Koreksi Pasal 4

(1) Perencanaan penyusunan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 didahului dengan penyusunan Naskah Kebijakan. (2) Pemrakarsa mengajukan permohonan penyusunan Naskah Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Strategi Kebijakan Hukum paling lambat minggu keempat bulan April tahun berjalan untuk Program Penyusunan Peraturan Menteri tahun berikutnya disertai dengan usulan urgensi. (3) Usulan urgensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat: 1. latar belakang dan tujuan penyusunan; 2. sasaran yang ingin diwujudkan; dan 3. jangkauan dan arah pengaturan.