Koreksi Pasal 35

(1) Kementerian dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memberikan pelindungan kepada Koperasi yang melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. (2) Bentuk pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. pendampingan hukum; b. advokasi terhadap praktik persaingan usaha yang tidak sehat; c. fasilitasi akses pembiayaan; d. pelatihan peningkatan kemampuan dan keterampilan Anggota Koperasi dalam mengelola usaha; e. pendampingan dan konsultasi terhadap permasalahan operasional dan pengembangan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; dan/atau f. bentuk pelindungan lain yang diperlukan dalam menjalankan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.