Koreksi Pasal 7

(1) Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan Naskah Dinas yang memuat acuan yang bersifat umum di lingkungan Kementerian yang perlu dijabarkan ke dalam bentuk petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis dan penerapannya disesuaikan dengan karakteristik di lingkungan Kementerian. (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pejabat yang berwenang dalam rangka menindaklanjuti peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan pengabsahannya ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.