Koreksi Pasal 3

(1) Pelaksanaan program dan kegiatan Dekonsentrasi oleh gubernur dilaksanakan oleh organisasi Perangkat Daerah Provinsi. (2) Organisasi Perangkat Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. unit kerja sekretariat pada organisasi perangkat daerah yang membidangi koperasi dan usaha kecil dan menengah dengan nomenklatur tunggal; atau b. unit kerja yang membidangi koperasi dan usaha kecil dan menengah pada organisasi perangkat daerah dengan nomenklatur nontunggal. (3) Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. koordinasi perencanaan, monitoring dan evaluasi, serta keuangan; b. pendampingan koperasi; c. operasional pusat layanan usaha terpadu koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah; d. promosi produk usaha mikro, kecil dan menengah daerah di Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (LLP-KUKM); e. pengawasan koperasi; f. pendataan lengkap koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah; dan g. kegiatan lain yang dilakukan untuk menunjang tercapainya target pada program prioritas Kementerian. 2. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.