PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2016 tentang SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

PERMEN Nomor 10 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN

Pasal 4

Setiap Pimpinan Unit Eselon I, Kepala Kantor Wilayah, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis wajib melakukan Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian pada satuan kerja masing- masing melalui Simpeg Kumham.

Pasal 5

Koreksi

(1) Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan sejak Pegawai diangkat sebagai calon Pegawai sampai dengan pensiun, diberhentikan, atau mengundurkan diri. (2) Data dan informasi kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. nama Pegawai: b. nomor induk Pegawai; c. gelar akademik; d. tempat dan tanggal lahir; e. jenis kelamin; f. agama; g. status perkawinan; h. laporan harta kekayaan penyelenggara negara; i. golongan darah; j. alamat Pegawai; k. bank dan nomor rekening Pegawai; l. unit kerja; m. tipe pegawai; n. status kepegawaian; o. tanggal pensiun; p. jenis Pegawai; q. kedudukan hukum; r. kartu Pegawai; s. asuransi kesehatan; t. taspen; u. nomor pokok wajib pajak Pegawai; v. pendidikan formal; w. pendidikan dan pelatihan penjenjangan; x. pendidikan dan pelatihan prajabatan; y. kompetensi; z. penegakan disiplin; aa. absensi; bb. penggajian dan tunjangan; cc. riwayat cuti; dd. kinerja; ee. pengembangan kompetensi; ff. nomor induk kependudukan; gg. nomor telepon rumah/handphone; hh. alamat surat elektronik; ii. nama, nomor pokok wajib pajak, dan unit kerja suami/istri; jj. riwayat golongan/ruang dan terhitung mulai tanggal; kk. angka kredit dan terhitung mulai tanggal; ll. terhitung mulai tanggal berkala dan masa kerja gaji berkala; mm. nama jabatan/uraian tugas/kompetensi jabatan dan terhitung mulai tanggal jabatan; nn. penghargaan; dan oo. bidang keahlian pegawai. (3) Data dan informasi kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan pribadi, akademis, dan jenjang karir Pegawai. (4) Data dan informasi kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihasilkan melalui fitur yang terdapat dalam Simpeg Kumham.

Pasal 6

Data dan informasi kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam: a. rapat tim penilai kinerja/jabatan dalam pengisian, pemindahan, atau pemberhentian dari dan dalam jabatan serta pengembangan kompetensi Pegawai; b. pengusulan formasi dan penempatan Pegawai; c. mutasi yang disebabkan adanya perubahan data Pegawai yakni kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, pindah unit kerja, dan pindah instansi; d. penilaian kinerja dan penilaian prestasi kerja Pegawai; e. penegakan disiplin Pegawai; f. pemberian gaji, tunjangan jabatan, tunjangan kinerja, tunjangan keluarga, dan tunjangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan g. pemberian penghargaan kepada Pegawai.

Pasal 7

(1) Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib dilakukan melalui Simpeg Kumham. (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disajikan melalui Simpeg Kumham dalam bentuk dokumen kepegawaian. (3) Dokumen kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan surat atau keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di bidang kepegawaian.

Pasal 8

Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan berdasarkan sumber data Pegawai.

Pasal 9

(1) Simpeg Kumham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 termuat dalam laman resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2) Simpeg Kumham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses oleh pimpinan satuan unit kerja, super administrator, administrator Simpeg Kumham, pengelola Simpeg Kumham, dan Pegawai berdasarkan hak akses masing-masing. (3) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Pejabat Pembina Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian.

BAB III

PELAKSANA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN

Pasal 10

Koreksi

(1) Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian melalui Simpeg Kumham secara terpusat dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian. (2) Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian melalui Simpeg Kumham di tingkat: a. unit eselon I dilaksanakan oleh Pimpinan Unit Eselon I; b. kantor wilayah dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah; dan c. unit pelaksana teknis dilaksanakan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 11

