidak mengikuti 1 (satu) mata Diklat E- Learning diberikan peringatan oleh BPSDM Hukum dan HAM. (3) Peserta yang mengikuti sesi pembelajaran kurang dari 50% (lima puluh per seratus) dari seluruh sesi pembelajaran dinyatakan tidak lulus. (4) Peserta yang dinyatakan tidak lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat direkomendasikan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh BPSDM Hukum dan HAM paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun.

BAB V

EVALUASI DAN KELULUSAN

Pasal 18

(1) Evaluasi penyelenggaraan Diklat E-Learning terdiri atas: a. evaluasi reaksi; b. evaluasi pembelajaran; dan c. evaluasi akhir. (2) Evaluasi reaksi dilaksanakan untuk mengukur kepuasan peserta terhadap proses penyelenggaraan Diklat E- Learning, yang terdiri atas penilaian terhadap: a. kurikulum/silabi; b. tenaga pengajar; c. penyelenggara; dan d. sarana dan prasarana. (3) Evaluasi pembelajaran dilaksanakan untuk mengukur perubahan pengetahuan dan penguasaan peserta terhadap materi, yang terdiri atas penilaian berdasarkan: a. kuis; b. tugas mandiri; c. diskusi; dan/atau d. ujian akhir. (4) Evaluasi akhir dilaksanakan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan Diklat E-Learning secara keseluruhan sebagai bahan untuk perbaikan dan pengembangan Diklat E-Learning berikutnya.

Pasal 19

(1) Untuk dapat dinyatakan lulus Diklat E-Learning, peserta harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. mengikuti sesi pembelajaran paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari seluruh sesi pembelajaran; dan b. memperoleh nilai paling rendah kualifikasi baik. (2) Kualifikasi penilaian dan kelulusan peserta Diklat E- Learning sebagai berikut: a. sangat memuaskan (skor 92,5-100); b. memuaskan (skor 85,0-92,4); c. baik sekali (skor 77,5-84,9); dan d. baik (skor 70,0-77,4).

Pasal 20

(1) Peserta yang dinyatakan lulus dengan kualifikasi sangat memuaskan dapat diberikan penghargaan dalam bidang kepegawaian dan/atau peningkatan kompetensi. (2) Penghargaan dalam bidang peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa prioritas usulan untuk mengikuti Diklat E-Learning lanjutan atau Diklat lain yang ditentukan.

Pasal 21

(1) Peserta yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus Diklat E-Learning diberikan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan. (2) Peserta yang dinyatakan tidak memenuhi kualifikasi nilai yang dipersyaratkan dalam kelulusan diberikan Surat Keterangan Tidak Lulus Pendidikan dan Pelatihan. (3) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh BPSDM Hukum dan HAM melalui pimpinan satuan kerja peserta.