Koreksi Pasal 26

(1) Pemberhentian Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diusulkan oleh pimpinan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang membawahi Pejabat PPNS kepada Menteri. (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan mengisi Formulir pemberhentian disertai dengan alasannya. (3) Selain mengisi Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon juga harus mengunggah dokumen: a. petikan Keputusan Menteri mengenai pengangkatan atau mutasi Pejabat PPNS; dan b. KTP PPNS. (4) Dalam hal petikan Keputusan Menteri mengenai pengangkatan atau mutasi Pejabat PPNS dan/atau KTP Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hilang atau rusak, dapat digantikan dengan surat keterangan dari pimpinan tinggi madya kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang membawahi Pejabat PPNS. (5) Dalam hal pemberhentian atas permintaan sendiri, selain dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melampirkan surat pernyataan dari Pejabat PPNS yang diberhentikan.