PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 04 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia

PERMEN Nomor 04 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1) Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Kepala Divisi Administrasi. (2) Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

Pasal 13

Koreksi

Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 15 Februari 2018 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd YASONNA H. LAOLY Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Februari 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 04 TAHUN 2018XXXX TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAFTAR BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NO. NAMA LOKASI WILAYAH KERJA 1. Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau Batam, Kepulauan Riau Propinsi : a. Aceh; b. Sumatera Utara; c. Sumatera Barat; d. Sumatera Selatan; e. Riau; f. Kepulauan Riau; g. Jambi; dan h. Bangka Belitung. 2 Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah Semarang, Jawa Tengah Propinsi : a. Jawa Tengah; b. Daerah Istimewa Yogyakarta; c. Jawa Timur; d. Kalimantan Barat; e. Kalimantan Selatan; f. Kalimantan Tengah; g. Kalimantan Timur; h. Kalimantan Utara; i. Bali; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd YASONNA H. LAOLY j. Nusa Tenggara Barat; dan k. Nusa Tenggara Timur; 3. Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara Bitung, Sulawesi Utara Propinsi : a. Sulawesi Selatan; b. Sulawesi Utara; c. Sulawesi Tengah; d. Sulawesi Tenggara; e. Sulawesi Barat; f. Gorontalo; g. Maluku; h. Maluku Utara; i. Papua; dan j. Papua Barat. LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 04 TAHUN 2018XXXX TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd YASONNA H. LAOLY

Peraturan Menteri Nomor 04 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB III

Pasal 8

BAB IV

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB V

Pasal 12

BAB VI

Pasal 13