PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2022 tentang PELAKSANAAN REVITALISASI PASAR RAKYAT YANG DIKELOLA OLEH KOPERASI MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN

PERMEN Nomor 7 Tahun 2022

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah, dapat berupa toko/kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar. 2. Pasar Rakyat Reguler adalah Pasar Rakyat yang memperdagangkan beragam komoditas atau yang dikembangkan tanpa tema atau fokus komoditas tertentu. 3. Pasar Rakyat Tematik adalah Pasar Rakyat yang dikembangkan sesuai dengan tema atau fokus tertentu yang menjadi ikon pasar. 4. Revitalisasi Pasar Rakyat adalah kegiatan untuk membangun atau memperbaiki sarana dan prasarana Pasar Rakyat yang dikelola oleh koperasi. 5. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. 6. Kawasan Perbatasan adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah INDONESIA dengan negara lain, dalam hal batas wilayah negara di darat, Kawasan Perbatasan berada di kecamatan. 7. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. 8. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan. 9. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah. 10. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada kementerian/lembaga yang bersangkutan. 11. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara. 12. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh KPA untuk melakukan pengujian atas surat permintaan pembayaran dan penerbitan surat perintah membayar. 13. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga. 14. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut dengan Pemerintah adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 15. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 16. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi yang selanjutnya disingkat SAI adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada kementerian negara/lembaga. 17. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan usaha kecil dan menengah. 18. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan usaha kecil dan menengah. 19. Deputi adalah pejabat pimpinan tingi madya yang bertanggung jawab terhadap program Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi melalui Dana Tugas Pembantuan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 8

Koreksi

(1) Menteri menugaskan bupati/wali kota untuk melaksanakan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi melalui Dana Tugas Pembantuan. (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan pelaksanaan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi melalui Dana Tugas Pembantuan dari bupati/wali kota. (3) Pelaksanaan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi melalui Dana Tugas Pembantuan kepada bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah.

Pasal 9

(1) Menteri mendelegasikan kepada bupati/wali kota untuk menunjuk KPA atas pelaksanaan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi melalui Dana Tugas Pembantuan. (2) Bupati/wali kota bertanggung jawab atas pelaksanaan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi melalui Dana Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk administrasi pelaksanaan Tugas Pembantuan. (3) KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara ex officio dijabat oleh kepala organisasi perangkat daerah.

Pasal 10

Pelaksanaan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi melalui Dana Tugas Pembantuan dilaksanakan melalui tahapan: a. pengusulan; b. penetapan; dan c. pelaksanaan.

Pasal 11

(1) Pengusulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilakukan oleh bupati/wali kota dengan mengajukan surat permohonan kepada Menteri untuk menjadi calon peserta pelaksanaan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi melalui Dana Tugas Pembantuan. (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan: a. lokasi lahan; b. sertifikat lahan; c. pemenuhan dokumen; dan d. penetapan koperasi sebagai pengelola.

Pasal 12

(1) Lokasi lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a merupakan lahan Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan sertifikat kepemilikan yang sah dan surat pernyataan tidak dalam keadaan sengketa yang ditandatangani oleh bupati/wali kota. (2) Dalam hal sertifikat kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih dalam proses penerbitan, Pemerintah Daerah kabupaten/kota harus melampirkan surat pernyataan kepemilikan yang ditandatangani oleh bupati/wali kota dan disertai surat keterangan pendaftaran tanah dari Badan Pertanahan Nasional atau kantor pertanahan setempat. (3) Lokasi lahan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi melalui Dana Tugas Pembantuan yang merupakan relokasi, harus disertai dengan pernyataan bahwa lokasi diperuntukan untuk pasar. (4) Dalam hal Revitalisasi Pasar Rakyat dilakukan di Kawasan Perbatasan, Pasar Rakyat harus berada dekat pos keluar atau pos masuk (exit/entry point) perbatasan antar negara. (5) Lokasi lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh bupati/wali kota kepada Menteri sebagai bahan pertimbangan Menteri atau atas nama Menteri dalam MENETAPKAN daerah penerima pelaksanaan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi melalui Dana Tugas Pembantuan.

