Peraturan Menteri Nomor 45 Tahun 2025 tentang PEMBERIAN T...

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang undangan. 3. Pegawai Kementerian yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai ASN yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian. 4. Pelaksana Tugas adalah Pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas jabatan karena pejabat definitif berhalangan tetap. 5. Pelaksana Harian adalah Pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas jabatan karena pejabat definitif berhalangan sementara. 6. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai untuk meningkatkan kesejahteraan yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. 7. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. 8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 1

Pasal 2

Koreksi

Pegawai yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian diberikan Tunjangan Kinerja dari jabatan definitifnya setiap bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Koreksi

Selain menerima Tunjangan Kinerja dari jabatan definitifnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pegawai yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian juga diberikan tambahan Tunjangan Kinerja.

Pasal 4

Koreksi

Tambahan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan kepada Pegawai yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian paling singkat 1 (satu) bulan kalender tidak terputus.

Pasal 5

Koreksi

(1) Pegawai yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian dalam jabatan satu tingkat di atas jabatan definitifnya diberikan tambahan Tunjangan Kinerja sebesar selisih antara Tunjangan Kinerja pada jabatan definitifnya dengan Tunjangan Kinerja pada jabatan yang dirangkapnya. (2) Pegawai yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian dalam jabatan yang setingkat dengan jabatan definitifnya diberikan tambahan Tunjangan Kinerja sebesar 20% (dua puluh persen) dari Tunjangan Kinerja jabatan yang dirangkapnya.

Pasal 6

Koreksi

(1) Tambahan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan bersamaan dengan pembayaran Tunjangan Kinerja pada jabatan definitifnya. (2) Pelaksanaan pembayaran tambahan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan pembayaran Tunjangan Kinerja berikutnya.

Pasal 7

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penunjukan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penunjukan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 1219), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 November 2025 MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Œ SUPRATMAN ANDI AGTAS Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж

Peraturan Menteri Nomor 45 Tahun 2025 tentang PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI YANG DITUNJUK SEBAGAI PELAKSANA TUGAS ATAU PELAKSANA HARIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8