Koreksi Pasal 12

(1) Partisipasi publik secara bermakna dilaksanakan pada tahapan pembentukan kebijakan melalui konsultasi, diskusi, wawancara, survei, atau metode lain sesuai dengan kondisi atau kebutuhan kebijakan. (2) Partisipasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menerima masukan, tanggapan, atau pandangan dari para pihak yang berkepentingan dengan Kebijakan Publik dalam rangka transparansi, partisipasi, dan pengawasan.