Pasal 13

(1) Lokasi lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) memiliki luasan lahan paling sedikit 1.000 m2 (seribu meter persegi). (2) Dalam hal tidak terdapat luasan lahan kosong, Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat mengusulkan lahan yang sudah terdapat bangunan. (3) Lokasi lahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berada pada lokasi sesuai dengan rencana tata ruang dan harus memenuhi kriteria sebagai berikut: a. terdapat interaksi jual beli barang dagangan yang dilakukan secara terus menerus; b. berada di lokasi yang strategis dan didukung oleh kemudahan akses transportasi; c. pembangunan Pasar Rakyat yang merupakan relokasi, harus disertai dengan surat pernyataan bahwa lokasi diperuntukan untuk pasar; dan d. dalam hal pelaksanaan Revitalisasi Pasar Rakyat dilakukan di Kawasan Perbatasan, Pasar Rakyat harus berada dekat pos keluar atau pos masuk (exit/entry point) perbatasan antar negara.

Pasal 14

(1) Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dapat dilakukan perataan. (2) Biaya perataan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Pasal 15

(1) Untuk pemenuhan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, Pemerintah Daerah kabupaten/kota harus melampirkan dokumen berupa: a. surat permohonan sebagai calon peserta pelaksanaan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi melalui Dana Tugas Pembantuan yang ditandatangani oleh bupati/wali kota dan disertai proposal; b. surat pernyataan bupati/wali kota mengenai kesediaan menerima pelaksanaan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi melalui Dana Tugas Pembantuan; c. surat pernyataan bupati/wali kota tentang rencana tata ruang; d. surat pernyataan kesanggupan mengurus Izin Mendirikan Bangunan; e. surat pernyataan bupati/wali kota untuk mengalokasikan anggaran untuk pemeliharaan Pasar Rakyat; f. surat pernyataan bupati/wali kota untuk mengelola dan memanfaatkan Pasar Rakyat secara berkelanjutan yang dikelola oleh Koperasi; dan g. surat keputusan/penetapan dari bupati/wali kota yang berisi penunjukan Koperasi sebagai pengelola Pasar Rakyat. (2) Format dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

(1) Pemerintah Daerah kabupaten/kota MENETAPKAN Koperasi sebagai pengelola Pasar Rakyat. (2) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. telah disahkan sebagai badan hukum Koperasi; b. memiliki nomor induk Koperasi; c. memiliki nomor induk berusaha; d. melakukan usaha di sektor riil; e. bukan Koperasi karyawan dan/atau Koperasi instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah/TNI/POLRI; f. memiliki perangkat organisasi dan daftar anggota; g. memiliki tempat kedudukan dan alamat yang jelas; h. membuat proposal bisnis untuk rencana usaha dan pengembangan usaha sesuai komoditas yang telah ditetapkan dan diusulkan; dan i. melampirkan data anggota Koperasi dan/atau mitra Koperasi yang akan memanfaatkan Pasar Rakyat.

Pasal 17

(1) Menteri melalui Deputi melakukan verifikasi kelengkapan dokumen usulan calon peserta penerima pelaksanaan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi melalui Dana Tugas Pembantuan. (2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri MENETAPKAN Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagai penerima pelaksanaan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi melalui Dana Tugas Pembantuan.

Pasal 18

(1) Bupati/wali kota MENETAPKAN kepala organisasi perangkat daerah sebagai KPA Tugas Pembantuan Kementerian. (2) KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) MENETAPKAN pejabat pengelola keuangan pelaksanaan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi melalui Dana Tugas Pembantuan yang terdiri atas: a. PPK; b. PPSPM; c. pejabat akuntansi; dan d. Bendahara Pengeluaran. (3) Penetapan KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pejabat pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan memperhatikan aspek: a. kemampuan; b. kompetensi; c. kejujuran; dan d. pengabdian. (5) Dalam hal pejabat pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan tetap, KPA dapat melakukan perubahan pejabat pengelola keuangan pelaksanaan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi melalui Dana Tugas Pembantuan. (6) Pejabat pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengelola keuangan untuk pelaksanaan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi melalui Dana Tugas Pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Dana Tugas Pembantuan.

Pasal 19

(1) Penetapan pejabat pengelola keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) berlaku untuk 1 (satu) tahun anggaran. (2) Pejabat pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melanjutkan tugasnya di tahun anggaran berikutnya sampai dengan adanya penetapan pejabat pengelola keuangan yang baru. (3) Bupati/wali kota dilarang mengusulkan perubahan pejabat pengelola keuangan sampai tahun anggaran berjalan berakhir, kecuali berhalangan tetap dan/atau tidak memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Dalam hal terjadi perubahan KPA dan/atau pejabat pengelola keuangan, harus disertai dengan alasan. (5) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya berlaku untuk 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 20

(1) KPA dan pejabat pengelola keuangan melaksanakan pencairan anggaran. (2) Sebelum melaksanakan pencairan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA dan pejabat pengelola keuangan: a. mempelajari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran; b. membuat petunjuk operasional kegiatan; c. membuat surat keputusan penetapan para pelaksana anggaran; d. membuat spesimen ke bank dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara; e. mengurus Nomor Pokok Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak; f. menyiapkan buku kas umum, untuk membukukan transaksi baik penerimaan dan pengeluaran; g. menyiapkan buku pembantu pengawasan pelaksanaan mata anggaran kegiatan; h. menyiapkan buku pembantu bank; dan i. menyiapkan buku pembantu pajak.

