Koreksi Pasal 19
PERMEN Nomor 2 Tahun 2026 | Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2026 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PELATIHAN HUKUM
Teks Saat Ini
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Januari 2026
MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA,
Œ
SUPRATMAN ANDI AGTAS
Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,
Ѽ
DHAHANA PUTRA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж
LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI HUKUM
NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PELATIHAN HUKUM
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BALAI PELATIHAN HUKUM
MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SUPRATMAN ANDI AGTAS
KEPALA BALAI PELATIHAN HUKUM
SEKSI PENYELENGGARAAN
JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA
SEKSI PROGRAM DAN EVALUASI SUBBAGIAN TATA USAHA
LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI HUKUM
NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PELATIHAN HUKUM
NAMA, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA BALAI PELATIHAN HUKUM
NO.
NAMA LOKASI WILAYAH KERJA
1. Balai Pelatihan Hukum Batam Kota Batam, Kepulauan Riau Provinsi :
a. Aceh;
b. Sumatera Utara;
c. Sumatera Barat;
d. Sumatera Selatan;
e. Riau;
f. Kepulauan Riau;
g. Jambi; dan
h. Bangka Belitung.
2. Balai Pelatihan Hukum Semarang Kota Semarang, Jawa Tengah Provinsi :
a. Jawa Tengah;
b. Daerah Istimewa Yogyakarta;
c. Jawa Timur;
d. Kalimantan Barat;
e. Kalimantan Selatan;
f. Kalimantan Tengah;
g. Kalimantan Timur;
h. Kalimantan Utara;
i. Bali;
j. Nusa Tenggara Barat; dan
k. Nusa Tenggara Timur.
3. Balai Pelatihan Hukum Bitung Kota Bitung, Sulawesi Utara Provinsi :
a. Sulawesi Selatan;
b. Sulawesi Utara;
c. Sulawesi Tengah;
d. Sulawesi Tenggara;
e. Sulawesi Barat;
f. Gorontalo;
g. Maluku;
h. Maluku Utara;
i. Papua; dan
j. Papua Barat.
MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SUPRATMAN ANDI AGTAS
Koreksi Anda