Koreksi Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2025 MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Œ SUPRATMAN ANDI AGTAS Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж LAMPIRAN PERATURAN MENTERI HUKUM NOMOR 40 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH FORMAT ANALISIS KONSEPSI RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH Analisis Materiil: 1. Tujuan Penyusunan 2. Dasar Penyusunan a. …; b. …; c. …; d. dst 3. Urgensi dan Pokok Pikiran serta Gambaran Umum Arah Pengaturan 4. Ruang Lingkup Materi Muatan 5. Isu Krusial yang Perlu Dibahas 6. 10 (sepuluh) Dimensi Harmonisasi dari Analisis Konsepsi 7. Hal-hal Lain yang Berkembang dalam Proses Penyusunan MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA, ttd. SUPRATMAN ANDI AGTAS Tanggapan atas Rancangan Peraturan Daerah … /Rancangan Peraturan Kepala Daerah …