Koreksi Pasal 5

(1) Permohonan Pemblokiran seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a diajukan oleh: a. pemegang saham atau pemegang saham gabungan yang tercatat dalam transaksi perubahan pemegang saham terakhir; b. pihak yang pernah tercatat sebagai pemegang saham dalam hal: 1. telah dilakukan 1 (satu) kali transaksi perubahan pemegang saham sebelum transaksi perubahan pemegang saham terakhir; atau 2. paling lama 3 (tiga) tahun sejak tercatat sebagai pemegang saham dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, jika terdapat sengketa peralihan saham; atau c. instansi pemerintah yang berwenang. (2) Terhadap pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, pemohon harus mengisi formulir Pemblokiran seluruhnya dan mengunggah dokumen persyaratan. (3) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. surat permohonan yang ditujukan kepada Menteri; b. putusan atau penetapan pengadilan yang mengabulkan permohonan Pemblokiran akses; c. bukti pelaporan pemilik manfaat; dan d. bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak. (4) Dalam hal pemegang saham atau pemegang saham gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pemegang saham atau gabungan pemegang saham selaku pemilik saham lebih dari 50% (lima puluh persen), selain menggunggah dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga harus menggunggah laporan keuangan Perseroan hasil audit tahunan yang tersertifikasi dan laporan pajak tahunan Perseroan. (5) Terhadap pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemohon harus mengajukan surat permohonan kepada Menteri. (6) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus ditandatangani oleh pejabat paling rendah pimpinan tinggi pratama, eselon II A, atau yang setingkat.