Koreksi Pasal 34

(1) Dalam hal tertentu, Menteri melalui Direktur Jenderal dapat melakukan pemblokiran akun Notaris sebelum dilakukan pemeriksaan secara berjenjang. (2) Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penutupan akses akun Notaris pada laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. (3) Menteri melalui Direktur Jenderal dapat melakukan pembukaan pemblokiran akun Notaris. (4) Pembukaan pemblokiran akun Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan jika Notaris yang bersangkutan telah melaksanakan kewajibannya.