Koreksi Pasal 50
PERMEN Nomor 23 Tahun 2025 | Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2025 tentang TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM
Teks Saat Ini
(1) Piutang Kerugian Negara sebagaimana Pasal 48 hanya dapat diusulkan penghapusan setelah diterbitkan PPNTO oleh Menteri.
(2) Penerbitan PPNTO disertai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh Menteri
Koreksi Anda