PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2014 tentang PENUNJUKAN PELAKSANA HARIAN DAN PELAKSANA TUGAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

PERMEN Nomor 1 Tahun 2014

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

UNIT ESELON I

Pasal 3

(1) Dalam hal pejabat struktural berhalangan sementara dalam jangka waktu paling sedikit 3 (tiga) hari kerja, ditunjuk Pelaksana Harian dengan surat perintah untuk melaksanakan tugas dan fungsi pejabat struktural tersebut. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Penunjukan Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyebabkan Pegawai yang ditunjuk dibebaskan dari jabatan definitifnya.

Pasal 4

(1) Menteri atau Sekretaris Jenderal atas nama Menteri menunjuk Sekretaris Unit Eselon I sebagai Pelaksana Harian pimpinan unit eselon I yang berhalangan sementara. (2) Dalam hal Sekretaris Unit Eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditunjuk sebagai Pelaksana Harian, Menteri atau Sekretaris Jenderal atas nama Menteri menunjuk pejabat struktural eselon II yang paling senior berdasarkan daftar urut kepangkatan.

Pasal 5

(1) Pelaksana Harian bagi pejabat struktural eselon II, pejabat struktural eselon III, atau pejabat struktural eselon IV yang berhalangan sementara di lingkungan Unit eselon I ditunjuk oleh atasan langsung. (2) Pelaksana Harian yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pegawai yang memiliki eselon setingkat atau 1 (satu) tingkat lebih rendah di lingkungan pejabat struktural yang berhalangan sementara.

Pasal 6

(1) Dalam hal jabatan struktural lowong, ditunjuk Pelaksana Tugas dengan surat perintah untuk melaksanakan tugas dan fungsi jabatan struktural yang lowong tersebut. (2) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal surat perintah penunjukan Pelaksana Tugas diterbitkan. (3) Penunjukan Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyebabkan Pegawai yang ditunjuk dibebaskan dari jabatan definitif.

Pasal 7

Menteri menunjuk salah satu pimpinan unit eselon I di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Pelaksana Tugas bagi Jabatan Struktural pimpinan unit eselon I yang lowong.

Pasal 8

(1) Pelaksana Tugas bagi Jabatan Struktural eselon II, Jabatan Struktural eselon III, dan Jabatan Struktural eselon IV yang lowong, ditunjuk oleh pimpinan unit eselon I. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pegawai yang memiliki eselon setingkat.

BAB III

KANTOR WILAYAH

Pasal 9

(1) Dalam hal pejabat struktural berhalangan sementara dalam jangka waktu paling sedikit 3 (tiga) hari kerja, ditunjuk Pelaksana Harian dengan surat perintah untuk melaksanakan tugas dan fungsi pejabat struktural tersebut. (2) Penunjukan Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyebabkan Pegawai yang ditunjuk dibebaskan dari jabatan definitifnya.

Pasal 10

(1) Sekretaris Jenderal atas nama Menteri menunjuk Kepala Divisi Administrasi sebagai Pelaksana Harian Kepala Kantor Wilayah yang berhalangan sementara. (2) Dalam hal Kepala Divisi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditunjuk sebagai Pelaksana Harian, Sekretaris Jenderal atas nama Menteri menunjuk salah satu Kepala Divisi yang paling senior berdasarkan daftar urut kepangkatan.

Pasal 11

(1) Pelaksana Harian bagi pejabat struktural eselon II.b, pejabat struktural eselon III, atau pejabat struktural eselon IV yang berhalangan sementara di lingkungan Kantor Wilayah ditunjuk oleh atasan langsung. (2) Pelaksana Harian yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pegawai yang memiliki eselon setingkat atau 1 (satu) tingkat lebih rendah di lingkungan pejabat struktural yang tidak dapat melaksanakan tugas sementara.

Pasal 12

(1) Dalam hal Jabatan Struktural lowong, ditunjuk Pelaksana Tugas dengan surat perintah untuk melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Struktural yang lowong tersebut. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal surat perintah penunjukan Pelaksana Tugas diterbitkan. (3) Penunjukan Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyebabkan Pegawai yang ditunjuk dibebaskan dari jabatan definitif.

Pasal 13

(1) Sekretaris Jenderal atas nama Menteri menunjuk Kepala Divisi Administrasi sebagai Pelaksana Tugas bagi Jabatan Struktural Kepala Kantor Wilayah yang lowong dengan surat perintah untuk melaksanakan tugas dan fungsi pejabat struktural tersebut. (2) Dalam hal Kepala Divisi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas, Sekretaris Jenderal atas nama Menteri menunjuk salah satu Kepala Divisi yang paling senior berdasarkan daftar urut kepangkatan.

Pasal 14

(1) Pelaksana Tugas bagi Jabatan Struktural eselon II.b, Jabatan Struktural eselon III, dan Jabatan Struktural eselon IV yang lowong, ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah. (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pegawai yang memiliki eselon setingkat.

BAB IV

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 15

(1) Dalam hal pejabat struktural berhalangan sementara dalam jangka waktu paling sedikit 3 (tiga) hari kerja, ditunjuk Pelaksana Harian dengan surat perintah untuk melaksanakan tugas dan fungsi pejabat struktural tersebut. (2) Penunjukan Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyebabkan Pegawai yang ditunjuk dibebaskan dari jabatan definitif.

Pasal 16

Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Divisi Administrasi atas nama Kepala Kantor Wilayah dapat menunjuk: www.djpp.kemenkumham.go.id a. pejabat struktural teknis yang paling senior berdasarkan daftar urut kepangkatan; b. Kepala Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis eselon II; atau c. Kepala Subbagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis eselon III atau eselon IV, sebagai Pelaksana Harian pimpinan unit pelaksana teknis yang berhalangan sementara.

Pasal 17

(1) Pelaksana Harian bagi pejabat struktural eselon III, pejabat struktural eselon IV, atau pejabat struktural eselon V yang berhalangan sementara di lingkungan Unit Pelaksana Teknis ditunjuk oleh atasan langsung. (2) Pelaksana Harian yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pegawai yang memiliki eselon setingkat atau 1 (satu) tingkat lebih rendah di lingkungan pejabat struktural yang berhalangan sementara.

Pasal 18

(1) Dalam hal Jabatan Struktural lowong, ditunjuk Pelaksana Tugas dengan surat perintah untuk melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Struktural yang lowong tersebut. (2) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal surat perintah penunjukan Pelaksana Tugas diterbitkan. (3) Penunjukan Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyebabkan Pegawai yang ditunjuk dibebaskan dari jabatan definitif.

Pasal 19

Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Divisi Administrasi atas nama Kepala Kantor Wilayah dapat menunjuk: a. pejabat struktural teknis yang paling senior berdasarkan daftar urut kepangkatan; b. Kepala Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis eselon II; atau c. Kepala Subbagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis eselon III atau eselon IV, sebagai Pelaksana Tugas bagi Jabatan Struktural pimpinan unit pelaksana teknis yang lowong. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 20

(1) Pelaksana Tugas bagi Jabatan Struktural eselon III, Jabatan Struktural eselon IV, dan Jabatan Struktural eselon V yang lowong, ditunjuk oleh pimpinan unit pelaksana teknis. (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pegawai yang memiliki eselon setingkat.