Koreksi Pasal 19

(1) Sekretaris Jenderal melalui Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama melaksanakan monitoring terhadap perkembangan pelaksanaan Program Penyusunan Peraturan Menteri secara berkala. (2) Dalam melaksanakan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), turut melibatkan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. (3) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar evaluasi Program Penyusunan Peraturan Menteri. (4) Hasil evaluasi disampaikan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.