(1) Dalam melakukan Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian secara terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pejabat Pembina Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian dibantu oleh Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal. (2) Kepala Biro Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. menyusun, menyempurnakan, dan mengembangkan prosedur dan standar Simpeg Kumham; b. membina dan mengelola data dan informasi Pegawai; c. membangun, memelihara, dan mengembangkan Database Kepegawaian dan program aplikasi Simpeg Kumham; dan d. mengintegrasikan Simpeg Kumham Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian kementerian atau lembaga terkait. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Biro Kepegawaian berwenang: a. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Simpeg Kumham pada setiap unit kerja; b. melakukan pemantauan dan evaluasi pengoperasian program aplikasi Simpeg Kumham; c. melakukan validasi, verifikasi, dan klarifikasi data dan informasi Pegawai pada setiap unit kerja; dan d. mengangkat dan memberhentikan administrator Simpeg Kumham dan pengelola Simpeg Kumham pada setiap unit kerja. (4) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Kepala Biro Kepegawaian bertanggung jawab terhadap: a. pelaksanaan Simpeg Kumham pada setiap unit kerja; b. penyajian data dan informasi Pegawai; dan c. kelancaran operasional program aplikasi Simpeg Kumham.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Kepala Biro Kepegawaian dibantu oleh: a. super administrator; dan b. administrator.

Pasal 13

(1) Super administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a bertugas: a. memelihara, mengembangkan, dan mengevaluasi Simpeg Kumham; b. melakukan supervisi terhadap seluruh aktifitas Pegawai, pimpinan unit kerja, pengelola Simpeg Kumham, dan administrator Simpeg Kumham; c. menyusun standar operasional prosedur atau petunjuk pelaksanaan Simpeg Kumham; d. menyajikan data dan informasi kepegawaian dalam Simpeg Kumham; dan e. mengintegrasikan Simpeg Kumham dengan aplikasi kepegawaian pada instansi/kementerian lain. (2) Untuk dapat diangkat sebagai super administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a. berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil yang bertanggung jawab secara tugas dan fungsi di bidang sitem informasi kepegawaian; b. pangkat paling rendah III/d; c. pendidikan paling rendah Sarjana; d. memahami urusan manajemen kepegawaian; dan e. mampu mengoperasikan komputer.

Pasal 14

(1) Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b bertugas: a. menganalisa data dan informasi yang terdapat dalam Simpeg Kumham untuk menjadi bahan pengambilan kebijakan pembinaan kepegawaian; dan b. mengusulkan pengembangan Simpeg Kumham kepada super administrator. (2) Untuk dapat diangkat sebagai administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a. berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil yang bertanggung jawab secara tugas dan fungsi sesuai dengan fitur yang terdapat dalam Simpeg Kumham; b. pangkat paling rendah III/d; c. pendidikan paling rendah Sarjana; d. memahami urusan manajemen kepegawaian; dan e. mampu mengoperasikan komputer.

Pasal 15

(1) Dalam melakukan Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian, Pimpinan Unit Eselon I, Kepala Kantor Wilayah, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) wajib mengajukan usul pengangkatan pengelola Simpeg Kumham pada satuan kerja masing-masing. (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Pejabat Pembina Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian melalui Kepala Biro Kepegawaian. (3) Untuk dapat diangkat sebagai pengelola Simpeg Kumham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a. berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada bidang kepegawaian; b. pangkat paling rendah II/a; c. pendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/sederajat; d. memahami urusan manajemen kepegawaian; dan e. mampu mengoperasikan komputer.

Pasal 16

(1) Pengelola Simpeg Kumham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai tugas: a. mengoperasikan Simpeg Kumham dalam mengelola data dan informasi Pegawai pada unit kerjanya; dan b. melaporkan hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian secara periodik kepada Pejabat Pembina Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian melalui Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelola Simpeg Kumham mempunyai wewenang: a. melakukan validasi, verifikasi dan klarifikasi data dan informasi Pegawai pada unit kerjanya; dan b. menyampaikan usul penyempurnaan atau pengembangan Simpeg Kumham kepada Pejabat Pembina Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian melalui Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal. (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pengelola Simpeg Kumham mempunyai tanggung jawab terhadap: a. pelaksanaan Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian pada unit kerjanya; b. penyajian data dan informasi Pegawai pada unit kerjanya; c. kelancaran operasional program aplikasi Simpeg Kumham pada unit kerjanya; dan d. sarana dan prasarana Simpeg Kumham pada unit kerjanya.

Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2016 tentang SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB III

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB IV

Pasal 17

Pasal 18

BAB V

Pasal 19

BAB VI

Pasal 20