Koreksi Pasal 16

(1) Sekretaris Jenderal menyampaikan kepada Menteri rancangan Peraturan Menteri hasil pengharmonisasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 untuk memperoleh penetapan. (2) Rancangan Peraturan Menteri yang akan ditetapkan diberikan nomor dan tanggal penetapan oleh Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama. (3) Rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri menjadi Peraturan Menteri dengan membubuhkan tanda tangan.