BAB V

URUSAN TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 21

Koreksi

Menteri dalam pelaksanaan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi melalui Dana Tugas Pembantuan melaksanakan: a. koordinasi dan fasilitasi pengembangan dan pelaksanaan; b. penyusunan arah kebijakan; c. penetapan daerah; d. sosialisasi dan publikasi; e. pembinaan dan pengawasan; f. evaluasi pelaksanaan revitalisasi; dan g. fasilitasi proses hibah.

Pasal 22

Koreksi

Bupati/wali kota dalam pelaksanaan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi melalui Dana Tugas Pembantuan harus: a. menandatangani pakta integritas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; b. mengidentifikasi, menyusun, dan mengajukan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi melalui Dana Tugas Pembantuan pada kabupaten/kota berdasarkan kriteria penentuan lokasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan fisik gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. mengalokasikan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dalam rangka penyiapan sarana pendukung, operasional, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelaksanaan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi melalui Dana Tugas Pembantuan; e. menyiapkan sarana pendukung yang diperlukan sebelum Pasar Rakyat direvitalisasi, paling sedikit berupa: 1. pematangan lahan; 2. akses jalan menuju Pasar Rakyat; 3. ketersediaan jaringan listrik; 4. ketersediaan air bersih; dan 5. jaringan telekomunikasi, f. melakukan pengawasan untuk mencegah terjadinya segala bentuk penyimpangan yang dapat menghambat pelaksanaan kegiatan; g. melakukan pembinaan agar hasil kegiatan dapat berjalan optimal; h. menjaga dan memelihara hasil kegiatan dan pengadaan sarana dan prasarana pelaksanaan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi melalui Dana Tugas Pembantuan; i. MENETAPKAN Koperasi sebagai pengelola pelaksanaan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi melalui Dana Tugas Pembantuan; dan j. melaporkan pelaksanaan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi melalui Dana Tugas Pembantuan kepada Menteri.

Pasal 23

Organisasi perangkat daerah dalam pelaksanaan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi melalui Dana Tugas Pembantuan harus: a. melaksanakan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi melalui Dana Tugas Pembantuan; b. mempersiapkan dan membina Koperasi sebagai pengelola Pasar Rakyat Reguler dan Pasar Rakyat Tematik; c. menyerahkan pengelolaan Pasar Rakyat Reguler dan Pasar Rakyat Tematik kepada Koperasi; d. menyusun mekanisme pengelolaan Pasar Rakyat Reguler dan Pasar Rakyat Tematik oleh Koperasi; e. mempersiapkan dokumen hibah setelah selesai melaksanaan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh koperasi melalui Dana Tugas Pembantuan; dan f. mengalokasikan anggaran untuk pemeliharaan Pasar Rakyat Reguler dan Pasar Rakyat Tematik.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 24

Koreksi

(1) Pelaksanaan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi melalui Dana Tugas Pembantuan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian. (2) Anggaran Tugas Pembantuan pelaksanaan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi melalui Dana Tugas Pembantuan dipergunakan untuk pengadaan sarana dan prasarana dengan spesifikasi pekerjaan disesuaikan dengan standar biaya satuan umum daerah. (3) Anggaran Tugas Pembantuan pelaksanaan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi melalui Dana Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan: a. rencana anggaran biaya pelaksanaan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi melalui Dana Tugas Pembantuan; dan b. dokumen detail engineering design. (4) Dalam hal Pasar Rakyat yang dilakukan Revitalisasi menjadi Pasar Rakyat Tematik, anggaran Tugas Pembantuan juga harus disesuaikan dengan komoditas yang akan dikembangkan. (5) Penyaluran Dana Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam rangka: a. penyiapan sarana pendukung yang diperlukan sebelum Pasar Rakyat Reguler dan Pasar Rakyat Tematik dibangun; b. dukungan operasional dan/atau pemeliharaan sarana dan prasarana pelaksanaan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi melalui Dana Tugas Pembantuan setelah dilakukan serah terima dari penyedia pekerjaan kepada KPA; c. dukungan operasional dan/atau pemeliharaan sarana dan prasarana pelaksanaan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi melalui Dana Tugas Pembantuan dalam hal pengelolaan dilakukan oleh Koperasi; dan d. pembinaan dan pendampingan kepada Koperasi dalam mengelola Pasar Rakyat Reguler dan Pasar Rakyat Tematik.

