Koreksi Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Indeks Reformasi Hukum adalah sistem penilaian pelaksanaan Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. 2. Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. 3. Lembaga Negara yang selanjutnya disebut Lembaga adalah organisasi non-Kementerian dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945 atau peraturan Perundang-undangan lainnya. 4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. 5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.