Koreksi Pasal 9

(1) Penyelenggaraan pelatihan Bantuan Hukum bagi Paralegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mengacu pada pedoman pelatihan Bantuan Hukum bagi Paralegal yang ditetapkan oleh Kepala BPHN. (2) Pedoman pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. kurikulum pelatihan; dan b. manajemen penyelenggaraan pelatihan. (3) Dalam hal diperlukan, Pemberi Bantuan Hukum dapat menyampaikan usulan kurikulum tambahan kepada BPHN sesuai dengan kebutuhan khusus masyarakat. (4) Usulan penambahan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditolak apabila materi muatannya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (5) Penerimaan atau penolakan usulan kurikulum disampaikan bersamaan dengan penyampaian persetujuan penyelenggaraan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.