Pasal 26

(1) Dalam hal terjadi kondisi tertentu, Menteri dapat melakukan penghentian penugasan dan/atau penghentian pencairan Dana Tugas Pembantuan dalam tahun anggaran berjalan. (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. keadaan kahar; b. refocusing; dan/atau c. adanya pelanggaran terkait pelaksanaan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi melalui Dana Tugas Pembantuan.

BAB VII

PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA HASIL PELAKSANAAN DANA TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 27

Koreksi

(1) Pengadaan barang/jasa yang diperoleh dari pelaksanaan Dana Tugas Pembantuan merupakan Barang Milik Negara. (2) Proses pengadaan barang/jasa untuk konstruksi fisik dan peralatan harus memenuhi kualitas/spesifikasi teknis tanpa mengabaikan prinsip efisiensi biaya. (3) Proses pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

(1) Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dihibahkan kepada Pemerintah Daerah. (2) Tata cara pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam hal Barang Milik Negara dihibahkan kepada Pemerintah Daerah, penatausahaan Barang Milik Negara dilaksanakan oleh bupati/wali kota terhitung sejak tanggal serah terima dari penyedia pekerjaan kepada KPA sebagai Barang Milik Daerah. (4) Organisasi perangkat daerah melakukan penatausahaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 29

(1) Pemerintah Daerah kabupaten/kota melakukan kerja sama dengan Koperasi dalam pengelolaan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa Pasar Rakyat Reguler dan Pasar Rakyat Tematik. (2) Pemerintah Daerah kabupaten/kota menentukan besaran kontribusi atas perjanjian kerja sama dengan Koperasi dalam pengelolaan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa Pasar Rakyat Reguler dan Pasar Rakyat Tematik. (3) Besaran kontribusi yang dikenakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengutamakan misi pengembangan dan peningkatan kapasitas Koperasi dan pelaku usaha mikro serta kesejahteraan anggota Koperasi dengan memperhatikan: a. efisiensi biaya penyelenggaraan operasional; b. dampak terhadap pengguna layanan; c. aspek keadilan; dan d. kebijakan Pemerintah. (4) Kontribusi yang dikenakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak boleh melebihi besaran yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. (5) Pengenaan kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberlakukan setelah Koperasi pengelola Pasar Rakyat Reguler dan Pasar Rakyat Tematik menghasilkan laba bersih.

BAB VIII

HIBAH

Pasal 30

Koreksi

(1) Bupati/wali kota mengajukan permohonan hibah kepada Menteri. (2) Permohonan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal serah terima dari penyedia pekerjaan kepada KPA. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen berupa: a. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran; b. berita acara serah terima penyelesaian pekerjaan; c. surat Izin Mendirikan Bangunan; d. berita acara penelitian tata administrasi dan fisik Barang Milik Negara berupa Pasar Rakyat; e. berita acara hasil pengecekan fisik bangunan sarana dan prasarana oleh pejabat yang berwenang; dan f. surat pernyataan kesediaan sebagai penerima hibah oleh bupati/wali kota. (4) Format surat pernyataan kesediaan sebagai penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (5) Menteri menghibahkan Barang Milik Negara berupa sarana dan prasarana pelaksanaan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi melalui Dana Tugas Pembantuan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota. (6) Hibah Barang Milik Negara dari Menteri kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

(1) Pemerintah Daerah kabupaten/kota melakukan penatausahaan, penggunaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana yang dihibahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) sebagai Barang Milik Daerah. (2) Penatausahaan, penggunaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan Barang Milik Daerah. (3) Tata cara pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan Barang Milik Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Pemerintah Daerah kabupaten/kota menyerahkan pengelolaan Pasar Rakyat Reguler dan Pasar Rakyat Tematik yang telah dihibahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5) kepada Koperasi yang ditetapkan sebagai pengelola.

Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2022 tentang PELAKSANAAN REVITALISASI PASAR RAKYAT YANG DIKELOLA OLEH KOPERASI MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

BAB IV

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB V

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB VI

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB VII

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

BAB VIII

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

BAB IX

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

BAB X

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

BAB XI

Pasal 40

Pasal 41

BAB XII

Pasal 42